Dinas Kesehatan (Dinkes) Karangasem membentuk tim pengawasan keamanan pangan (TPKP). Tim ini dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu berjalan dengan aman dan lancar.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Tim tersebut bertugas di dapur sehat dan juga di masing-masing sekolah.

"Untuk di dapur sehat, tim ini bertugas mengecek secara menyeluruh terhadap bahan serta makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa," kata Pertama, Selasa (14/1/2025).

Dia menegaskan, seluruh bahan makanan yang digunakan diawasi secara teliti, mulai dari proses mencuci, pembersihnya, hingga proses memasak. Tim yang ditugaskan tersebut juga sudah terlatih.

Selain di dapur sehat, tim tersebut juga bertugas melakukan pengawasan di masing-masing sekolah yang menerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Karangasem. Tugasnya juga hampir sama, yakni mengecek apakah makanan yang sampai masih segar atau tidak, hingga kelayakan konsumsi.

"Tim ini bergerak setiap hari, supaya program makan bergizi gratis benar-benar berjalan dengan baik dan lancar," ujar Pertama.

Adapun program MBG di Kabupaten Karangasem mulai dirilis pada Senin (13/1/2025) dengan menyasar 18 sekolah mulai dari tingkat PAUD-SMA/SMK dengan total 2.838 siswa.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (2/12), mulai dari penambahan tunjangan kesejahteraan akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 hingga satuan layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

Istana: Tunjangan kesejahteraan guru sasar 1,9 juta orang tahun 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 dengan total anggaran yang sudah diumumkan Presiden sebesar Rp81 triliun.

Hasan merinci bahwa Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025, yang nantinya secara bertahap ditujukan seluruh guru di Indonesia yang saat ini berjumlah 2,9 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

Badan Geologi perluas zona bahaya setelah Gunung Ibu erupsi 2.577 kali

Zona bahaya atau larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan Pulau Halmahera, Maluku Utara, diperluas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah terjadi peningkatan letusan vulkanik Gunung Ibu lebih dari 2.577 kali dalam sebulan terakhir.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan dalam 30 hari terakhir petugas pemantau juga merekam sejumlah aktivitas vulkanik lainnya yang menunjukkan adanya peningkatan dari Gunung Ibu yang berstatus Siaga/Level III.

Selengkapnya baca di sini.

KPPPA perkuat kerja sama Polda Metro tangani kekerasan pada perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat kerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta terkait pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"KemenPPPA berharap ada sinergi yang lebih kuat dengan kepolisian mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang itu masih tinggi," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

RI gandeng Rusia rencanakan pembangunan bandar antariksa pertama

Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng perusahaan negara untuk aktivitas antariksa Rusia, Roscosmos State Space Corporation untuk mematangkan rencana pembangunan bandar antariksa pertama di Indonesia melalui pertemuan yang digelar di Jakarta, Senin (2/12).

“Saya berharap kita dapat melangkah maju dan menjalin kerja sama, serta mewujudkan pembangunan bandar antariksa tersebut sesegera mungkin,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

BGN: Satuan layanan Makan Bergizi Gratis kelola anggaran Rp7-10 miliar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12), mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Perumahan. Rencana ini akan membuat Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan kembali berdiri terpisah.

Hal ini bukan kali pertama ada perubahan pada lembaga pemerintahan yang mengurus perumahan. Kerap kali ada penggabungan, peleburan, dan pembentukan kementerian baru terkait perumahan rakyat.

Lantas, bagaimana sejarah Kementerian Perumahan di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini, dikutip dari situs resmi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Senin (2/9/2024).

Sejarah Kementerian Perumahan

Tahun 1924-1934

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda turut mengatur perumahan di Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah mengeluarkan Peraturan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgelijk Woning Regeling atau disebut dengan BWR.

Peraturan ini mendorong penyediaan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga melakukan penataan kota menjadi lebih modern mengacu model kota-kota di Eropa untuk menyediakan permukiman yang layak kepada orang-orang Belanda dan Eropa yang makin banyak datang ke Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan dua program perumahan perkotaan, yaitu Perbaikan kampung atau Kampung Verbetering dan penyuluhan tentang rumah sehat. Penanggulangan penyakit pes atau pest bestrijding di daerah perumahan kumuh.

Tahun 1945

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung. Namun, karena kondisi negara sedang tidak aman dan tidak stabil saat itu, maka dampak pembangunan perumahan belum terasa oleh masyarakat

Tahun 1950-1953

Kongres Perumahan Sehat pertama diselenggarakan tanggal 25-30 Agustus 1950 di Bandung menghasilkan tiga keputusan penting. Keputusan itu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1951, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) didirikan sebagai lembaga pembiayaan perumahan. Kemudian, Djawatan Perumahan Rakyat dibentuk sebagai lembaga pembangunan perumahan yang merupakan bagian dari Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1952.

Lalu, Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) dibentuk pada tahun 1953 untuk menangani masalah perumahan, khususnya dalam penelitian guna mencari solusi pengembangan rumah murah.

Tahun 1958

Pada tahun 1958, urusan perumahan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mendirikan Kantor Pusat Urusan Perumahan sesuai UU Darurat Nomor 3 tahun 1958.

Tahun 1969

Selanjutnya, urusan perumahan rakyat menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan terbitnhya Keputusan Presiden No. 18 tahun 1969.

Tahun 1978

Urusan perumahan rakyat kemudian diserahkan ke Kementerian Muda Urusan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Lembaga ini dipimpin oleh Cosmas Batubara sebagai menteri pertamanya.

Tahun 1983

Kementerian Muda pun diubah menjadi menjadi setingkat Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk menangani urusan perumahan.

Tahun 1998

Lalu, Kementerian Negara Perumahan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman. Theo L Sambuaga menjabat sebagai menterinya untuk masa 1998-1999.

Tahun 1999

Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum melebur menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil). Erna Witoelar menjabat sebagai menteri untuk masa 1999-2001.

Tahun 2001

Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Posisi menteri diisi oleh Soenarno untuk masa 2001-2004.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman berubah menjadi Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

Tahun 2004

Kementerian khusus perumahan pun dibentuk kembali dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat dan dipimpin oleh Yusuf Asy'ari sebagai Menteri untuk periode 2004-2009.

Tahun 2014

Setelah hampir sepuluh tahun berselang, Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga sekarang ini.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah