Warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa berdemonstrasi di Simpang AI Jati, Kamis (15/5/2025). Demonstran menagih janji Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan memisahkan Pulau Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat, Muliadi (43), mengatakan janji Prabowo untuk memisahkan Sumbawa dari NTB sebagai provinsi sendiri disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kini juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintahan Prabowo.

"Kami ingat betul waktu itu, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Provinsi Sumbawa melalui Fahri Hamzah pada tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden," ungkap Muliadi kepada detikBali di sela-sela demonstrasi.

Pengusulan Pulau Sumbawa menjadi daerah otonomi baru (DOB), jelas Muliadi, sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu. Masyarakat menuntut pemisahan Sumbawa dari NTB karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik dengan Lombok.

"Rumah sakit daerah provinsi hanya ada di Lombok, begitu juga dengan universitas negeri, itu ada di Lombok. Belum lagi permasalahan jalan. Kalau di Lombok sampai di pelosok itu sudah diaspal. Sementara kami di Sumbawa jauh berbeda masih banyak jalan-jalan tanah," tutur Muliadi.

Muliadi meyakini pembentukan provinsi baru akan mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam, seperti adanya smelter terbesar kedua di Indonesia yang mengeksplorasi batu hijau di Sumbawa Barat yang dikelola PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

"Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, di sini ada tambang emas, tambang mineral, belum lagi potensi pertanian dan wisatanya. Tentu, dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dikelola secara mandiri oleh kami disini," jelas Muliadi.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai (30), mengatakan masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk membiayai demonstrasi tersebut.

"Masyarakat kami yang mengeluarkan biaya secara swadaya, ini murni gerakan rakyat tanpa dibiayai oleh siapa pun," tegas Beny.

Persiapan untuk aksi solidaritas tersebut, jelas Beny, dilakukan jauh-jauh hari. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka memasang spanduk serta mengonsolidasi massa.

Video: Prabowo Sebut Ada Pihak Tak Ingin Perdamaian, Ajak Negara Islam Bersatu

Video: Prabowo Sebut Ada Pihak Tak Ingin Perdamaian, Ajak Negara Islam Bersatu

yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP.

"Malam ini Pak Basuki meminta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini, sehingga kita mulai besok sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semua ini bertujuan mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan bahwa Pak Basuki telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP.

"Nanti kita mendapatkan pengarahan juga dari Pak Basuki, karena beliau juga sudah membuat kajian dengan tim tentang pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.

Menurut Fahri, dalam kajian tersebut kemungkinan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan tersebut.

"Tetapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para jajaran Menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10).

Prabowo melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, dengan terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kususmastuti.

Sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Menteri PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka datang untuk melakukan serah terima jabatan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pantauan detikcom di lokasi, Fahri Hamzah datang lebih dulu yaitu sekitar pukul 18.47 WIB. Ia datang dengan setelan jas dan dasi berwarna biru.

Fahri mengatakan, setelah sertijab dilakukan dirinya akan langsung bekerja seperti yang dipinta oleh Basuki.

"Kita lihat aja hari ini kelanjutan dari prosesi pengumuman dan pelantikan dan malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja mudah-mudahan lancar malam ini sehingga mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR yang semua ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," katanya kepada awak media, Senin (21/10/2024).

Tak lama setelah Fahri, Basuki pun datang untuk melakukan sertijab. Kepada awak media, Basuki sempat menyapa dan melambaikan tangannya.

Tak lama berselang, Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Raden Dody Hanggodo dan Diana Kusumastuti datang.

Terakhir, Maruarar Sirait datang sekitar pukul 19.35 WIB lengkap dengan setelan jas. Pria yang akrab disapa Ara mengatakan pihaknya akan bekerja cepat dalam harmonisasi pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada acara sertijab ini juga hadir sejumlah pejabat, seperti Direktur Utama PT SMF Heliantopo, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Proses sertijab dilangsungkan tertutup.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi