JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Di hari perdana, menu-menu yang disajikan berbeda di tiap daerah. Ada pula daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebut saja di sekolah Bina Insani, Kota Bogor. Di sana, hidangan yang dibagikan kepada siswa-siswi TK berupa nasi putih, satu ayam goreng, satu tahu goreng, capcay, dan satu buah pisang.

Sementara itu, menu MBG di SD Kedung Badak 1 Kota Bogor berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Tak cuma di Bogor, menu susu juga tidak nampak di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Head Chef SPPG Halim Perdanakusuma, Jonie Kusuma Hadie, mengatakan bahwa susu tak menjadi menu MBG hari ini karena bukan jadwalnya.

"Jadi hari ini kenapa enggak ada menu susu karena rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini memang belum ada susu," ujar Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, Senin kemarin. .

Siswa kecewa

Tak adanya susu di menu hari perdana program makan bergizi gratis mengundang kekecewaan siswa.

Kekecewaan itu datang dari Mecha, salah satu siswi SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Terlebih, di sekolahnya sejatinya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada program yang berjalan setiap Selasa. Selain makanan, saya juga dapat susu. Berbeda dengan Program MBG ini," ungkap Mecha saat ditemui wartawan, Senin.

Ia kemudian berharap susu bisa disertakan dalam program MBG.

Tak hanya susu, siswa lain juga menyoroti porsi sayur dalam program makan bergizi. Sayur yang disediakan dianggap kurang meski ia mengakui bisa berhemat dengan adanya MBG.

"Sayurnya juga kurang. Kalau bisa ditambah," kata Sabrina.

Susu hanya untuk wilayah tertentu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia memang tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah. Tujuannya, untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Pasalnya kata Dadan, pemerintah tidak ingin kegiatan ini justru menjadi bagian dari peningkatan impor.

Dengan begitu, pihaknya mengatur agar menu susu diberikan minimal seminggu sekali dan termasuk dalam anggaran Rp 71 triliun yang disediakan.

"Jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Menu susu minimal sekali seminggu

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, menu susu dalam program MBG tidak diberikan setiap hari.

Menu tersebut diatur minimal seminggu sekali atau bahkan seminggu tiga kali sesuai kecukupan daerah.

Hasan sudah mengonfirmasi kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya di Tanah Sareal, Bogor, Senin (6/1/2025) pagi.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Menu susu diberikan di hari yang berbeda di tiap wilayah. Ada SPPG yang menyalurkan setiap Jumat, Rabu, atau hari-hari lain.

Di dapur MBG yang menyalurkan ke sekolah-sekolah daerah Bogor yang ia kunjungi, susu diberikan pada hari Jumat. Di daerah lain, menu susu diberikan pada hari perdana MBG.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi), dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," tutur Hasan.

Di SPPG Cimahi pula, susu bakal diberikan 2-3 kali seminggu. Menurut Hasan, hal ini bisa dilakukan lantaran letak SPPG dekat dengan peternakan atau pabrik susu.

Susu-susu yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam jangkauan SPPG Cimahi pun dikemas dengan botol kaca untuk mengurangi limbah plastik.

"Bisa ada yang lebih. Yang di Cimahi, jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai kemasan botol kaca, karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya atau ada pabrik, ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ," jelas Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.