KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan banyak pengembang perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya menjanjikan kawasan bebas banjir, namun kini justru mengalami banjir.

"Yang keempat banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter," kata Dedi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking perumahan untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedi menegaskan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perumahan yang terdampak banjir di Jawa Barat.

"Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruangnya atau kesalahan pengembang," ujarnya.

Ia menyebut, pada Selasa mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para bupati, wali kota, serta Menteri ATR/BPN.

Rakor ini bertujuan memastikan kawasan pesawahan, resapan air, serta daerah pegunungan tetap terjaga. Oleh karena itu, menurutnya, pembenahan tata ruang harus dilakukan.

Selain masalah banjir, Dedi juga menyoroti praktik warga yang membeli lebih dari satu unit rumah subsidi untuk disewakan.

"Ada warga yang mengambil tiga rumah atau mengambil hook. Kemudian rumahnya dibongkar dan dibangun baru, setelah itu rumah subsidi itu dikontrakkan," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa rumah subsidi menggunakan dana negara, sehingga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kasus masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Ia menyebut banyak warga yang telah membayar uang muka, tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Mendengar hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Dedi membawa data lengkap, termasuk nama dan alamat warga yang mengalami permasalahan, untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya.