Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan peraturan baru yang mengalihkan tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi dari Badan Pangan Nasional ke Badan Gizi Nasional.

Saat Peraturan Presiden itu berlaku, tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi yang sebelumnya dijalankan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 162) tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Peralihan itu diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024, khususnya dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 yang membahas ketentuan peralihan dalam Peraturan Presiden yang baru.

Lalu, bagaimana isi Pasal 55 hingga Pasal 59 yang mengatur peralihan ini? Berikut penjelasannya.

1. Pasal 55

Pasal 55 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi yang sebelumnya ditangani oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional, kini sepenuhnya dialihkan ke Badan Gizi Nasional.

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas dalam menangani masalah gizi di Indonesia.

2. Pasal 56

Pasal 56 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bidang kerawanan gizi di Badan Pangan Nasional dapat dipindahkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional.

Selain itu, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen terkait juga akan dialihkan. Proses pengalihan ini ditargetkan selesai dalam satu tahun setelah Peraturan Presiden ini diberlakukan.

3. Pasal 57

Pada Pasal 57 menegaskan bahwa hak-hak keuangan dan fasilitas lain bagi ASN yang pindah akan tetap sama seperti yang diterima sebelumnya.

4. Pasal 58

Kemudian Pasal 58 mengatur mengenai pengisian jabatan di Badan Gizi Nasional yang menggantikan posisi-posisi di Badan Pangan Nasional.

5. Pasal 59

Di akhir, Pasal 59 mengatur bahwa selama lima tahun pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di Badan Gizi Nasional dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Dengan demikian, peralihan ini diharapkan dapat memfokuskan dan mengoordinasikan penanganan isu kerawanan gizi dengan lebih baik, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kondisi gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

1. Peserta didik

Anak-anak yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini termasuk semua jalur pendidikan, baik pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, maupun pendidikan pesantren.

2. Anak usia di bawah lima tahun (Balita)

Perhatian khusus diberikan kepada anak balita, mengingat periode ini merupakan masa kritis dalam perkembangan fisik dan kognitif anak.

3. Ibu hamil

Pemenuhan gizi yang tepat selama kehamilan sangat penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin.

4. Ibu menyusui

Gizi yang cukup bagi ibu menyusui memastikan bayi mendapatkan nutrisi optimal melalui ASI, yang penting untuk pertumbuhan awal kehidupan mereka.

Hal ini dikelompokkan untuk memastikan kelompok-kelompok rentan memperoleh akses yang memadai terhadap makanan bergizi, yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Pembentukan Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang telah disebutkan.

Lembaga ini juga diharapkan dapat mengatasi tantangan gizi di Indonesia melalui koordinasi yang efektif antar lembaga, penyediaan dan distribusi gizi yang tepat, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat.

Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024