KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Pemerintah baru saja menetapkan daftar terbaru batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia untuk pembelian rumah subsidi. Batas maksimal penghasilan MBR tertinggi ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodatek).

Batas penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi ini tertuang pada aturan yang baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada 17 April 2025. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah

Kenaikan batas maksimal penghasilan MBR yang bisa beli rumah subsidi cukup signifikan. Jika dilihat dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya, batas gaji MBR yang bisa rumah subsidi yang belum menikah yaitu Rp 7-7,5 juta/bulan dan yang sudah menikah Rp 8-10 juta/bulan. Sementara itu, untuk peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) Rp 8-10 juta per bulan.

Batasan penghasilan tersebut dibagi berdasarkan wilayah Berikut ini rinciannya.

Penghasilan Per Bulan Paling Banyak Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023

Batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023. Foto: Tangkapan layar

Sementara itu, pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi mulai dari Rp 8,5-12 juta/bulan untuk yang belum menikah dan Rp 10-14 juta untuk yang sudah menikah. Sementara itu, untuk peserta Tapera Rp 10-14 juta/bulan.

Penghasilan maksimal MBR yang bisa beli rumah subsidi dibedakan menjadi 4 wilayah. Berikut ini rinciannya.

Penghasilan Per Bulan Paling Banyak Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025

Batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Foto: Tangkapan layar

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Siriat (Ara) sempat mengatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar hari Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia pun mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya dalam Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

“Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

“Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

“KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

SUMENEP, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur, kembali meminta klarifikasi dari sejumlah kepala desa terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024, Senin (14/4/2025).

"Hari ini ada tiga kades yang kami undang dan meminta klarifikasi dari mereka," kata Moch Indra Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sumenep.

Indra menjelaskan, klarifikasi tersebut untuk Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait realisasi program BSPS tersebut.

"Tiga kades dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai penerima program (BSPS)," imbuh dia.

Pada tanggal 9 Maret 2025 lalu, Kejari Sumenep telah memanggil lima Kades lain yang juga menjadi penerima program untuk perumahan rakyat tersebut.

"Pemanggilan semua kades ini merupakan pelimpahan dari Kejati Jawa Timur atas laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu," sebut dia.

Sebab, locus delicti dan tempus delicti dugaan korupsi program BSPS tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

Dari penelusuran Kompas.com, penerima program BSPS tahun 2024 tersebar di 126 desa yang ada di 23 kecamatan Sumenep.

Program tersebut menelan anggaran APBN senilai Rp 108 miliar.

Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya.

"Kades yang dimintai klarifikasi ditentukan secara acak. Karena Kejari Sumenep belum mampu memanggil seluruh Kades penerima program BSPS karena keterbatasan personel," ujar dia.

Kejari Sumenep tidak menjelaskan sampai kapan proses pemanggilan kades yang akan dimintai klarifikasi tersebut.

Hanya dijelaskan, hasil puldata dan pulbaket dari para kades tersebut akan diserahkan kepada Kejati Jatim.

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) program rumah subsidi untuk sejumlah segmen profesi, seperti buruh, wartawan, ojol, guru, hingga tenaga kesehatan.

Setelah penandatanganan MoU, pemerintah menjadwalkan akan melakukan serah terima kunci kepada beberapa pembeli pertama. Seperti rumah subsidi untuk buruh, serah terima kunci untuk 100 pembeli pertama dijadwalkan akan digelar pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh. Kemudian, serah terima kunci program rumah subsidi untuk wartawan akan digelar pada 6 Mei 2025 untuk 100 pembeli pertama.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengharapkan pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program ini, bukan hanya menebar janji. Sebab, sejak awal kabinet Prabowo berjalan, belum ada satu pun program dari Kementerian PKP yang terlihat hasilnya.

"Kalau ada yang ngomong gitu, lalu pejabat kita ngomong apa, ya udah, didengar aja. Dia bilang bulan Mei akan ada serah terima ini dan segala macam, ya tunggu aja bulan Mei ada apa nggak gitu. Kan sampai sekarang kita belum melihat realisasi dari omongan-omongannya," kata Anton kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025) lalu.

