TANGERANG, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) akan dibangun di Kota Tangerang. Hal ini untuk mendukung pemerintah pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Adapun lokasi pembangunan dapur MBG di wilayah Kecamatan Ciledug, Larangan dan Karawaci.

"Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten, Pemkot Tangerang siap mempersiapkan lokasi pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin dikutip dari Tribuntangerang.com, Selasa.

Sachrudin mengatakan lahan yang disediakan untuk membangun dapur MBG di Larangan seluas 9.811 meter persegi, Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi dan Kecamatan Ciledug seluas 1.964 meter persegi.

"Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa," paparnya.

Menurut Sachrudin, program MBG sangat penting bagi generasi masa depan bangsa dan sejalan dengan program utama 3G yang diusung oleh Pemkot Tangerang.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, dibutuhkan 1.388 SPPG di seluruh kabupaten dan kota se-Banten untuk dapat menjalankan program MBG.

"Provinsi Banten ini termasuk yang besar (jumlahnya), target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa dan itu belum termasuk ibu hamil dan menyusui," kata dia.

Menurutnya, saat ini baru terdapat 35 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Banten yang siap mengakomodir pelajar dari berbagai sekolah.

Guna mendukung program tersebut, kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten diminta mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul"Pemkot Tangerang Sediakan Lahan 13.744 Meter Persegi untuk Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis."

... ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan​​​​​​​ (Disperkimtan).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

Pemerintah Indonesia sedang mencanangkan program tiga juta rumah untuk rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan salah satu lahan yang bakal digunakan adalah lahan hasil sitaan dari koruptor.

"Bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk perumahan rakyat? Setuju gak kalau itu dilakukan? Setuju kan? Nah jadi kita membuat itu terjadi. Dan ini terobosan luar biasa dari Pak Prabowo," kata Maruarar Sirait kepada wartawan setelah meninjau layanan PBG di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Selain lahan sitaan dari koruptor, pemerintah menyiapkan lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

"Saya sudah diminta untuk mempersiapkan dari Setneg lahan-lahannya di mana. Ya dari Kemayoran, dari Senayan, dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick (Thohir), dari Perumnas Kereta Api dan PTPN. Kemudian juga dari Departemen Keuangan, itu Dirjen Kekayaan Negara kan banyak yang BLBI ya, dari kejaksaan juga," ungkapnya.

Tak hanya itu, pria yang dipanggil Ara itu menyebutkan ada negara lain yang mau membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah itu. Bantuan dari negara lain juga tak hanya soal program perumahan.

"Nomor satu ya, saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sangat dipercaya ya bagaimana di dunia internasional ya, RRC ya, di Republik Rakyat Cina. Bagaimana di Amerika, di Rusia, Jepang kemarin datang ya," ucapnya.

"Kemudian Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim ya, yang sudah banyak membantu kami. Ya dengan Satgasnya, berapa hari lalu itu kan dari Qatar sudah datang," imbuh dia.

Simak juga Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

TANGERANG, investor.id – Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025. Namun, ternyata tidak semua daerah sudah siap melaksanakan program tersebut, salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten.

Kendati Pemkot telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah, namun kapan pelaksanaan MBG akan dimulai belum ada kejelasan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mualim mengaku, Pemkota Tangerang belum menerima jadwal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di kota Tangerang belum ada jadwalnya," kata Mualim menginformasikan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Sabtu (4/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah. 

"Jadi, saya dengar, akan dilakukan secara bertahap," kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja di pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

Menurut Tito, pelaksanaan MBG belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali yang mandiri. "Kalau mandiri saya kira nggak masalah.

Nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan MBG tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

"Saya akan koordinasi dengan Kepala badan gizi nasional (BGN), Pak Profesor Dadan Hidayana," ungkap Tito menanggapi pertanyaan pelaksanaan makan bergizi gratis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, investor.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan siap melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mulai awal tahun 2025. Kesiapan tersebut setelah Pemkot melakukan uji coba MBG di berbagai tempat serta mengevaluasinya. 

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, evaluasi program uji coba MBG telah melibatkan berbagai pihak, antara lain penyedia makanan, kepala sekolah SD dan SMP, pengawas pendidikan, serta perangkat daerah terkait. 

"Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kesiapan dalam implementasi program tahun 2025," ujar Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, Rabu (18/12/2024).

Menurut Nurdin, evaluasi uji coba MBG yang sudah dilaksanakan menjadi momentum penting untuk melihat hasil dan masukan dari berbagai pihak, baik dari siswa, guru, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dijelaskan Nurdin,  dalam pelaksanaan uji coba sebelumnya, tercatat ada 9 penyedia yang terlibat dan melayani 113 sekolah dengan total 66.899 siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola program makan bergizi gratis sejalan dengan petunjuk teknis yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Tentu kami akan menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan arahan pemerintah pusat. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini," ungkapnya.

Program uji coba MBG, yang berlangsung mulai Agustus hingga November 2024, mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai elemen masyarakat.

"Hasil evaluasi menunjukkan, para siswa merasa senang dengan program ini, sementara orang tua menyambut baik manfaat program bagi tumbuh kembang dan konsentrasi belajar anak-anak mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, menyampaikan, program uji coba telah berjalan dengan baik dan akan diperluas pada 2025. 

Sebanyak 113 sekolah terlibat dalam tahap uji coba, dan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk pelaksanaan program MBG tahun 2025.

Program MBG, diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda kota Tangerang. Pemantauan dan evaluasi berkala juga akan terus dilakukan oleh tim gabungan guna memastikan kualitas makanan dan efektivitas program terhadap kesehatan siswa.

"Melalui program ini, kami ingin mewujudkan generasi muda Kota Tangerang yang sehat, cerdas, dan produktif. Kami juga siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini pada 2025," tandas Jamaluddin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News