Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan. Rapat ini dihadiri oleh sekitar 2.654 peserta terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.

"Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data," kata Fahri, Selasa (29/4/2025).

Kemudian, Fahri mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.

"Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret," ungkapnya.

Lantas, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung pembangunan perumahan baik di perkotaan dan pedesaan. Untuk perkotaan, Fahri menyebut pembangunan akan memakai tanah milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda).

"Salah satu solusi yang Presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita minta para pengembang bangun, hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi subsidi. Setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti biaya ditambah keuntungan," jelas Fahri dihadapan kepala daerah.

Ia juga meminta kepada kepala daerah yang hadir untuk segera mendata berapa kebutuhan rumah pada masing-masing daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni.

Untuk bentuk rumahnya, ia mengatakan di perkotaan pemerintah akan fokus untuk membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Sementara, untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes.

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," katanya.

Lalu pemerintah juga akan memperbaiki kawasan yang akan dijadikan permukiman tersebut karena kawasan yang kumuh dan tidak memadai juga akan berpengaruh kepada penghuni rumah di kawasan tersebut.

"Tantangan di pedesaan adalah renovasi karena rumah ada, tapi rumahnya tidak layak huni. Sitambah dengan renovasi kawasan karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik.
Tapi kalau rumahnya diperbaiki kawasannya buruk biasanya rumahnya memburuk," ungkapnya.

Ada pun untuk anggaran, Fahri menyampaikan saat ini kementeriannya masih memakai anggaran yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anggaran untuk renovasi rumah, kata Fahri, hanya sekitar Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. 850 miliar ya. Gak sampai 1 triliun," sebutnya.

Rencananya anggaran untuk program di masa Presiden Prabowo akan mulai dibahas pada Agustus mendatang. Di dalamnya juga akan memuat mengenai anggaran untuk program perumahan, khususnya Program 3 Juta Rumah.

Dalam acara ini hadir pula Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, hingga Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M