Lebih lanjut, menurutnya MoU bukanlah sebuah kesepakatan yang mengikat. Banyak proyek yang telah melakukan MoU berakhir kandas di tengah jalan. Seharusnya setelah adanya MoU ada perjanjian atau sebuah kontrak lanjutan, kemudian baru dimulainya pembangunan. Proses pembangunanya pun pasti memakan waktu, tidak terburu-buru.

"MoU itu baru rencana bahwa kedua pihak sepakat untuk berencana begini, tapi belum menjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Kalau sudah ada kontrak, perjanjian yang bersifat hukum, legally binding gitu ya. Itu baru namanya sudah ada kesepakatan. Kita bisa lihat berapa banyak MoU yang akhirnya nggak jadi," jelasnya.

Anton pun mempertanyakan bagaimana skema yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pembelian rumah subsidi untuk segmen-segmen profesi tersebut. Sebab, untuk mengajukan KPR memerlukan slip gaji untuk melihat pemasukan per bulan calon debitur. Sementara beberapa segmen profesi yang disasar pemerintah merupakan sektor informal yang terkadang tidak memiliki slip gaji.

"Dia sendiri mungkin ngerti apa nggak gitu, emang bisa nggak? Kayak terbit slip misalnya, kalau kayak ojol gitu, kayak pekerja yang penghasilan nggak tetap, itu bagaimana? Makanya kan dulu sempat ada tuh fasilitas kredit khusus. Tapi kan kita belum dengar gimana jadinya," ujarnya.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan biasanya pengurusan pengajuan KPR di bank memakan waktu 2-3 bulan. Namun, jika jangka waktu MoU dengan serah terima yang kurang dari sebulan ini, ia memprediksi kemungkinan pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mempercepat penyetujuan KPR.

"Kalau normal ya, bisnis as usual sih sulit ya. Menurut pengalaman saya dulu memfasilitasi (pengajuan KPR) ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Tetapi karena ini program biasanya itu diajukan oleh masing-masing organisasi. Nah itu yang kemudian difasilitasi secara cepat. Misalnya kementerian akan menggandeng misalnya BTN, BRI, atau BSI atau bank apa pun yang ada program KPR-nya," ungkapnya.

Ada pun, menurut Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika program rumah subsidi tersebut bisa berjalan tepat waktu kurang dari sebulan, kemungkinan rumah yang akan digunakan merupakan rumah-rumah yang sudah dibangun dan memang siap untuk ditempati dan dijual.

"Rumah subsidi untuk ojol, wartawan, dan buruh itu udah berjalan, ini lebih pada penekanan aja menurut saya. Waktu sebulan itu masuk akal aja karena rumah subsidi memang harus ready stock, dan program ini akan meningkatkan penjualan rumah-rumah yang saat ini sudah terbangun namun belum terjual," jelasnya.

Sementara itu, Ara menyebutkan salah satu syarat untuk membeli rumah subsidi adalah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji maksimal Rp 14 juta per bulan bagi pasangan suami-istri dan Rp 12 juta per bulan bagi yang masih single.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

Pemerintah akan mengkaji kembali syarat penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sebagai langkah memperluas akses masyarakat mendapatkan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan batas maksimal penghasilan MBR. Ia menyebutkan sebelumnya batas penghasilan bagi yang belum menikah adalah Rp 7 juta.

Kemudian, Ara memutuskan batas penghasilan bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan rumah subsidi untuk wartawan.

Adapun kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan latar belakang pekerjaan tetapi hanya dalam konteks perumahan. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait penyesuaian tersebut pada 21 April mendatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menjelaskan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda. Saat ini masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan persyaratan penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian untuk rumah pertama.

Ia mengatakan masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, saat ini perlu ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Heru menambahkan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah subsidi. Sebab, mereka tidak masuk kriteria MBR.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Karena kalau perumahan, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar Ara usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani selaku CEO Danantara, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menanggapi permintaan Ara, Rosan Roeslani menyebut Danantara terbuka untuk menerima usulan proyek dari berbagai pihak.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," kata Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," tukasnya.

Indonesia Akan Tiru Program HDB Singapura

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan, Danantara bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra; Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang promasyarakat.

