Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk sektor perumahan. Insentif ini diyakini bisa mengakselerasi industri perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pengumuman tersebut akan dilakukan minggu depan.

"Pekan depan akan diumumkan resmi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Saat ditanya insentif apa yang akan diberikan, Fahri masih merahasiakan skema apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Ia meminta untuk menunggu pengumuman dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan depan.

"Besok biar tepat omongannya, angkanya, segala macam nanti kita tunggu pekan depan," ujarnya.

Ia enggan menyebutkan hari apa insentif tersebut akan diumumkan. Ia hanya mengatakan "Ya pekan depan tunggu aja," tutupnya.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.