Bos Lippo Group James Riady  buka suara soal perintah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait agar pihaknya mengembalikan dana Rp26,8 miliar ke korban atau konsumen Meikarta.

Ia tak menjawab tegas perintah dari Ara tersebut.

"Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri," di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrastruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu," ujar James.

Ara memanggil pentolan Lippo Group James Riady dan anakknya John Riyadi untuk menyelesaikan masalah Meikarta. Dalam pemanggilan itu Ara meminta Lippo mengembalikan duit konsumen Meikarta.

Dalam kesempatan itu, Ara mendorong Lippo Group menyelesaikan masalah Meikarta secara baik-baik. Menurutnya, tak perlu ada jalur hukum bila semua bisa diselesaikan lewat mediasi.

Sementara itu berdasarkan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, ada 118 aduan terkait Meikarta. Ada 102 orang konsumen yang sudah melengkapi berkas dengan total ganti rugi Rp26.855.558.439.

"Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" kata Ara dalam mediasi Lippo Group dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ucap Ara ke dua petinggi Lippo Group.

Ara menyampaikan masih ada 16 konsumen yang belum selesai pemberkasan. Dia meminta anak buahnya merampungkan berkas 16 konsumen itu sebelum 1 Juni 2025.

Lalu dia meminta James Riady dan Meikarta membereskan pembayaran uang konsumen secepatnya. Dia memberi jangka waktu penyelesaian pembayaran hingga 23 Juli 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meminta bos Lippo Group mengembalikan duit konsumen apartemen Meikarta Rp26,8 miliar.

Berdasarkan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, ada 118 aduan terkait Meikarta. Ada 102 orang konsumen yang sudah melengkapi berkas dengan total ganti rugi Rp26.855.558.439.

"Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" kata Ara dalam mediasi Lippo Group dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ucap Ara ke dua petinggi Lippo Group.

Ara menyampaikan masih ada 16 konsumen yang belum selesai pemberkasan. Dia meminta anak buahnya merampungkan berkas 16 konsumen itu sebelum 1 Juni 2025.

Lalu dia meminta James Riady dan Meikarta membereskan pembayaran uang konsumen secepatnya. Dia memberi jangka waktu penyelesaian pembayaran hingga 23 Juli 2025.

Pada kesempatan itu, James berterima kasih kepada Ara yang sudah menengahi Lippo dengan konsumen Meikarta. Dia memastikan duit konsumen Meikarta akan segera dibayarkan.

"Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri," ujar James.

"Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrasruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu," ucapnya.

Badan Pertahanan Negara (BPN) Palembang dan penyidik Polda Sumatera Selatan mendatangi area Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS), Gandus, Palembang. Kehadiran mereka untuk mengukur ulang fasilitas umum (fasum) yang berpolemik. Hadir pemilik lahan dan warga.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, pihak BPN datang ke lokasi meminta pemilik lahan Moty Khan bersama orang tuanya Jalaludin menunjukkan surat tanah miliknya. Pegawai BPN juga memasang beberapa patok terkait pengukuran yang dilakukan.

Namun, usai memasang patok pihak BPN dan Polda tidak bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media.

Novita Sarie Kuasa Hukum Moty Khan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut melakukan pengukuran untuk membuktikan kepemilikan lahan dan melengkapi pemberkasan yang ada di Polda Sumsel.

"Ya pihak BPN dan penyidik Polda Sumsel hari ini menindaklanjuti laporan warga perumahan tentang pengerusakan, dan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh BPN Kota Palembang untuk membuktikan kepemilikan lahan ini," katanya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Novita menjelaskan, usai pemasangan patok oleh BPN disebut jika tanah di lokasi itu sesuai dengan master plan perumahan dan tidak ada bedanya.

"Jadi setelah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok, sangat sesuai dengan surat SHM yang kita hibahkan. Artinya jika dilihat kasat mata pengerukan jalan yang dilakukan klien saya di perumahan itu bukan jalan fasum sebenarnya tapi tanah pribadi kliennya," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menunggu hasil pengukuran yang dilakukan BPN. "Kita tunggu saja hasilnya nanti dari BPN," tambahnya.

Camat Gandus Jufriansyah membenarkan adanya pengukuran tanah terkait fasum yang menjadi polemik di Perumahan KMS Gandus.

"Ya benar tadi ada BPN dan Polda Sumsel melakukan pengukuran di tanah yang menjadi polemik antara warga dan pemilik lahan. Untuk hasilnya memang belum disampaikan BPN Palembang,"ungkapnya.

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan kunci Rusunawa Rawa Buaya kepada warga kolong tol Angke.

Pantauan detikcom di Rusun Rawa buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (30/11/2024), AHY dan Ara tampak didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Selain itu dari jajaran Pemprov DKI Jakarta diwakili Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo, dan Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Mereka tampak disambut oleh warga rusun yang sudah menunggu di depan pekarangan rusun. Penyerahan Kunci itu diwakilkan oleh 5 warga Kolong Tol Angke.

Sebelumnya Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan ada 44 KK yang terdiri atas 120 jiwa yang pindah hari ini ke Rusun Rawa Buaya.

"Hari ini kita akan merelokasi kurang lebih sekitar 44 KK, kurang lebih sekitar 120 jiwa ya," kata Agus Sulaiman di Kolong Tol Angke, Sabtu (30/11).

Dia mengatakan 44 KK ini merupakan warga yang sudah memenuhi kelengkapan administrasi pemindahan. Dia mengatakan pemindahan hari ini diutamakan untuk warga yang memiliki anak.

"Secara bertahap, yang ini sudah clear secara pemberkasan, secara administrasi," ujarnya.