Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Polisi mengungkap modus komplotan ini, termasuk mengaku punya jaringan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Para tersangka dipamerkan kepada awak media di depan Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Senin (3/2/2025).

Mereka yakni MH (50), perempuan, warga Perumahan Karya Bakti, Kelurahan Gentong, Gadingrejo, Kota Pasuruan; MB (48), warga Desa Warungdowo, Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan; AI (62), Desa Bajangan, Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan; HI (55) dan HP (55), warga Jl Haji Ung, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Para tersangka melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan dari pihak BGN (Badan Gizi Nasional) yang bertugas mencari calon UMKM dari beberapa wilayah di antaranya wilayah Pasuruan, Malang dan Sidoarjo untuk turut serta dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis), dengan melakukan penarikan biaya per UMKM bervariasi, kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000," kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara.

Para tersangka juga menjanjikan kepada peserta dengan kata-kata bohong. Antara lain peserta akan mendapatkan insentif Rp 82 juta dari BGN dan mendapatkan sewa dapur.

"Mereka mengaku ada teman dari BGN dan mengaku Tim Kemitraan dari BGN di bawah Yayasan Halberk (halal berkah) Faktanya Yayasan Halberk tdak memiliki MOU dengan BGN dan belum memiliki legalitas," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Choirul Mustofa menambahkan para tersangka menjelaskan ada MOU dengan Astra Indonesia untuk pengadaan 1000 unit truk box, namun faktanya tidak ada. Yayasan Halberk, kata para tersangka, juga mengaku punya dukungan supplier bahan baku dari mitra di wilayah, namun sebetulnya tidak ada.

"Motif para tersangka mencari keuntungan, karena saat ini akan diadakan program MBG dan para tersangka memanfaatkan hal tersebut. Uang yang diperoleh dari para UMKM sebagian sudah dibagi bagi oleh para tersangka dan digunakan untuk kegiatan," jelasnya.

Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP, yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Pengungkapan kasus ini berkat sinergi TNI-Polri. Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG). Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Para tersangka sudah ditahan.

"Kami sudah tetapkan 4 tersangka dan sudah kami lakukan upaya penahanan," kata Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, Sabtu (1/2/2025).

Keempat tersangka itu terdiri dari 3 pria berinisial HPN (46) A (55) dan M (46), serta seorang perempuan berinisial M (45).

Choirul mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah.

"Masih bisa berkembang dan masih kita analisa keterangan-keterangan para saksi apakah ada pihak selain 4 tersangka atau tidak," jelas Choirul.

Meski demikian, polisi belum mengungkapkan secara rinci motif di balik penipuan tersebut.

"Untuk lengkapnya akan kita rilis dalam waktu dekat," tambahnya.

Para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memungut biaya tambahan kepada siswa selaku penerima manfaat. Pada peninjauan pelaksanaan Program MBG di Tangerang Selatan Banten, Adita menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga pelaksana makan bergizi gratis tidak memperbolehkan sekolah meminta pungutan.

"BGN sudah memastikan itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan. Ini yang ditegaskan, seharusnya pungutan-pungutan itu tidak ada," kata Adita, Senin (13/1/2025).

Menurut Adita, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana makan bergizi gratis yang mendistribusikan makanan sudah mencakup tempat makan atau ompreng agar siap disantap siswa. Sementara itu sekolah mengimbau para siswa untuk membawa sendiri alat makan dan minum masing-masing.

"Dari mulai tempat, isinya, itu harus disediakan oleh SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Sementara alat makan dan minum itu memang diminta untuk bisa disediakan oleh siswa itu sendiri. Jadi kita meminta untuk tidak ada lagi tambahan," kata Adita.

Kasus pungutan terjadi di salah satu sekolah di mana sekolah meminta pungutan wadah makan. Sekolah tersebut meminta uang sebesar Rp 30 ribu untuk pembelian wadah makan terkait Program MBG.

Setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp 60 ribu. Adita juga meminta masyarakat untuk berani melapor kepada BGN jika menemukan penipuan yang berkedok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Belakangan ini kerap terjadi penipuan di sejumlah daerah yakni dengan modus mencatut program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pendaftaran mitra dilakukan dengan sistem satu pintu.

Awalnya, Irma menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memaparkan konsep sepenuhnya tentang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Dia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal masa sidang.

"Sebetulnya kami di Komisi IX belum terima secara utuh grand design dari BGN, kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route mapnya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah," kata Irma kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Irma menyebut program tersebut tentu harus tetap diawasi dengan ketat. Hal itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

"Lagi pula karena itu makanan, soal gizi dan kebersihan jadi sangat penting, oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola catering harus betul-betul diawasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 6 Januari nanti banyak dicatut dan dijadikan modus penipuan. Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Charles Honoris menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi.

