Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung.

"Tadi saya sudah berkordinasi langsung dengan Kepala BGN, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Jumat.

Dadang mengatakan dari satu titik SPPG bisa melayani 3.000-an sasaran dari kalangan PAUD, TK sampai pelajar SD - SMA. Termasuk para santri pondok pesantren, yang diperkirakan bisa mencapai 1,2 juta sasaran.

Menurutnya, anggaran pelaksanaan MBG sudah disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp400 triliun untuk seluruh Indonesia. Tinggal kesiapan pemerintah daerah di lapangannya masing-masing.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional SPPG di desanya masing-masing melalui koperasi desa," katanya.

Selain membahas SPPG, Bupati bersama BGN juga membahas berbagai aspek teknis lainnya dari program MBG. Seperti jenis makanan bergizi yang akan disiapkan, mekanisme distribusi, mitra program MBG, serta kriteria penerima manfaat.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto,” kata Dadang.

Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra akan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan untuk program MBG.

Tinton mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah tetapi juga memberdayakan perekonomian lokal.

“Walaupun anggaran berasal dari pusat, kami membeli bahan-bahan dari petani dan pelaku usaha lokal. Dengan cara ini, roda perekonomian masyarakat di setiap wilayah tetap berputar,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Pemkab Bandung siap sukseskan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Rencananya Pemkab akan menyiapkan dana sharing antara Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan beberapa kali ujicoba, maka pelaksanannya akan dimulai pada Januari 2025.

Bupati Dadang Supriatna menegaskan, Pemkab Bandung siap untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan berupaya melaksanakan sebaik mungkin di lapangan.

"Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bandung sudah siap, baik secara sumber daya alam maupun man power untuk bisa mensukseskan program Pak Presiden Prabowo," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna yang ditemui wartawan usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Rabu (11/12/2024).

Dan untuk skema anggaran, lanjut Bupati yang akrab disapa Kang DS ini melanjutkan, mereka masih menunggu pedoman umum dari pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini adanya di Badan Gizi Nasional. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, akan melibatkan juga masyarakat setempat sebagai pegawai.

"Makan Siang Gratis (Makan Bergizi Gratis) itu kan adanya di Badan Gizi Nasional, memang nanti daerah akan dilibatkan dari sisi pelaksanaan. Nanti ada rekruitmen masyarakat setempat menjadi pegawai tetapi pegawai intinya dari sana. Karena mereka dilatih dulu oleh BGN di Unhan, Universitas Pertahanan. Nanti akan ada rekruitmen sekitar 47 orang untuk pelaksanaan itu," ujar Dadang di Soreang, Rabu lalu.

Lebih lanjut Marlan mengatakan untuk melayani setiap 3.000 sasaran, maka akan ada Sentra Penyediaan Bahan Gizi atau SPBG. "Setiap 3.000 sasaran ada satu SPBG yaitu semacam tempat untuk membuat makanannya. Menunya itu Rp 10 ribu hingga 15 ribu (per porsi). Karena kita masih menunggu pedoman umum juga sih. Kalau pemerintah daerah ini memiliki sarana untuk itu, bisa disewa oleh mereka," tutur Marlan lagi.

Terkait skema anggaran, lanjut dia, pada dasarnya anggaran utama berasal dari pemerintah pusat sedangkan Pemkab Bandung hanya diminta dana sharing. Skema anggaran sebenarnya dari pusat, tapi pemerintah daerah juga nanti diminta untuk sharing. Ini diprosentase, Kabupaten Bandung itu mendapat 7,76 persen dari PAD, kalau dihitung antara Rp 80 hingga Rp 90 miliar untuk satu tahun.

"Mereka (pemerintah pusat) itu sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 71 triliun,” ucap Marlan menjelaskan.

Pemerintah Indonesia sendiri memang telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rinciannya adalah Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik, mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG. Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, pada Senin (25/11/2024) sore.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Wahyudin; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah; serta para tokoh masyarakat dari perumahan-perumahan tersebut.

Dalam acara serah terima tersebut, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi kepada para pengembang yang telah bersedia menyerahkan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, serta Pemkab Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa penyerahan PSU atau fasos fasum perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut kini bisa merasa lebih lega, karena berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, taman, dan fasilitas lainnya akan segera dibangun oleh Pemkab Bandung.

Dengan penyerahan PSU ini, Pemkab Bandung kini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan fasilitas di perumahan-perumahan tersebut.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran APBD guna membangun PSU dari 10 perumahan yang telah diserahkan kepada kami. Insya Allah, saya akan berpihak kepada perumahan yang sudah diserahkan, termasuk yang 10 ini. Kami akan segera membangun fasilitas yang diperlukan untuk warga perumahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS juga menambahkan, penyerahan PSU ini merupakan bentuk itikad baik dari Pemkab Bandung untuk hadir dalam pembangunan kawasan perumahan.

Ia menyebutkan bahwa seringkali pengembang perumahan sudah tidak ada lagi, sehingga pemkab mengambil inisiatif untuk segera menerima PSU guna memastikan pembangunan fasilitas perumahan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait dengan permasalahan perumahan, Bupati Dadang Supriatna melakukan terobosan besar dengan mendorong percepatan serah terima PSU perumahan melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur proses serah terima PSU.

Sebelumnya, selama lebih dari 20 tahun, hanya beberapa perumahan yang berhasil diserahkan ke Pemkab Bandung, karena terhambat oleh regulasi yang dianggap rumit dan memberatkan para pengembang.

“Dampaknya adalah warga perumahan yang jadi korban. Mereka tidak bisa menikmati pembangunan fasilitas karena PSU perumahan mereka belum diserahkan ke pemda. Padahal, kami sejak awal sudah ingin membangun fasilitas seperti jalan dan taman untuk perumahan mereka. Maka, kami ubah Perbup-nya,” ungkap Kang DS.

Upaya tersebut membuahkan hasil luar biasa. Dalam setahun terakhir, puluhan perumahan telah berhasil menyerahkan PSU mereka kepada Pemkab Bandung, dan warga perumahan kini mulai merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Kang DS selama menjabat Bupati Bandung.

Adapun 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung adalah:

1. Bumi Priangan Persada (Desa Baros, Arjasari)
2. Teras Pelangi (Baros, Arjasari)
3. Bojong Badak Endah (Cikancung)
4. Cibiuk Indah (Pasawahan, Dayeuhkolot)
5. Margahayu Kencana (Margahayu)
6. Taman Bukit Lagadar (Margaasih)
7. Rancaekek Permai (Rancaekek)
8. Bukit Nata Endah (Sindangpanon, Banjaran)
9. Halimun Foresta (Katapang)
10. Bumi Sukagalih Permai (Katapang).

Editor : Zhafran Pramoedya