Bandung (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menemui masalah di kemudian hari.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin.

Kemudian, untuk prosedur pengetatan selanjutnya yakni mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujar Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, lanjut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan," ucapnya.

Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," katanya.

Yang tak kalah penting, kata dia, secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Selain meningkatkan SOP, kata Dadan, aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Di mana saat ini tidak diperkenankan SPPG beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini," tuturnya.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah. Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan kerjasama ini perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumsel.

Menurutnya SPPG akan dibangun sebanyak 3 bangunan di setiap daerah dengan menggunakan lahan sistem pinjam pakai.

“Kerjasama ini berupa pembangunan SPPG dari biaya APBN, di daerah terpencil dan BGN tidak bisa masuk,” ujarnya usai MoU di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Dadan menuturkan bahwa saat ini jumlah siswa di Sumsel mencapai 2 juta jiwa, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berkisar 2,3 juta sampai 2,5 juta. Sehingga jumlah SPPG yang dibutuhkan di wilayah itu sekitar 965 titik.

Sementara itu, dia memperkirakan jika satu SPPG nantinya dikucurkan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun untuk operasional, maka uang BGN yang akan masuk ke Sumsel sekitar Rp10 triliun per tahun.

“Dan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan baku yang mana 95% dari bahan baku itu berasal dari sektor pertanian,” kata Dadan.

Dia juga memandang pelaksanaan MBG dapat menguntungkan sejumlah sektor di masing-masing wilayah.

Oleh karena itu diharapkan sumber daya lokal yang memasok semua kebutuhan SPPG seperti pemasok ayam, daging, telur dan sebagainya dapat mendapatkan dampak positif.

“Bisa membantu juga para pemilik usaha maupun petani di Sumsel yang selama ini kesulitan mendapatkan pasar, bisa terserap di SPPG,” pungkasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Tinjauan itu dalam rangka memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tinjauan itu dilakukan di SPPG Polda Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/5/2025). Jenderal Sigit tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 Wita.

Kapolri didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD SulselYasir Mahmud, Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono, serta sejumlah pejabat lainnya. Jenderal Sigit meninjau sarana transportasi pengantaran makanan SPPG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok.istimewa)

Dalam kunjungan itu, Kapolri memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya alat chopper untuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB), 50 paket sembako untuk petugas SPPG. Selain itu, Kapolri melakukan tebar benih ikan di sejumlah kolam, yakni dua kolam tanah sebanyak 20 ribu ekor nila dan dua kolam karambah sebanyak 2.500 ekor nila.

"Alhamdulillah, baru saja kita meninjau langsung proses persiapan dari pelaksanaan salah satu SPPG yang dibangun di Polda Sulawesi Selatan, dan tadi saya cek langsung persiapan dari mulai pencucian, kemudian juga ada tempat penyimpanan, tempat untuk masak, kemudian juga sampai dengan packing, dan selanjutnya yang terakhir persiapan untuk didistribusikan," katanya.

Jenderal Sigit mengatakan SPPG akan melayani 3.376 siswa. Selain itu, kata dia, akan dilakukan budi daya ikan di dekat SPPG.

"Alhamdulillah untuk SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.376 siswa atau kurang lebih 16 sekolah yang ada di sekitar SPPG, dan juga tadi ada tambahan di samping SPPG juga disiapkan budidaya ikan," ujarnya.

"Dan saya kira ini juga bisa menjadi pelengkap untuk kebutuhan terkait dengan masalah laut yang menjadi variasi yang salah satu dibutuhkan di SPPG yang ada," sambungnya.

Jenderal Sigit mengatakan saat ini Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG. Sementara itu, kata dia, 39 SPPG lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Karena memang ada proses-proses verifikasi dan rencana sampai dengan akhir tahun kita akan membangun 100 SPPG," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok. istimewa)

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap upaya-upaya yang dilakukan saat ini dapat mendukung program MBG. Dia juga mengingatkan jajarannya selalu melakukan evaluasi terhadap program SPPG tersebut.

