Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan keberadaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa membuka lapangan pekerjaan baru di daerah.

"Mulai dari pembangunan hingga beroperasi dapur MBG tentunya membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian lapangan kerja baru bertambah sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat," katanya di Sukabumi, Rabu.

Menurut Zainul, setiap dapur MBG wajib memiliki minimal 47 tenaga kerja yang terdiri dari ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan dan tenaga kebersihan.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) pun menugaskan kepala dapur, akuntan dan ahli gizi untuk mendukung operasional dapur. Tenaga kerja untuk membantu proses penyediaan makanan bergizi bisa menyerap dari warga sekitar SPPG, terkecuali tenaga-tenaga ahli yang tentunya harus memiliki sertifikat keahlian dan berkompeten.

Kemudian, untuk penyediaan bahan makanan dapur MBG pun harus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar seperti petani, peternak, nelayan maupun distributor. Sehingga terjadi perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi para pelajar untuk menciptakan generasi yang kuat dan cerdas.

Selain itu, perekonomian di daerah meningkat dan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini.

Meskipun dirinya tidak tahu persis berapa jumlah SPPG untuk mendukung pelaksanaan Program MBG yang sudah berdiri di Kabupaten Sukabumi, tetapi dampak positif dari program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mulai dirasakan.

"Kami dari legislatif yang bekerjasama dengan BGN gencar memberikan sosialisasi tentang MBG kepada masyarakat dengan tujuan program ini berjalan lancar dan terlaksana secara merata. Mungkin, masih banyak di wilayah Sukabumi yang belum mendapatkan program ini, tetapi kami memastikan seluru sekolah mendapatkannya karena dilakukan secara bertahap," tambahnya.

Di sisi lain, Zainul mengatakan selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi dan limbah di setiap dapur dengan ketat.

SPPG merupakan dapur yang mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat (pelajar). Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan guna menjamin kualitas gizi.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Lombok Tengah -

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

(hsa/hsa)

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru terpilih Agung Nugroho memastikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bakal berjalan maksimal di 2025.

Agung menjelaskan hal tersebut saat ditanya mengenai program apa yang bakal disegerakannya sesaat setelah dilantik.

"Kalau untuk program memang ada beberapa yang langsung akan kami prioritaskan. Di Pekanbaru kita mau selesaikan segera persoalan jalan berlubang, parkir, banjir dan sampah. Untuk program yang memang inisiasi pusat, yang kita segerakan maksimal juga makan bergizi gratis," ujar Agung Nugroho, Jumat (13/12/2024) sore.

Dia menambahkan, makan bergizi gratis memang menjadi salah satu program yang akan dimaksimalkan dirinya bersama Markarius Anwar sebagai Wakil Wali Kota. Ini mengingat masih banyak anak-anak Pekanbaru yang belum mendapatkan asuapan makanan bergizi secara rutin.

"Kenapa, karena salah satu visi dan misi kami juga meningkatkan taraf sumber daya manusia. Salah satunya ialah mutu gizi anak-anak kita. Insha Allah nanti bila jadwal pelantikan sudah ada, kami akan coba langsung berkoordinasi untuk penerapannya di APBD 2025," paparnya.

Dilanjutkan dia, sejauh ini, Pemkot Pekanbaru sendiri telah menerima petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut melalui kementerian terkait.

Baca juga: Prabowo Pamer Program Makan Bergizi Gratis di KTT G20 Brasil

Bila pelaksanaan program sudah berjalan dengan stabil, Pemkot Pekanbaru dibawah kepemimpinan Agung-Markarius bakal menggandeng UMKM.

"Jadi ada banyak ini. Bisa UMKM, bisa peternak dan petani lokal. Sehingga ini bisa membuka rantai ekonomi baru. Intinya ini akan saling berkesinambungan. Termasuk juga program ketahanan pangan, akan terhubung juga kesini," tuturnya.

Kami bekerja sama dengan posyandu dan kader PKK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan Program Peningkatan Gizi Nasional.

"Pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan gizi. Komitmen Kemendukbangga selama ini dengan mengoptimalkan tenaga lini lapangan seperti Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 12 Desember 2024.

"Keterpaduan antara program kependudukan seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga sangat berkaitan dengan program perbaikan gizi masyarakat. Dari pendataan keluarga, terdapat 75 juta keluarga yang terdata, dan 8,6 juta di antaranya adalah keluarga berisiko stunting," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan Program Peningkatan Gizi Nasional, juga penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa yang dilakukan BGN tidak jauh berbeda dengan program yang selama ini dilakukan Kemendukbangga/BKKBN yaitu mengirim makanan setiap hari ke rumah masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan posyandu dan kader PKK," ucap Dadan.

