JAKARTA, investor.id – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mervin Komber mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo Subianto tidak wajib di semua sekolah. Menurut Komber, program MBG diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rata-rata siswanya membutuhkan peningkatan gizi.

“Program ini adalah program untuk peningkatan gizi anak sekolah, sehingga tidak semua sekolah dapat diberlakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karenanya pemerintah diharapkan melakukan langkah langkah strategis dalam memulai program ini,” ujar Komber kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Dia menerangkan, program MBG merupakan program yang sangat mulia dan merupakan keprihatinan Presiden Prabowo terhadap rendahnya gizi anak-anak sekolah di sejumlah tempat. Oleh karena itu, program MBG seharusnya fokus ke sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan gizi.

“Karena itu, saya mengusulkan agar pemerintah melakukan, pertama, pendataan setiap anak-anak sekolah yang masuk kategori gizi buruk dan rawan gizi buruk. Kedua, sekolah yang didata tersebut kemudian dikelompokkan menurut tiap daerah, by name, by school. Jadi jangan beri makan satu sekolah, tapi dipilih yang memang membutuhkan tambahan makan bergizi,” tutur Komber.

Ketiga, lanjut dia, pemerintah melalui struktur pemerintahan terkait mulai melakukan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan unsur terkait di masyarakat. Dia mencontohkan, melibatkan muslimat NU, Wanita Katolik RI (WKRI), Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia (PWGKI), Aisyiyah, TP PKK, Dharma Wanita dan unsur lainnya.

“Keempat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat dapur baru, kelengkapan lainnya yang tentu akan menguras dana, cukup melibatkan organisasi keperempuanan terkait, seperti muslimat NU, WKRI, PWGKI Aisyiyah dan unsur-unsur masyarakat lainnya,” imbuh dia.

Komber menyatakan, usulan program MBG yang dilakukan secara selektif untuk sekolah-sekolah, bakal menekan biaya program MBG dan program tersebut bisa tepat sasaran. Apalagi, program tersebut ditopang dengan data yang valid dan kerja sama pemerintah dengan elemen organisasi keperempuanan di setiap daerah.

“Jika di suatu daerah merupakan mayoritas NU maka libatkan NU, demikian pula Muhammadiyah dan lainnya. Pelibatan ini akan bernilai ganda, di samping menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, juga dapat memperkuat posisi Presiden Prabowo di 2029 nantinya,” pungkas Mantan Senator Papua itu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News