Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi 55 permukiman kumuh di seluruh wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, revitalisasi dilakukan di berbagai fasilitas umum, seperti sanitasi komunal, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), dan saluran irigasi.

"Saya lihat sendiri di sini banyak yang perlu diperbaiki. Maka, secara serius kami ingin melakukan berbagai perbaikan," kata Pramono usai meninjau kawasan permukiman di RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).

"Di sini juga akan dibangun Balai RW yang baru. Tanahnya milik warga dan nantinya dapat digunakan sepenuhnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan," katanya.

Pramono menambahkan, Jakarta saat ini memiliki citra sebagai kawasan metropolitan megah harus berbenah, terutama di kawasan padat penduduk.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih berdampak pada peningkatan risiko penyakit, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya produktivitas warga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama karena setiap warga negara berhak untuk menempati, menikmati, serta memiliki tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat," kata Pramono.

"Dengan menyediakan lingkungan yang tertata dan dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masa depan warga Jakarta," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota, sebagai unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG di Aula BLKI Provinsi Banten, Tangerang Selatan, Gubernur Andra Soni mengatakan akan menindaklanjuti penyediaan lahan untuk SPPG.

“Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG,” kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Dalam rakor yang berlangsung Senin (12/5) tersebut, turut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemprov Banten mengenai sinergi Program MBG serta perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Banten dan BGN.

Andra menyebutkan 24 SPPG ditargetkan akan dibangun di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, hari ini juga kami menandatangani MoU dengan BGN. Kami juga menawarkan sejumlah aset lahan dan 33 SMK Tata Boga yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” ujar dia.

Menurutnya, seluruh daerah di Banten telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini. “Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya. Nanti akan dilakukan verifikasi lahan oleh BGN,” ucapnya.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di provinsi itu yang dinilai responsif dan proaktif dalam mendukung Program MBG.

“Di Banten ini target kita melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ujar Dadan.

Ia optimistis dengan semangat dan koordinasi yang terbangun, target pembangunan SPPG di Provinsi Banten bisa segera tercapai. “Saya optimis Banten akan cepat terealisasi, karena semua kepala daerah sangat mendukung,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut rakor, seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Banten turut mengusulkan minimal tiga lokasi pembangunan SPPG di masing-masing wilayah. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, jumlah SPPG di Banten masih perlu penambahan dibandingkan jumlah idealnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, telah melangsungkan rapat koordinasi pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan seluruh kepala daerah se-Banten, di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/5).

"Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG," ujar Andra Soni, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Pemprov dan BGN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Banten dan BGN mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama menandatangani MoU dengan Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda," jelasnya.

Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan.

"Termasuk kami sampaikan, ada 33 SMK Tata Boga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," imbuhnya.

"Nanti, lahan-lahan tersebut akan diverifikasi oleh BGN. Prinsipnya, semua daerah sudah menyampaikan kesanggupannya, dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten atas respons dan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami adalah melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota yang proaktif menyiapkan lahan, serta kemungkinan adanya kontribusi koordinatif dari berbagai mitra, saya kira Banten akan lebih cepat memenuhi target," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulsel pun menyiapkan lokasi dapur umum di tiap kabupaten dan kota di Sulsel.

"Dari 24 Kabupaten/Kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik (lokasi dapur MBG)," kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam rapat percepatan realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Program MBG merupakan salah satu fokus utama Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah daerah diminta untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel pun akan memaksimalkan aset lahan dan bangunan untuk menjadi dapur umum MBG. Pihaknya sisa mendorong 4 kabupaten dan kota lagi untuk menyiapkan lokasi dapur umum program nasional tersebut.

"Itu (dapur umum MBG) semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan porsir (matangkan)," tambah Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bekerja sama dalam menyukseskan program MBG. Badan Keuangan dan Aset (BKAD) tiap daerah diharapkan melakukan langkah taktis menyiapkan aset.

"Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG," terangnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi APBD Sulsel Tertinggi

Dalam arahannya dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat. Dia mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan MBG.

"Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Tito.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Tito melaporkan, realisasi pendapatan APBD 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Pemprov Sulsel menyambut baik arahan tersebut dan siap berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengecekan kebersihan dan kelayakan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sekolah.

"Kami sudah koordinasi dengan SPPG dan sekolah. semuanya itu sebelum (makanan) disampaikan ke sekolah-sekolah, harus dicek kebersihannya, kesehatannya, menunya, dan seterusnya," ujar Kepala Disdikpora DIY Suhirman dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Suhirman menyusul temuan ulat pada nasi MBG yang diterima siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta. Insiden itu membuat siswa yang bersangkutan merasa trauma mengonsumsi MBG kembali.

Suhirman mengakui kasus tersebut benar adanya, namun ia mengklaim hanya ditemukan satu kali dari ribuan porsi makanan yang disediakan. Meski begitu ia menegaskan perlunya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu," ujarnya.

Ia mengatakan pengawasan teknis MBG menjadi tanggung jawab SPPG, termasuk perihal pilihan menu dan penyajiannya.

Disdikpora DIY, kata Suhirman, bertugas menjembatani komunikasi antara sekolah dan SPPG, serta mendorong evaluasi bersama jika ada laporan kekurangan dari lapangan.

"Kalau ada beberapa hal yang sekiranya kurang maksimal, itu bisa dimaksimalkan dalam pelayanan makan bergizi gratis ini," ucapnya.

Pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejak awal program untuk memastikan kandungan gizi dan kelayakan menu makanan. Sekolah juga dipersilakan menyampaikan laporan atau keluhan langsung kepada SPPG masing-masing.

"Itu sudah proses sejak awal. Menunya apa, kandungan gizinya bagaimana, itu sudah dihitung. Kami mengoordinasikan saja," ujarnya.

Di sisi lain apabila pelaksanaan MBG dirasa memberatkan sekolah, dia mengingatkan manfaat Program MBG jauh lebih besar, terutama untuk pembentukan karakter siswa.

"Kalau menambah pekerjaan, iya. Tapi itu kan untuk kepentingan bersama. Manfaat bagi siswa lebih banyak daripada tenaga yang dikeluarkan. Salah satu dari tugas guru dan sekolah ya membantu untuk pelaksanaannya MBG ini," katanya.

Ia mencontohkan pembiasaan sederhana seperti berdoa sebelum makan dan menjaga kebersihan setelah makan menjadi bagian pembinaan sikap dan karakter siswa. "Itu kan dari sikap-sikap makan itu bisa mendeteksi karakter dari siswa," lanjutnya.

Saat ini, kata dia, Program MBG masih dijalankan sebagai pilot project di lima sekolah di DIY, yaitu SMA 1 Kasihan, SMA 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, SMA 5 Yogyakarta, dan SMK 4 Yogyakarta. Ke depan jumlah sekolah pelaksana akan terus bertambah seiring proses evaluasi dan kesiapan sekolah.

Pihaknya membuka ruang partisipasi dari siswa dalam bentuk masukan atas pelaksanaan program, termasuk usulan menu, waktu penyajian, hingga penanganan kasus-kasus insidental seperti makanan yang tidak layak konsumsi.

Sebelumnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo mengakui mendapat temuan ulat pada makanan MBG beberapa hari yang lalu.

"Baru saja ada kok itu, (ditemukan) ulat itu dua hari yang lalu," ujar dia.

Selain ditemukan pada sayuran, kata dia, ulat juga terlihat di nasi yang disajikan kepada siswa. Menurutnya, kasus serupa bukan baru kali pertama terjadi. "Sudah lebih dari sekali, mungkin enam atau tujuh kali," ujarnya.

Selain itu ia mencatat ada beberapa menu yang tidak lengkap, misalnya lauk seperti tempe yang seharusnya ada justru tidak disertakan. Menyikapi temuan tersebut, pihak sekolah langsung mengganti makanan dan melaporkannya kepada penyedia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di 4 Provinsi. Aguan mengatakan mereka akan menambah lokasi program renovasi tersebut di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerjasama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Saya rasa selesai dari Bandung, kita terusin ke Bogor," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berdasarkan data BPS jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk cukup tinggi daripada jumlah penduduk di daerah lain.

Kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan setelah Bogor, Depok juga akan menjadi daerah selanjutnya yang akan mendapat bantuan renovasi rumah.

"Yang dekat Jakarta bisa. Depok bisa depok. Depok itu sangat berbatasnnya dengan Jakarta. Wali kotanya hari ini sangat konsen terhadap penyelesaian kemiskinan," ungkap Dedi menambahkan.

Ide ini disetujui oleh Aguan. Ia mengatakan program renovasi rumah di Depok bisa dilakukan setelah Bogor.

"Bogor dulu, setelah itu Depok," ujar Aguan.

Dalam kesempatan ini, Aguan menyampaikan alasannya bersedia membantu program renovasi 2.000 rumah bersama Kementerian PKP. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sudah melakukan kegiatan serupa selama 20 tahun lamanya dan telah membantu pembangunan sekitar 8.000 rumah terutama di lokasi bencana alam.

"Buat benerin rumah tidak asing lagi. Kita sudah banyak bangun. Total-total sudah bangun di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, Buddha Tzu Chi sudah bangun perumahan itu kira sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Jogja, sudah banyak," ungkapnya.

Aguan mengaku untuk renovasi sekitar 2.000 rumah memang baru dijalankan dan ini pertama kalinya mereka mengerjakan dengan jumlah besar.

"Kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kan kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang ini kesempatan kita, memang kekurangan di (daerah) sini, memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung," tuturnya.

Ada pun, program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui corporate social responsibility (CSR). Program renovasi ini juga termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Katering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau katering soal keamanan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehubungan kejadian keracunan makanan di Cianjur beberapa waktu lalu.

"Ke depan para penyelenggara harus lebih berhati-hati. K​​​atering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi itu. Sebelum dimakan siswa diperiksa dulu," kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

Namun demikian, Dedi menekankan bahwa evaluasi terkait dengan program MBG termasuk soal katering penyedia makanannya, bukanlah wewenang provinsi, tapi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG kan program dari pemerintah pusat jadi yang mengevaluasinya adalah dari lembaganya itu yakni Badan Gigi Nasional," tuturnya.

Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG, yang sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, mengatakan total 79 siswa terdiri dari siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang yang keracunan akibat menyantap hidangan MBG.

Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terkait keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini dalam rangka menggenjot program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan masing-masing kabupaten/kota terdapat tiga SPPG baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Pihaknya menargetkan penambahan itu bisa terealisasi dalam sepekan ke depan.

"Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindak lanjut," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini menyebut Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," tandas Taj Yasin.