Bisnis.com, BANDUNG— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan saat ini tidak diperbolehkan lagi lahan pesawahan dialih fungsikan menjadi perumahan ataupun fungsi lainnya.

Hal tersebut menurutnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes YPT) Yandri Susanto.

“Hari Selasa lalu kita bertemu dengan Presiden [Prabowo Subianto] sudah diputuskan tidak boleh lahan sawah untuk perumahan, tolong Pak Mendagri, Pak Mendes kita buatkan suratnya, kalau perlu hari ini juga, jangan lama-lama,” ungkap dia dalam peringatan Hari Desa Nasional, di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, jangan sampai tujuan untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan malah terhambat karena perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus diberikan.

“Jangan kita mau membangun yang lain-lain tapi akhirnya lahan-lahan buat pertanian akhirnya kita kurangi sendiri,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta, semua level pemerintahan, baik pusat, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa untuk membuat keputusan yang dijalankan terkait hal ini.

“Semua yang punya kewenangan di sini saya minta buatlah keputusan di level masing-masi g, dan dijalankan, jangan cuma buat keputusan, yang Gubernur buat, yang Bupati/walikota buat, yang kepala desa buat juga, perlu keberanian, kecepatan,” ungkapnya.

Ia memastikan, hal ini sudah disetujui dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.

“Saya pastikan Presiden setuju karena minggu lalu Mendagri dan saya ketemu, sudah setuju dengan langkah itu,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Perdana Menteri Prancis yang baru, Francois Bayrou mengatakan akan memulihkan aliran listrik ke seluruh rumah di Mayotte pada akhir Januari mendatang. Wilayah seberang laut Prancis yang terletak antara Madagaskar dan pantai Mozambik itu dalam masa pemulihan usai dihantam badai besar awal Desember ini.

Bayrou juga mengatakan pemerintah Prancis melarang pemukiman kumuh dibangun kembali. Lambatnya bantuan dan akses ke air bersih dan listrik datang, membuat marah warga wilayah termiskin di seberang lautan Prancis, yang terletak sekitar 8.000 kilometer dari daratan Prancis.

Bayrou berkunjung ke pulau itu untuk mengumumkan langkah-langkah darurat untuk membangun kembali Mayotte. Ia dilantik di hari Siklon Chindo menghantam dua pulau utama Mayotte.

Bayrou mengatakan rancangan undang-undang darurat khusus, yang akan mencakup langkah-langkah untuk melarang perumahan sementara yang ada di mana-mana sebelum badai, akan dipresentasikan dalam rapat kabinet pada 3 Januari. Lalu dikirim ke parlemen dua pekan kemudian.

"Kita tidak bisa membiarkan Mayotte menjadi ibu kota pemukiman kumuh, ini bukan tentang membangun kembali Mayotte seperti sebelumnya. Kami harus menggambar masa depan yang berbeda untuk Mayotte," kata Bayrou, Selasa (31/12/2024).

Bayrou tidak mengungkapkan bagaimana ia akan menampung warga yang sebelumnya tinggal pemukiman kumuh yang sebagian besar imigran tanpa dokumen dari Pulau Komoro. Sebagian warga sudah mulai membangun kembali pemukiman kumuh.

Perdana menteri Prancis itu dikritik karena tidak berkunjung ke Mayotte lebih awal. Sementara Presiden Emmanuel Macron juga disoraki saat ini berkunjung ke sana pada bulan ini.

Bayrou mengatakan pasokan air, yang bahkan sebelum bencana merupakan titik kritis, akan kembali ke tingkat sebelum badai sebelum akhir pekan depan. Sekitar 200 antena Starlink akan digunakan untuk membantu memulihkan komunikasi.

Bayrou juga mengatakan perkiraan awal yang diberikan kepala daerah setempat, yang menyebutkan jumlah korban tewas mungkin mencapai beberapa ribu orang pada hari-hari setelah topan, mungkin terlalu berlebihan.

“Kami harus sangat berhati-hati saat membahas hal ini, namun yang mengejutkan dari orang-orang yang kami temui adalah bahwa rumor tentang ribuan korban tewas tidak berdasar,” katanya.

Ia menambahkan kemungkinan jumlah korban tewas hanya ratusan orang. Hingga saat ini jumlah resmi korban tewas dalam Siklon Chido masih 39 orang.

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung menata kawasan kumuh di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasopati, Kota Bandung.

Ini disampaikan Maruarar usai meninjau pemukiman kumuh, di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Keluruhan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, warga yang tinggal di bedeng kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Ini yang kedua ya, sesudah Jakarta, ini Bandung. Tentu kita akan usahakan dibuat juga di tempat-tempat lainnya, tentu ada banyak perbaikan-perbaikan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Kawasan di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja itu, selanjutnya akan ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Tadi sudah ditanyakan anak-anak senangnya taman, bacaan, taman belajar, sama tempat bermain, harusnya program itu, kegiatan ya Pak Wali Kota, Pak Sekda, berbasis aspirasi. Termasuk aspirasi anak-anak," katanya.

Maruarar juga meminta agar sampah di kawasan tersebut dibersihkan agar lebih ramah anak-anak.

"Kedua tadi kita sama-sama lihat sampahnya banyak sekali, itu sangat tidak sehat buat lingkungan. Ini kan lingkungannya bagus kalau ditata, jadi buat tempat bermain anak dan sebagainya," katanya.

Penataan kawasan kumuh perkotaan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat hidup layak dan kotanya jadi lebih indah.

"Sama seperti di sini, ini kan di bawah jembatan, ada rumah juga, tadi kita sudah ajak ngomong yang tinggal di situ bersedia untuk pindah," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan penataan dan pemindahan warga dari kawasan kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan program penanganan pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim perkotaan.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ujar Herman.

Nantinya, warga akan diberikan fasilitas tinggal gratis selama satu tahun, sambil diberikan pendampingan agar dapat hidup mandiri.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," katanya.

Pemerintah pun akan mengurus semua keperluan warga yang dipindahkan ke Rusunawa, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak.

"Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," katanya.