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi. Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran, dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 70.000 rumah subsidi untuk tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara saat berkunjung ke kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).
Ara merinci, rumah subsidi itu terdiri dari 30.000 unit untuk nakes, 20.000 unit untuk guru, dan 20.000 untuk nelayan. Menurutnya, hal ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kita juga didukung oleh pak Prabowo, pak Dasco [wakil ketua DPR RI], dan Gubernur BI [Perry Warjiyo], bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," tutur Ara.
Asal tahu saja, BI baru saja menambah besaran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM, yang awalnya 4% menjadi 5%, terkhusus sektor perumahan dari dana pihak ketiga perbankan mulai 1 April 2025.
Nantinya, insentif KLM khusus sektor perumahan dinaikkan secara bertahap dari rencana awal Rp23 triliun menjadi Rp80 triliun.
Ara pun mengatakan, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Namun, dirinya tak menutup kemungkinan untuk melibatkan bank lain.
Rumah Subsidi untuk Pekerja Media
Lebih lanjut, Ara juga mengatakan pihaknya juga akan membangun 1.000 unit rumah subsidi bagi pekerja media, khususnya jurnalis.
"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," katanya.
Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih mencari pengembang atau developer yang mumpuni untuk menggarap proyek tersebut. Ara menekankan, meski rumah subsidi kualitasnya harus tetap menjadi perhatian.
Ara mengatakan kelak rumah subsidi itu akan berlokasi di Bogor atau Banten. Menurutnya, rumah subsidi tidak bisa dibangun di Jakarta.
"Biasanya kan kalau rumah subsidi tidak di Jakarta, di luar Jakarta, tapi harus pilih pengembang yang bagus supaya rakyatnya jangan kecewa," ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) meneken nota kesepahaman (MoU) rumah subsidi untuk 30 ribu perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes).

Skema subsidi ini berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Bantuan disalurkan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, dan 5.000 nakes lainnya.

"Tanggal 28 (April 2025) kita serah terima (kunci), tolong ya. (Serah terima kunci rumah) kepada bidan kita, perawat, tenaga kesehatan masyarakat," ujar Ara dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

"Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat," tegasnya.

Ara langsung menantang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk seremonial serah terima kunci pada 28 April 2025 mendatang. Bahkan, ia sudah langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB.

Tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci adalah Semarang, Magelang, atau Solo. Ini sesuai rekomendasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Secara total ia menginginkan rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar di 8 titik seluruh Indonesia. Uniknya, Ara menyiapkan dua tempat khusus, yaitu di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang menjadi salah satu inisiator program ini.

Sementara, satu lokasi spesial lainnya dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara. Ia bahkan meminta izin khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk merealisasikan ini.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," bebernya.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tutup Ara.

Sementara itu, BGS mengatakan sebenarnya perawat, bidan, serta nakes yang sudah mendaftar tembus 42 ribu orang.

Ia dan tim langsung mengecek agar penerima rumah subsidi itu benar-benar sesuai syarat. Budi menyebut ada 37 ribu orang yang memenuhi kriteria.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengaku sebanyak 5.760 unit perumahan untuk TNI dan Polri sudah memasuki status peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Menurutnya, dalam rangka mendukung ketersediaan rumah bagi personel militer dan kepolisian, Kementerian Perumahan dan Permukiman telah melakukan groundbreaking beberapa proyek perumahan bersama TNI AD dan Polri.

“Kami sudah melakukan groundbreaking dengan TNI Angkatan Darat di Serang. Totalnya ada 5.760 unit, tersebar di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Selain itu, groundbreaking juga dilakukan dengan Polri bersama Kapolri di Karawang dengan total 14.389 unit rumah.

Pada 25 Maret 2025, Ara mengatakan pemerintah akan memulai penyerahan kunci rumah bagi para buruh di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura.

Dia menyebut total rumah yang disiapkan mencapai 20.000 unit, dengan simbolis penyerahan 250 unit pada acara tersebut.

“Totalnya kita 20.000 unit rumah dan nanti pada saat penyerahan kunci simbolis pada 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah,” pungkas Ara.