PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diperkirakan akan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Permintaan terhadap hasil ternak, kebun sayur, dan tambak ikan diprediksi akan melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di kota tersebut.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang muncul akibat kehadiran program MBG.

“Dapur umum-dapur umum yang menjadi pusat produksi makan bergizi gratis ini membutuhkan bahan baku yang banyak. Masyarakat harus menangkap itu sebagai sebuah peluang, ini akan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Jimmy saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

TNI juga berperan dalam program MBG, di mana Kodim 1016 Palangka Raya bertugas memfasilitasi komunikasi antarlembaga, termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jimmy menjelaskan bahwa satu dapur umum dapat memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Setiap satu porsi makanan membutuhkan banyak bahan baku, mulai dari sayur-sayuran, telur ayam, daging ayam, ikan, buah-buahan, dan sumber makanan bergizi lengkap lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Jimmy menjelaskan bahwa rencananya akan dibangun 20 dapur umum untuk memenuhi target penyediaan makanan bagi sekitar 80 ribu siswa di Palangka Raya.

“Ini dapurnya akan diperbanyak, rencananya sampai 20 dapur umum untuk memenuhi target seluruh siswa di Palangka Raya yang jumlahnya sekitar 80 ribu sekian,” tambahnya.

Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalteng, Elisa Agustino, menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

“Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain,” ungkap Elisa saat diwawancarai, Kamis (23/1/2025).

Elisa menjelaskan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan milik masyarakat harus berbadan hukum.

Hal ini penting agar pencatatan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

“Misalnya sudah ada CV, UD, dan status hukum badan usaha lainnya, jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga harus punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya,” tuturnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum memiliki legalitas, tetap dapat menjual hasil usahanya untuk bahan baku MBG dengan menitipkan produk mereka ke badan usaha resmi. “Misalnya tetap mau menjual produknya tapi belum punya legalitas, bisa dititipkan ke UMKM, kelompok koperasi, atau Bumdes untuk menjualnya,” ungkap Elisa.

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjadi mitra program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis. Simak syaratnya. (nkm/nkm)