Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) resmi menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group yang bakal merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitulu menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar AlQilaa International Group merealisasikan pembangunan sebanyak 100.000 unit rumah.

“Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian” kata Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

Adapun, nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$20.000 atau sekitar Rp337.850 juta (Asumsi kurs: Rp16.890) per unit hunian atau total sekitar US$2 miliar atau Rp33,78 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Di mana, pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

“BTN mendukung visi besar program 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau,” katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

“Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia.

Sebelumnya pada 8 Januari 2025, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mendukung proyek 3 juta rumah antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani.

Melalui MoU tersebut, investor Qatar akan membangun satu juta rumah untuk tahap pertama di Indonesia.

Bisnis.com,JAKARTA-- Pengembang perumahan rakyat menantikan kepastian skema pebiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengatakan awalnya, pemerintah berencana menyiapkan anggaran subsidi perumahan yang akan diberikan pada 2025 sebesar Rp28,2 triliun.

Jumlah itu untuk subsidi 220.000 unit rumah dengan pola perbandingan pembiayaan 75 persen itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian 25 persen dari fasilitas kredit perbankan.

“Kemarin memang mau ditingkatkan. Awal-awal ketika Pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggaranya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan,” ujarnya dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, ada inovasi mengenai pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatkaan besaran APBN yang dialokasikan untuk menyubsidi pemerintahan tidak bertambah.

“Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan Rp28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap seperti itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi tidak 75-25 tetapi 50-50. 50 APBN dan 50 perbankan itu pun setelah dihitung ternyata tidak sampai menyubsidi 500.000 rumah tapi mentok angkanya di 330.000 unit,” jelasnya.

Selain itu, ada sekma alternatif lainnya dengna harapan agar tidak terlalu membebani perbankan di mana sempat digulirkan persentase di 60-40. Artinya 60 persen akan dibiayai dengan APBN dan sisanya oleh perbankan.

Jika mneggunakan skema ini, tuturnya, makan jumlah rumah yang diguyur subsidi akan meningkat dari 220.000 unit menjadi 270.000 unit atau meningkat 50.000 unit.

“Ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun itu masih belum ada keputusan skema mana yang akan dipakai. Jadi masih tarik ulur terus ini, entah ini di sisi anggaran pemerintahnya, kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi,” paparnya.

Dia mengaku belum mengetahui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap realisasi rencana subsidi 3 juta rumah.

“Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari Rp5 triliunan menjadi Rp1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja Kementerian dan timnya. Ini yang kita masih belum mengetahui ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Di hadapan para bankir BUMN, Hashim meminta agar perbankan dapat memberikan dukungan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Karena ini untuk menyangkut perumahan sosial. Ini middle class dan ke bawah. Ini untuk rakyat, dan ini bagian dari sumpah Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menanggapi terkait dengan program 3 juta rumah. Dia meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 juta rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himbara perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN telah membentuk tim teknis yang akan aktif mulai Rabu (19/2/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tim teknis ini akan melakukan finalisasi prosedur skema pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target (pembangunan rumah) yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur BI dari sisi instrumen yang ada di dalam Kewenangan Otoritas Moneter," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan tim teknis ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara.

"Tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suahasil," ucap Ara.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap Program 3 Juta Rumah. Pihaknya akan berusaha membantu menyusun formula skema pembiayaan terbaik yang dapat membantu program tersebut tercapai.

"Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah. Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka," sebut Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah membantu dalam penyediaan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 220 ribu unit rumah. Nilai APBN yang telah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan ini disebut mencapai Rp 18 triliun.

"Kita sudah menempatkan atau di dalam Undang-Undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen 20 tahun," jelas bendahara negara tersebut.

Kemudian, terkait Kementerian PKP mendapatkan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dari Bank Indonesia (BI), Kemenkeu berperan sebagai pihak yang melakukan penyelarasan kebijakan dengan instrumen keuangan.

Ada pun nilai insentif likuiditas makroprudensial Rp 80 triliun ini akan diberikan oleh Bank Indonesia secara bertahap.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).