Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu Presiden juga sempat menanyakan secara detail mengenai laporan kasus tersebut kepada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” ujar Presiden Prabowo.

Kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Danna menyampaikan dalam pemeriksaan pada pekan lalu pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik.

Ira diperiksa dengan 28 pertanyaan, sedangkan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya, pekan ini pelapor akan menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli pidana untuk memperkuat laporan.

Sebelumnya Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan. Sesuai kontrak, harga per porsi awalnya Rp15 ribu, namun belakangan berubah sepihak menjadi Rp13 ribu, yang turut memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

Meski demikian dapur MBG di Kalibata telah kembali beroperasi secara terbatas sejak 17 April 2025 dengan menggunakan dana pribadi.

Pihak Mitra Dapur berharap program dapat kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ara menegaskan selalu siap sebagai pembantu Presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu Presiden ya menjalankan tugas Presiden," kata Ara kepada wartawan usai rapat kerja di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ara mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan visi Prabowo. Dia menegaskan semua pihak terus bekerja sama menjalankan pemerintahan.

"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini