Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait telah tiba di Qatar pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungannya ke Qatar kali ini untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Dalam keterangan resminya, Ara bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Mereka disuguhi hidangan khas daerah setempat yaitu teh karak.

"Kami sampai di Qatar jam 12 malam waktu Doha, Qatar. Terimakasih banyak penerimaan yang hangat Duta Besar Indonesia untuk Qatar dan menikmati suguhan teh karak yang khas," ujar Ara.

Ia menyampaikan pertemuan pertama dengan investor Qatar adalah bersama CEO Standard Chartered pada pukul 16.00 waktu Doha. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya.

Ada pun, Ara telah bertolak ke Qatar sejak Jum'at (11/4/2025) dari Jakarta pukul 18.30 WIB. Perjalanan ke Qatar ini juga tugas khusus dari Prabowo untuk realisasi Program 3 Juta Rumah. Pada kesempatan ini, ia ingin menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

Qatar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan. Nantinya, negara tersebut akan membiayai pembangunan 1 juta rumah yang rencananya dalam bentuk rumah susun (rusun).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, Qatar mau membangun satu juta rumah dengan syarat mereka mengawasi langsung prosesnya dan menunjuk kontraktornya sendiri. Bonny membeberkan, kontraktor untuk proyek tersebut berasal dari China sementara subkontraktornya berasal dari Indonesia. Alasan Qatar memilih kontraktor dari China karena sudah memiliki pengalaman kerja sama sebelumnya.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China. Ini persyaratannya dia. Subkonnya, kita kondisikan harus orang Indonesia. Paham dia, setuju," kata Bonny dalam acara media gathering di Park Hotel, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya mengucurkan dana, pihak Qatar juga yang akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun.

"Nah kita sepakat, oke tetapi subkon-nya (sub kontraktor) Indonesia. Siapa yang jual? Ya dia (Qatar) yang jual lho. Negara hanya memberikan lahan. Jadi mereka tidak perlu beli lahan. Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan. Negara memberikan lahan, dia bangun. Nanti itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," bebernya.

Bonny mengatakan, tidak hanya negara asing saja yang bisa membangun hunian tersebut tetapi pengembang lokal juga bisa melakukan itu. Menurutnya, tidak akan ada persaingan antara pengembang lokal dengan asing karena pihaknya terbuka akan berbagai opsi.

"Jadi negara menyiapkan lahan supaya program rumah susun di kota ini tidak menjadi mahal, bengkak. Jadi itu bisa orang asing atau pengembang, asosiasi juga bisa," katanya.

Untuk harga unit rusunnya, kata Bonny, sedang diatur. Harganya diperkirakan akan terjangkau, sekitar Rp 300-500 juta.

"Ini (harganya) sedang diatur, karena ada kelas ada yang Rp 300 sampai Rp 500 (juta). Affordable. Jadi juga ada program TOD, Transit Oriented Development," katanya.

Rusun-rusun di perkotaan memang ditargetkan ada di tengah kota atau dekat dengan transportasi umum alias TOD. Bonny menuturkan, hunian tersebut diutamakan untuk ASN yang berusia 25-35 tahun dan baru untuk masyarakat. Untuk kriteria lebih lengkapnya, masih didiskusikan lebih lanjut lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, pihaknya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah di perkotaan seperti Qatar. Ia yakin apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama seperti yang diberikan ke Qatar, misalnya tanah gratis, maka pengembang dalam negeri juga bisa ikut berpartisipasi.

Hanya saja, perlu mekanisme yang jelas untuk mengajukan pinjaman ke perbankan untuk melakukan pembangunan tersebut. Hal itu karena, selama ini pengembang umumnya menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembangunan rumah.

"Cuma permasalahannya adalah gimana dengan perbankan. Karena ini kan modal kerja rata-rata yang dijaminkan tanahnya sementara tanah milik negara. Kredit apa yang bisa di situ sehingga kami juga bisa masuk. Pemilikan tanahnya kan bukan lagi milik konsumen karena ini bangunannya yang milik konsumen. Nah ini modal apa yang bisa tertarik untuk membangun itu. karena selama ini kita tanah itu yang dijaminkan, di situ juga diproduksi," ungkapnya.

Apabila diberikan modal yang sama seperti Qatar, Junaidi yakin pengembang lokal juga akan siap bergotong royong membangun hunian di perkotaan.

"Karena ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, kami yakin bisa gotong royong seperti itu," tuturnya.

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah