KOMPAS.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, konsep gizi seimbang menjadi prioritas utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pendekatan ini menandai pergeseran dari pola makan 4 Sehat 5 Sempurna yang selama ini menjadikan susu sebagai komponen penting.

Pergeseran dari 4 Sehat 5 Sempurna ke gizi seimbang

Menurut Vini, pemerintah kini mengadopsi prinsip gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, sayur, dan buah-buahan.

"Dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, yang salah satunya adalah susu. Namun, sekarang kita sudah beralih ke gizi seimbang, asupan susu tidak lagi menjadi kewajiban dalam menu makanan," kata Vini, Rabu (8/1/2024), dikutip dari TribunJabar.id.

Dia menjelaskan, gizi seimbang memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak.

Susu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber protein atau kalsium yang diandalkan dalam pola makan bergizi.

"Ada banyak sumber protein hewani yang bisa menggantikan susu, di antaranya daging, ikan, dan tempe, yang sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi," ujar Vini.

Hal ini juga mempertimbangkan kondisi tidak semua orang dapat mengonsumsi susu, baik karena alergi maupun alasan lainnya.

Peran keluarga dan sekolah dalam suksesnya program MBG

Vini menekankan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan guru di sekolah.

"Pemenuhan gizi seimbang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Orang tua harus mengingatkan anak-anak untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan agar tidak ada yang terbuang," ucap Vini.

Di sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam mengajarkan pentingnya makan bergizi untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

"Kebijakan makan siang bergizi ini jadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan pola makan yang bergizi, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan unggul," paparnya.

Kebijakan penyediaan susu dalam program MBG

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, susu dalam program MBG tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu bergantung daerahnya," tutur Hasan, Selasa (7/1/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), susu umumnya diberikan paling sedikit sekali dalam seminggu.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi, yang kami kunjungi, susunya pada hari Senin," terangnya.

Namun, Hasan menambahkan bahwa ketersediaan susu sangat bergantung pada suplai di daerah masing-masing.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib, susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ungkapnya.

Alternatif pemenuhan protein di daerah non-penghasil susu

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, susu hanya menjadi bagian dari menu di daerah yang memiliki ketersediaan sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah yang sapi perahnya ada," tegasnya.

Dadan menambahkan bahwa untuk daerah yang tidak memiliki sapi perah, protein dan kalsium akan dipenuhi dari sumber alternatif seperti ikan, telur, atau daun kelor.

Pentingnya kesadaran bersama dalam program MBG

Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan realistis.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang makanan, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan mendukung keberlanjutan program ini menjadi kunci kesuksesan jangka panjang.

"Kebijakan makan siang bergizi ini jadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan pola makan yang bergizi, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan unggul," pungkas Vini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merancang dua skema untuk memastikan susu masuk dalam program makan bergizi gratis di daerah yang jauh dari sentra peternakan sapi perah.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, susu dalam kemasan ultra high temperature (UHT) atau susu bubuk menjadi solusi bagi sekolah di luar Jawa.

"Kami mempertimbangkan dua opsi, yaitu membangun pabrik susu baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada," kata Ferry dalam Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Koperasi Didorong Bangun Pabrik Susu

Ferry menambahkan, koperasi-koperasi di Indonesia harus mampu mendirikan pabrik pengolahan susu.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi menjadi lebih mandiri dan produktif.

"Koperasi harus bisa seperti di luar negeri. Ada koperasi yang memiliki pabrik minyak sawit (CPO), begitu juga koperasi susu harus mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri," ucap Ferry.

Koperasi yang ingin bergabung dalam program makan bergizi gratis juga harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pabrik pengolahan susu jika berasal dari koperasi peternakan sapi perah.

Distribusi Susu Masih dalam Tahap Uji Coba

Program makan bergizi gratis telah dimulai di beberapa daerah pada Senin (6/1/2025). Namun, tidak semua daerah mampu menyertakan susu dalam menu yang disediakan.

Di Banyumas, Jawa Tengah, misalnya, susu sempat disajikan pada hari pertama, tetapi tidak tersedia pada hari kedua.

Ferry menjelaskan, distribusi susu masih dalam tahap simulasi untuk memastikan kelancaran program.

"Simulasi distribusi terus dilakukan agar program berjalan lancar," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan konsumsi susu di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memperkuat peran koperasi dalam pengembangan sektor pangan.