Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan rumah mobile untuk korban bencana alam. Rumah mobile itu tersebar di sejumlah titik daerah rawan bencana.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan program rumah mobile ini dicanangkan karena banyak bencana alam di Indonesia. Fahri mencontohkan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang membuat warga harus meninggalkan rumahnya.

"Kita ada stok rumah apa yang mobile kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," kata Wamen PKP Fahri Hamzah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa digunakan saat terjadi bencana alam. Jumlah rumah mobile itu bakal ditambah.

"Kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana, dan kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," jelas dia.

Dia mengatakan dirinya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas implementasi data tunggal nasional. Data tunggal itu bakal dimutakhirkan agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

"Dan tadi juga kita mendiskusikan jika nanti datanya semakin online up to date ya. Ada hal usul ada hak sanggah ya, yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real time juga, dan ke arah sanalah kita sekarang ini bergerak," ucap dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.

"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.

"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.

"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.

"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada 2 titik sebesar 50 hektare yang disiapkan untuk relokasi. Pemilihan lokasi juga tidak jauh dari gunung, namun telah di luar zona bahaya.

"Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya," ucapnya.