Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman warga di Kompleks Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sejak semalam hingga pagi ini.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa (29/4), dikutip dari Antara.

Wibisono mengaku rumahnya sudah lima kali terendam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 cm.

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT 21/RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian sekitar 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," ujar Wibisono.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan banjir rob yang merendam 1 RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terjadi pagi ini.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Yohan.

Yohan mengatakan banjir rob yang merendam pemukiman warga ini cukup tinggi mencapai 25 cm.

Sementara itu satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob ada di Jalan Pluit Karang Ayu Barat atau di depan Green Bay.

"Untuk ketinggian air di sini mencapai 15 cm," kata dia.

Sementara Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok yang sempat terendam pada pagi ini sudah surut.

BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat mengerahkan personel untuk menyurutkan banjir rob yang merendam pemukiman warga dan akses jalan di Penjaringan.

"Bersama instansi terkait, kami menargetkan banjir ini surut dalam waktu cepat," ujar Yohan.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI  Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," kata Isnawa, Senin (28/4).

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Universitas Pertahanan (Unhan) akan kembali membangun 35 rumah panggung di kawasan pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Rumah yang dibangun tanpa menggunakan APBN itu nantinya akan diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan kerja Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait menyampaikan, setelah sebelumnya di Muara Angke, Jakarta Utara, pembangunan rumah panggung akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan pesisir Indonesia, salah satunya Subang.

"Kami akan bekerja sama dengan Unhan dan PT Harum Energy yang akan menyalurkan dana CSR nya untuk membangun sebanyak 35 rumah panggung yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya," jelasnya dikutip dari unggahan akun Instagram Kementerian PKP.

Rektor Unhan, Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza memastikan pembangunan rumah panggung yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama Unhan tidak menggunakan dana dari APBN, tapi non-APBN.

"Kami beberapa waktu lalu bersama PT Harum Energy telah membangun 30 rumah gratis di Muara Angke meneruskan 200 rumah yang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden," pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memiliki Program 3 Juta Rumah yang realisasinya 2 juta rumah berada di desa dan pesisir serta 1 juta apartemen di perkotaan.

Untuk realisasi 2 juta rumah di desa dan pesisir menurut Ketua Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo akan dilakukan oleh UMKM Koperasi dan BUMDes. Sementara itu, perusahaan konglomerat besar, dilarang untuk masuk ke pembangunan di wilayah ini. Mereka hanya boleh ikut serta di program 1 juta apartemen di perkotaan.

Lantas, apakah sudah ada pembangunan yang berjalan di program 2 juta rumah di desa dan pesisir?

Menurut penuturan Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah hingga saat ini pengembang belum mendapat arahan lebih lanjut. Begitu pula dengan pertemuan yang membahas mengenai program ini.

"Kami asosiasi perumahan sebagai bagian ekosistem perumahan sampai dengan sekarang belum tau dan belum pernah diajak diskusi dari Kementerian PKP terkait rumah desa dan rumah pesisir," kata Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah saat dihubungi detikProperti, Rabu (9/4/2025).

Junaidi menyatakan pihaknya telah siap berkontribusi di dalamnya dan berharap pemerintah bener-benar menepati janjinya untuk melibatkan pengusaha lokal seperti pengembang lokal dalam program 2 juta rumah ini.

"Konsentrasi pembangunannya kita harapkan melibatkan banyak pengusaha di desa dimana tempat dibangunnya baik rumah pedesaan dan pesisir, untuk kami anggota APERSI tetep konsentrasi pada program pemerintah dengan fasilitas KPR FLPP," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan program 2 juta rumah di desa dan pesisir diramal dapat memberikan peluang dan stimulus yang bagus untuk daerah tersebut. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi akan berjalan karena akan banyak lapangan pekerjaan baru tersedia ketika pembangunan rumah berjalan.

"Kalau itu sudah dilakukan maka ada stimulus aktivitas ekonomi di desa, memberikan peluang lapangan pekerjaan. Kalau kita hitung bisa sampai 10 juta. Memberikan dorongan bagi entrepreneur baru untuk tumbuh. Hitungan kita bisa sampai 400 ribu sampai 1,5 juta entrepreneur baru yang akan dibimbing melalui program itu dalam jangka 5 tahun," jelasnya.

Joko menyampaikan pelaku dan ekosistem yang akan mendukung program 2 juta rumah ini sudah ada dan siap. Hanya saja semua itu masih menunggu untuk segera direalisasikan.

Kemudian untuk pembangunan 2 juta rumah di desa dan pesisir, Joko menyebut tidak ada hambatan mengenai ketersediaan lahan. Sebab, target pembangunannya lebih sedikit yakni sekitar 25 unit rumah per desa.

