Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah