Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

Subang (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia akan menyasar di daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.

"Jadi ada beberapa daerah yang kita sasar dalam program pembangunan rumah bersubsidi untuk PMI," kata Karding, usai peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk PMI tersebut di antaranya akan dibangun di wilayah kantong-kantong PMI seperti di Provinsi Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Daerah-daerah itu menjadi fokus kita (dalam program rumah untuk PMI), termasuk Banten dan Jakarta," katanya.

Menurut dia, program rumah untuk PMI yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini dapat terwujud atas kolaborasi lintas sektoral. Di antaranya BNI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

"Karena selama ini mereka (PMI) sering disebut pahlawan devisa. Jadi negara harus hadir. Tidak hanya melabeli mereka sebagai pahlawan devisa. Tapi juga kita menyiapkan program-program yang bisa melindung dan memberdayakan mereka, memberi pelayanan terbaik untuk mereka," katanya.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insyaallah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini," kata Menteri P2MI.

Menurut dia, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera dalam memberikan solusi pembiayaan rumah bersubsidi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini menjadi salah satu upaya BNI dalam mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi 20.000 PMI.

Nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara BNI dengan Kementerian PKP, KP2MI, BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara tersebut digelar di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, hari ini. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.



"Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri," paparnya. Heru juga menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili tiga orang PMI. Selain itu, sebanyak 90 PMI turut menyaksikan acara tersebut secara daring diantaranya mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan.

Program ini mendapat perhatian luas karena menegaskan komitmen tetapi juga memastikan mereka dan keluarganya memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 20.000 unit rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rencana lokasi 20.000 rumah subsidi yang akan dibangun tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan PMI memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20.000 rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ujar Ara dalam keterangannya usai bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, pada Rabu malam (19/3/2025).

Abdul Kadir Karding menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian PKP diharapkan bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi PMI melalui akses terhadap hunian yang layak.

Dengan begitu, para PMI diharapkan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali ke dalam negeri.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

GROBOGAN, iNewsMuria.id – Menjaga kualitas gizi generasi penerus bangsa untuk cita-cita Generasi Emas Indonesia 2024, Wakil Menteri  (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ikut turun tangan.

Saat berkunjung ke Kabupaten Grobogan, Selasa (17/12/2024), Wamen Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Dzulfikar Ahmad Tawalla membagikan makan  bergizi gratis untuk pelajar.

Pembagian 812 paket makanan bergizi gratis kepada pelajar SMP, SD, MI dipusatkan di SMPN 1 Penawangan.  Sebanyak 37% dari penerima program pemerintah tersebut berasal dari keluarga PMI.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, Kepala BP3MI Jateng Pujiono, Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo dan Camat serta para pendidik.

“Kita meninjau simulasi program nasional makan bergizi gratis, ini lokasi ke empat.  Sebelumnya di Jogja, NTB, Cirebon dan keempat di Grobogan,” jelas Wamen Perlindungan PMI.

 

Pemilihan lokasi simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut, lanjut Wamen Dzulfikar adalah tempat atau daerah yang banyak Pekerja Migran Indonesia.

“Hal itu juga terlihat saat kita berinteraksi dengan siswa, ada yang bapak atau ibuknya sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan ada juga di Hongkong,” ujarnya.

Dalam simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut pihaknya juga melibatkan mantan Pekerja Migran Indonesia dengan peran masing-masing.

Menurut Wamen Perlindungan PMI, hal tersebut merupakan bagian keterlibatan PMI atas ihtiar Presiden Prabowo Subianto dalam hal merealisasikan program makan bergizi gratis.

“Memang secara teknis dipegang oleh Badan Gizi Nasional, namaun kita turut membantu dalam hal pemilihan tempat dan lain sebagainya, di mana lokasinya PMI kita siap,” tambah Dzulfikar.

 Jadi program ini sebagai upaya mencukupi gizi anak indonesia dan kepastian masa depan generasi muda yang nantinya di 2045 menjadi Generasi Emas Indonesia.

“Siswa SD, SMP di 20 tahun lagi atau di 2045 adalah momentum Indonesia Emas yang tentunya  membutuhkan generasi yang produktif. Makanya dari saat ini harus sudah disiapkan,” kata Wamen.
 
Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono mengatakan BP3MI selain mensuport pemerintah dengan program makan bergizi juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Desa Wolo.

“Di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan ada sekitar 300 pekerja migran, sehingga kegiatan ini kita laksanakan di wilayah tersebut,”  kata Pujiono. (*)

Editor : Arif F

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding turun ke pelosok desa dalam agenda memberi makan bergizi dan cek kesehatan gratis bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 1, SDN 2, dan MI NW di Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/12/2024).

