JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) terkena efisiensi sebesar Rp 200,2 miliar dari pagu sebesar Rp 71 triliun sepanjang tahun 2025, jumlah ini setara dengan 0,2845 persen dari total pagu yang semula tersedia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

"Ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen) atau Rp 200.200.000.000," kata Dadan usai rapat, Rabu.

Dadan menuturkan, efisiensi itu terjadi usai menjalin pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hari dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dadan bilang, pos yang dipangkas terkait dengan pengadaan lahan.

Pemangkasan ini pun mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat Kepala Negara melakukan sidak ke salah satu daerah.

"Ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak Presiden sampaikan, enggak usah. Pinjam saja dari Pemda, dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan tidak mengetahui untuk apa saja dana yang diefisienkan tersebut.

"Pokoknya kita diberi efisiensi Rp 200,2 miliar dan kami ambil dari pengadaan lahan. Yang jelas kami melakukan efisiensi atau penghematan di pengadaan lahan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

Semula, BGN menjadi salah satu badan yang tidak terkena pemangkasan anggaran.

Kendati begitu, kini badan yang mengurusi MBG tidak terlepas dari jerat pemotongan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi V DPR RI menolak pemotongan anggaranKementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp 81,38 triliun pada 2025.

Pagu anggaran Kementerian PU awalnya Rp 110,95 triliun, kini tersisa Rp 29,57 triliun.

"Kalau saya ditanya, setuju enggak anggaran Menteri PU sebesar itu? 1000 persen saya tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan presiden," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dampak Pemotongan Anggaran

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, menilai pengurangan anggaran berdampak pada janji-janji DPR di daerah pemilihan (dapil).

"Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya," ujar Adian.

Adian tidak keberatan jika para menteri siap bertanggung jawab atas efisiensi anggaran.

"Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya," lanjutnya.

Program yang Terkena Efisiensi

Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang terdampak pemotongan anggaran.

Sumber daya air: berkurang Rp 27,72 triliun
Bina marga: berkurang Rp 24,83 triliun
Cipta karya: berkurang Rp 7,75 triliun
Prasarana strategis: berkurang Rp 20,69 triliun
Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya: berkurang Rp 390 miliar

"Terakhir, kami juga melakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 390 miliar," kata Dody.