JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 Kementerian/Lembaga lolos efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, dengan tidak dipotongnya anggaran BGN, diharapkan ada percepatan dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Presiden meminta percepatan program MBG agar lebih banyak penerima manfaat dapat segera dilayani,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu malam (5/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa Prabowo juga menginginkan agar target penerima Makan Bergizi Gratis tahun ini bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

“Bahkan (Presiden) ingin akhir tahun 2025, sebanyak 82,9 juta (penerima manfaat) sudah terlayani,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran sampai dengan Rp 256,1 triliun pada tahun 2025.

Adapun instruksi itu diterbitkan lewat surat dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

BGN menjadi salah satu lembaga yang tidak mengalami efisiensi anggaran senilai Rp 71 triliun.

“Target percepatan ini ditentukan diiringi dengan anggarannya, tentu,” tegas Dadan.

Diketahui, program MBG butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

BGN mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Dadan mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dadan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan beberapa waktu lalu.