"Termasuk tadi kita cek sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang lain ini betul-betul bisa maksimal, bisa optimal untuk mendukung jangkauan sekolah-sekolah yang ada dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," ungkapnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandai awal dari kerja sama strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program-program gizi nasional dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyampaikan peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh lembaganya saja.

“Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional,” ujar Nyoto dalam keterangan pers, Kamis (15/5/2025).

Ketua Umum PUI, Raizal Arifin menuturkan kesepakatan kerja sama dengan BGN merupakan langkah nyata dalam mendukung program pemerintah mewujudkan kesejahteraan umat.

“Khususnya dalam bidang gizi. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia,” terang Raizal.

Raizal menjelaskan, jaringan anggota dan institusi pendidikan PUI yang tersebar di Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Lebih lanjut, BGN optimistis kerja sama dengan PUI akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

BGN pun berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan beberapa hal yang bakal dilakukan menyusul 223 siswa dari TK hingga SMA keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana jajarannya bakal lebih selektif memilih bahan baku MBG hingga mengatur ulang waktu penyiapan hingga pengiriman makanan kepada siswa.

"Kami menetapkan beberapa langkah. Pertama lebih selektif dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Rabu (14/5)

"Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery. Itu kami akan perpendek," ungkapnya.

Dadan menjelaskan bahwa memperpendek waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

"Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

"Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya," katanya.

Hingga Senin (12/5), 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor tercatat mengalami keracunan usai menyantap MBG. Beberapa dari mereka menjalani rawat inap di RS.

Situasi itu membuat Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan penetapan KLB, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia juga memastikan biaya pengobatan siswa korban keracunan gratis.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kami tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah personel verifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Saran dari Ombudsman agar BGN segera meningkatkan personel untuk memverifikasi sehingga bisa mengakselerasi terkait dengan target SPPG ini," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Dijelaskan oleh Yeka bahwa saran tersebut disampaikan Ombudsman RI usai diperlihatkan data mengenai jumlah yayasan atau mitra SPPG yang masih perlu diverifikasi oleh BGN pada rapat koordinasi tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa BGN pada tahun 2025 menargetkan pembentukan 30.000 SPPG.

Dari puluhan ribu SPPG itu, kata dia, sebanyak 2.000-an akan dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan sekitar 28.000 dibentuk oleh yayasan atau mitra.

"Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG," katanya.

Dengan demikian, kata dia, penambahan personel untuk memverifikasi sebanyak 26.700-an yayasan atau mitra SPPG tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh belum memadainya anggaran.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai kurangnya dukungan anggaran menjadi penyebab utama berbagai masalah di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan.

Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracunan.

Program MBG sempat dilanda berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur terhadap yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) atasdugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar.

Selain itu, serangkaian insiden keracunan terjadi di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, dan Pali.

Di Sukoharjo, gangguan terjadi akibat kegagalan proses memasak karena kehabisan gas.

Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat akibat acara sekolah. Di Cianjur, 72 siswa terdampak meski hasil laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminasi makanan.

Beberapa kasus lainnya diduga disebabkan makanan dimasak terlalu awal sehingga menurunkan kualitas saat dikonsumsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut insiden-insiden tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan SOP ke depan, dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra dan yayasan merupakan urusan internal.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mematuhi standar operasional prosedur (SOP) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa mematuhi SOP MBG menjadi penting karena menjaga kualitas makanan merupakan hal yang sangat krusial.

“Ombudsman mendorong agar SOP itu tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah, dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Sementara terkait isu keracunan MBG, dia mengatakan bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan dari Kepala BGN terkait langkah pembenahan.

“Mulai dari dua minggu yang lalu, Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat, dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik,” ujarnya.

Untuk kasus keracunan MBG, terakhir dialami oleh ratusan pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat.

Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, menyatakan BGN telah mengecek penyebab keracunan di Bogor tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025