JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) struktural lembaga yang dipimpinnya belum cair sejak beroperasi.

Pencairannya menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Dadan sempat menyebut tukin sebagai gaji.

"Tukin, tunjangan kinerja. Kalau struktural menunggu Perpres. Jadi, kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan, usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, rancangan Perpres itu kini sudah berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, setelah ia menandatanganinya.

"Kan Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Kan keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah, itu kemarin saya sudah paraf," ucap dia.

Dadan mengaku tak masalah tukinnya belum cair.

Sebab, BGN baru saja beroperasi dan program makan bergizi gratis yang diurusnya baru terselenggara pada awal tahun ini.

"Enggak apa-apa, itu kan dirapel. Ini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya, itu harus dalam bentuk Perpres," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat, Dadan menuturkan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar dia.