"Pesisir itu kan bukan langsung di satu titik berupa ribuan unit, itu kan nggak. Ini kan terbagi di desa-desa. Jadi taruh lah averagenya (rata-rata) per desa 25 unit rumah. Itu kan dimaksudkan kepada mereka yang sudah punya tanah atau yang sudah punya rumah tetapi belum layak," jelas Joko.

Sementara itu, Pihak REI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka mendukung Program 3 Juta Rumah dan siap ikut serta dalam pembangunan di daerah desa dan pesisir.

Dalam surat tersebut, REI menyampaikan 4 kebijakan yang harus disiapkan demi kelancaran Program 3 Juta Rumah yakni kebijakan mengenai pertanahannya, perizinan, pengawasan, dan kebijakan mengenai kondusifitas dan relasi industri properti.

"Kami sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan, dukungan kami terhadap Program 3 Juta Rumah. Sehingga ini bisa segera tereksekusi dan dampaknya akan sangat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Joko.

(aqi/aqi)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Wamen Fahri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Wamen Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat. Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas.

Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," ujar dia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward, Wakil 1 DPRD Sumbawa M Berlian Rayes, Dirjen Budidaya KKP Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dan Kepala Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM KKP I Nyoman Radiatha.

(KIE)

KOMPAS.com - Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu lokasi rencana penataan kawasan pesisir.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono telah meninjau lokasi pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan Presiden Prabowo Subiantor menginginkan kawasan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," ujar Fahri dalam keterangannya dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Lanjut Wamen PKP itu, sebagai pulau terpadat di dunia, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin diharapkan akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," pungkas Fahri.

Jakarta -

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

(abr/abr)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

(abr/zlf)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tawarkan pemanfaatan rumah apung dan panggung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai, rumah apung dan panggung ini sesuai dengan kondisi lapangan. Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, juga bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara, saat kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (18/1/2025).

Ara menjelaskan, Kementerian PKP akan terus berkomitmen menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Semua pihak baik dari Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah digandeng agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Salah satu rumah apung dan panggung di pesisir Muara Angka, dibangun oleh PT PAL Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi.

Rumah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total 200 unit yang mencakup 184 rumah apung dan 16 rumah panggung di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit.

Mataram -

Fahri Hamzah menyindir kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianggap rusak dan kumuh. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) itu juga menyebut banyak masyarakat tinggal di kawasan pesisir pantai.

"Ada 12 ribu desa di kawasan pesisir. Di NTB juga banyak warga kita tinggal di pesisir, dan itu rusak dan kotor," ujar Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang pemukiman warga di kawasan pesisir pantai di NTB, menurut Fahri, sering dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga tampak kumuh dan tidak enak dipandang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Perumahan akan berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah untuk mengatasi masalah tersebut.

Fahri juga menyoroti tipe pembangunan rumah di kota dan desa di NTB yang menurutnya memerlukan penataan, seperti di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan wilayah lainnya. Ia menilai pembangunan rumah tidak semestinya dilakukan secara berlebihan di wilayah pesisir.

"Bagi saya, masyarakat harus diajari untuk tinggal di rumah susun. Jika mereka belum berani, bisa dibangun rumah susun yang tidak terlalu tinggi, antara dua hingga tiga lantai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain kawasan pinggir kali dan pesisir," jelas Fahri.

Fahri meminta wali kota terpilih untuk mendesain kawasan pesisir dengan lebih baik. Menurutnya, dana untuk program ini tersedia, tetapi pelaksanaannya harus didukung desain yang benar. "Capek kita menangani proyek-proyek kecil yang tidak jelas," ungkapnya.

"Saya tinjau kemarin di Kota Bima. Ada 300 unit. Itu rumah susun dibangun dahulu, baru cari airnya. Kan nggak niat. Ada juga di Lombok Timur, rumah susun nelayan yang mangkrak," tambah Fahri.

Fahri menilai pembangunan rumah susun untuk masyarakat di Bima dan rumah susun nelayan di Labuan Lombok Timur menunjukkan kurangnya keseriusan. Ia menegaskan rencana penataan kawasan pesisir dan lingkungan padat penduduk akan dilombakan.

"Saya akan lombakan, proposalnya saya bocorkan biar NTB dapat banyak. Kalau sampai NTB tidak dapat banyak, ini keterlaluan," tegas Fahri.

Dia juga meminta agar semua pimpinan kepala daerah di NTB segera berpikir dan membuat desain untuk kawasan pesisir di NTB. "Jadi, saya minta para pemimpin ini jadi pemikir agar tidak salah mengambil keputusan," tandas Fahri.

(hsa/hsa)