"Makan bergizi untuk 500 orang dan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 orang," kata Karding.

Karding masuk ke setiap kelas dan menyapa para anak-anak sambil mengajak berdoa sebelum makan. Beberapa kali dia melempar pertanyaan sebagai bentuk menguji keberanian para siswa.

Begitu pula dengan anak-anak itu, dengan gembira mereka menyambut pria yang dulunya sebagai anggota DPR RI itu. Beradu kecepatan mereka mengangkat tangan untuk ditunjuk maju Pak Menteri dengan makanan bergizi yang terbungkus di depannya.

Mayoritas siswa itu merupakan pekerja migran. Hal ini menjadi catatan penting bagi Karding.

"Desa Jenggik ini salah satu kantong PMI, sehingga menjadi catatan kami di kementerian untuk kami dorong pemberdayaan kursus di desa ini," ungkapnya.

Menurut Karding, berdasarkan data di kementeriannya, banyak PMI minim keterampilan. Kementerian P2MI mengupayakan adanya rumah edukasi bagi desa-desa tempat kantong PMI sebagai wadah mengasah keterampilan dengan sistem pemberdayaan terencana, menyeluruh, dan memiliki target yang jelas.

"Untuk skill dan soft skill. Nanti kita coba bicara dengan Kementrian Tenaga Kerja dan gubernur," ujarnya.

Selain itu, Karding mengingatkan kepada semua kepala desa untuk tidak bermain dan asal memberi rekomendasi bagi para PMI. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang dihadapi PMI di tempat penempatan kerja.

"Kalau kepala desanya membiarkan, ini akan dipidanakan 5 sampai 10 miliar, penjara 15 tahun," tegasnya.

Jakarta -

Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Yassierli dan mengusulkan program Two and Two. Program ini merupakan tata kelola penempatan tenaga kerja sektor informal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi.

Ketua Umum HIMSATAKI Tegap Harjadmo mengatakan, program tersebut akan menyentuh ranah perekrutan, pelatihan dengan sertifikasi, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Hasil pertemuannya memang usulan-usulan kami kepada Pak Menteri (Yassierli) memang untuk tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri. Sebab, regulasi pelatihan masih ditangani Kemenaker walau ada kementerian baru yang namanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)," tutur Tegap dalam siaran pers, ditulis Selasa (9/12/2024).

Dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan Kemenaker RI untuk menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Investasi Pelatihan dan Vokasi. Penanaman modal asing pada program lembaga pelatihan kerja ke luar negeri (LPKLN) diproyeksikan akan berdampak positif pada Pencari Kerja,Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya.

Adapun beberapa manfaat dari penanaman modal asing untuk LPKLN itu, kata Tegap, seperti penurunan angka pengangguran, meningkatkan daya saing, membangun harkat dan martabat dan menjadikan PMI sebagai aset nasional, serta meningkatkan devisa negara.

"Yang jelas pertama perekrutan, perekrutan itu memang masih banyak calo. Harapan kami kalau ada investasi asing ini dan ada LPK yang standar internasional, artinya Pencari Kerja yang mau bekerja ke luar negeri khususnya Saudi, bisa langsung datang ke LPK tersebut tanpa melalui calo. Selanjutnya biaya-biaya penempatan pun bisa gratis," ujar Tegap.

Selanjutnya, kata Tegap, lewat program Two and Two itu pekerja migran akan terlindungi, memiliki kompetensi, serta memiliki sertifikasi dari LKP resmi. Apalagi HIMSATAKI selama ini masih menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Udang Undang No.18!Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan turunanya ketika merekrut CPMI.

"Two (pertama ini) ini perekrutan, pelatihan, dan sertifikasi. Dan, Two yang kedua ini adalah perlindungan dan penempatan. Perlindungan dan penempatan ini kan ranahnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ," ujar Tegap.

Karena itu, kata Tegap, pihaknya berharap usulan tersebut dapat terealisasi, sehingga program Two and Two menjadi suatu ekosistem ketenagakerjaan yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan "Harapan kami program Two and Two ini bisa menyelesaikan penempatan pekerja migran yang ada di hulu, termasuk sampai hilir," dan Pilot Projek akan di laksanakan di Propinsi NTB ungkap Tegap.

Merespons usulan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia salah satunya dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena itu, tenaga kerja tersebut harus harus memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Yassierli , kompetensi tersebut akan menjadi bekal penting bagi pekerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Di sisi lain, dengan memiliki kompetensi, pekerja akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Oleh sebab itu, kata Yassierli, Kemenaker akan mengkaji usulan tersebut untuk memastikan program dari HIMSATAKI memiliki dasar hukum yang kuat. Dan itu harus dipenuhi supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa yang bekerja itu kompeten," kata Yassierli.

(kil/kil)