Ia menjelaskan saat ini fokus atau prioritas BGN yakni melayani makan bergizi gratis anak sekolah di 150 titik seluruh Indonesia.

“Saat ini kami sudah menurunkan 300 orang di seluruh Indonesia di 150 titik, dan sistem kami dengan satuan pelayanan melayani untuk pertama kali 3.000 anak di sekolah karena yang paling mudah menentukan titik geospasial. Karena statis, kami tempatkan satu satuan pelayanan yang mengitari sekolah-sekolah," tuturnya.

Dadan juga menegaskan satuan layanan tersebut tersebar di seluruh daerah yang dirancang untuk menangani distribusi Program Makan Bergizi Gratis secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan beberapa rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui.

Selain itu program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pegadaian turut mendukung pengurangan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program "Pegadaian Peduli". Kali ini, Pegadaian membagikan lebih dari 650 paket makanan bergizi tinggi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Diketahui, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (2023), angka stunting di DKI Jakarta masih mencapai 17,6%, dengan wilayah Jakarta Pusat menjadi salah satu titik fokus penanganan dengan prevalensi mencapai 19.1%. Melihat kondisi ini, Pegadaian hadir menyalurkan makanan bergizi sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan dan meningkatkan gizi masyarakat.

Adapun setiap paket yang dibagikan berisi nasi, buah, sayuran, ikan, dan bahan makanan lain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi penerima.

"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga tantangan bagi masa depan bangsa. Dengan memberikan akses makanan bergizi, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif," ujar Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Damar menyampaikan program ini merupakan langkah awal dari rangkaian inisiatif Pegadaian untuk mendukung penurunan angka stunting. Pegadaian mengajak masyarakat luas dan mitra strategis untuk berpartisipasi dalam program-program sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi Pegadaian dalam menyemarakkan Hari Ikan Nasional pada 21 November 2024 dan Hari Nusantara pada 13 Desember 2024, yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kegiatan ini mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis dengan memperkenalkan dan mempromosikan menu ikan melalui rangkaian Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan.

Sementara itu Camat Senen Prasetyo Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pegadaian atas berjalannya kegiatan ini. "Makanan ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya bagi tumbuh kembang anak balita agar lebih sehat tentunya untuk ibu hamil dan lansia agar terus terjaga gizinya, patut untuk selalu kita bantu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak," pungkasnya.

Tonton juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Surabaya -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan pada pertengahan 2025 saat tahun ajaran baru nanti. Program untuk peningkatan gizi ini akan menyasar seluruh pelajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Dengan program tersebut, tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot tengah mengodok alokasi anggaran sembari menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Pada jenjang SD, SMP termasuk MI serta MTS Negeri/swastq di Kota Surabaya hampir asa 400 ribu penerima manfaat. Belum lagi pada tingkat SMA/SMK dan MAN. Anggaran telah digedok Rp 15 ribu per siswa.

"Tidak sedikit memang anggaranya. Nanti sharing Anggaran pusat dan daerah. Dibutuhkan kerja sama semua pihak," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Senin (29/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selai itu, pihaknya akan mengawal program tersebut hingga sukses di Surabaya.

Bahtiyar bahkan mengungkapkan pihaknya telah melakukan ujicoba MBG gratis selama ini di tingkat kampung. Di beberapa sekolah dan perkampungan sudah dicoba. Sasarannya adalah anak usia sekolah. Hasilnya sangat antusias.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menyampaikan jika anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sudah masuk dalam APBD Kota Surabaya 2025. Setidaknya pada perubahan APBD 2025 akan menjadi perhatian karena saat ini APBD murni sudah disahkan pada Agustus 2024.

Saat ini, secara resmi memang belum ada teknis terkait penganggaran program MBG. Program tersebut masih ada dalam pembahasan di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Pada tingkatan lokal Surabaya juga baru sekali DPRD dan Pemkot menggelar rapat di Badan Anggaran terkait Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah membahas progam Makan Bergizi Gratis untuk siswa di Surabaya tersebut dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Meski begitu, hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kota Surabaya.

(abq/iwd)

Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Agung Widyantoro mendorong pemerintah agar memanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan persoalan gizi di Tanah Air, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Agung, Badan Gizi Nasional dapat mewujudkan hal-hal tersebut karena keberadaannya membuat tak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga dalam menuntaskan persoalan gizi dan peningkatan kualitas SDM.

"Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu. Ada keinginan kuat untuk ditangani sendiri oleh sebuah lembaga," katanya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia pun menyampaikan Badan Gizi Nasional bernilai penting untuk memastikan pemenuhan gizi kepada anak, peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Kita mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengadopsi beberapa tujuan-tujuan utama. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk bagaimana meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui kebijakan program makan bergizi gratis," ucap dia.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional adalah pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024