Awalnya, Charles mengaku tidak tahu-menahu jika program ini melibatkan swasta. Dia menyayangkan bahwa penipuan dengan modus seperti ini harus terjadi padahal programnya saja belum dimulai.

"Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN. Jadi tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing. Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut," kata Charles kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

"Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini," tambahnya.

Kemudian, Charles juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi di wadah yang resmi. Dia meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki penipuan ini.

"Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.

"Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi....

Kediri (ANTARA) - Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming untuk persiapan makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait dengan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu.

Ia mengambil untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta yang diterima oleh oknum berinisial M.

Dia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan. Ia menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Dirinya dengan teman-temannya yang lain juga menjadi korban berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir bulan Desember 2024. Hal itu juga sudah disepakati bersama korban lainnya, sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi. Uang sebesar Rp2 juta itu sangat berarti, sebab modal usaha katering.

Dirinya pun menambahkan, dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. Ia hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Ia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintasi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan M adalah awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dikeluarkan dari pokmas.

Ia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis tersebut.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Dia pun meminta kepada mereka para mitra yang hendak bergabung ke pokmas untuk hati-hati. Pokmas juga tidak pernah datang ke rumah-rumah termasuk mengaku memenangkan tender dari TNI.

"Kami tidak pernah mengatakan menang tender. Jadi, (isu) yang menang tender itu bagi oknum tadi dimanfaatkan untuk menggaet, mencari sub yang bisa dijadikan korban," kata dia.

Dirinya menambahkan, di pokmas ini banyak bergabung mulai dari UMKM hingga pengusaha katering. Pokmas memang pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga jika nanti program itu berjalan bisa lebih siap.

Ia juga mengaku bahwa pokmas belum ada rencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dalam masalah ini, pokmas terkena imbas negatif, karena diklaim terlibat, padahal yang melakukan adalah oknum.

Namun, dari informasi yang didapatnya, sudah ada komunikasi antara korban dengan M, bahwa M bersedia untuk mengembalikan uang korban.

"Masih internal dulu diselesaikan, karena ada iktikat baik. Korban juga meminta maaf ke pokmas, karena salah paham ternyata itu ulah oknum. Di kuitansi itu tertulis nama oknum itu sendiri," kata dia lagi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KEDIRI, investor.id - Komandan Kodim 0809 Kediri, Jawa Timur, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan instansi.

Hal ini sehubungan dengan pencatutan nama Kodim yang dipimpinnya untuk penipuan program makan bergizi gratis, sehingga merugkan puluhan pemilik usaha katering jutaan rupiah. 

"Saya menghimbau kepada masyarakat luas. Jangan mudah percaya. Jangan mudah terimiming-iming atau diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal, mengatasnamakan instansi pemerintahan. Apalagi mengatasnamakan institusi TNI sebagai pihak rekanan dan lain sebagainya, terus memungut uang. Itu tolong masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut," kata Ragil, Jumat (27/12/2024).

Ragil mengatakan, program makan bergizi gratis yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) pastinya sudah terencana dengan baik.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ini tentu tidak akan memerintahkan orang untuk melakukan pemungutan liar atau meminta uang kepada pihak katering makanan dan masyarakat. 

Sejauh ini, Ragil menegaskan belum ada petunjuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional soal program makan bergizi gratis di wilayah kerja Kodim 0809 Kediri.

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dan sebaiknya konfirmasi bila ada keterkaitan dengan Kodim Kediri.

“Tolong konfirmasi ke Kodim dulu sehingga tidak terjadi kasus penipuan di mana-mana, khususnya di wilayah Kediri," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan penipuan dengan tender penawaran suplier program makan bergizi gratis terkuak di Kota Kediri. Tak tanggung-tanggung, puluhan pengusaha katering telah tergabung ditaksir kerugian mencapai Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyayangkan terkait adanya laporan dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa bakal mitra di salah satu kabupaten/kota mengaku didatangi oknum mengaku petugas BGN, untuk melakukan pengecekan administrasi dan kesiapan bakal mitra. Dia menegaskan jika BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah.

“Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (25/12/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut kasus ini mencuat setelah sejumlah individu dan atau bakal mitra BGN, melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN.

Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia melanjutkan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Jika merasa ragu, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi. Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi.

Dengan klarifikasi ini, kata Iwan, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

“Kami memastikan setiap proses resmi BGN, selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” pungkas Iwan.