Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah menyerahkan peta jalan pembangunan Program 3 Juta Rumah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ara menegaskan bahwa peta jalan itu bahkan telah diserahkan pada awal tahun ini. Meskipun demikian, dia masih enggan untuk memerinci rencana pembangunan perumahan yang termuat di dalamnya.

“Tanya deh, aku sudah kirim itu [roadmap pembangunan perumahan] ke DPR dari awal tahun. Tentu kan akan dijelaskannya di DPR, kita menghormati DPR dong ya kan begitu,” jelasnya saat ditemui usai agenda Stakheholder Gathering Ekosistem Perumahan yang digelar oleh BP Tapera, Kamis (17/5/2025).

Meski tak memerinci, Ara menegaskan bahwa sejumlah program yang saat ini dijalankan seperti pembangunan Gotong Royong yang menggandeng sejumlah konglomerat properti kenamaan dalam negeri telah masuk dalam peta jalan tersebut.

Terbaru, Ara mengaku berhasil mendapat komitmen renovasi sebanyak lebih dari 3.000 unit rumah yang bakal dilaksanakan oleh sejumlah perusahaan raksasa mulai dari Agung Sedayu Group hingga PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk.).

“Komitmen renovasi 2.000 unit rumah lebih. Kalau dari Buddha Tzu Chi Pak Aguan saja kan udah 2.000 akan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah itu 500 x 4 udah 2.000. Dari Pak Prajogo 500 unit di Jakarta, 500 di Bandung udah 1.000. Dari Kadin 500, total sudah 3.500,” jelas Ara.

Membenarkan hal itu, Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan mengungkap bahwa rata-rata satu rumah akan mendapat kucuran biaya renovasi sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi untuk merenovasi sebanyak 2.000 unit rumah mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

“Kan saya kan sudah bilangin, bujet kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia mengatakan, pihaknya juga sudah siap apabila diminta untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI.

Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

"(Dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah) Sudah (ada), sudah siap. (Kalau diminta rapat pekan depan?) Besok juga siap, kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan, bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Tapi kita juga banyak kok, dapat masukkan bagus dari DPR, dan kita bersedia loh," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara sempat mengatakan pihaknya sedang mengupayakan adanya dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika ditanya mengenai peta jalan Program 3 Juta Rumah. Hal ini ia sampaikan setelah hadir dalam rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Emang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu solusi nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi," kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia mengatakan meskipun anggaran Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tersebut dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau kita cuma pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya," imbuh Ara.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka suara terkait nasib peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia menyebut saat ini ia sedang mengupayakan adanya dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini ia sampaikan setelah hadir dalam rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Emang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu solusi nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi," kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia mengatakan meskipun anggaran Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tersebut dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau kita cuma pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya," imbuh Ara.

Saat ini pihaknya bersama Kementerian BUMN, Kemenkeu, hingga Bank Indonesia tengah menggodok skema mengenai dukungan likuiditas. Ini merupakan langkah lanjutan Kementerian PKP setelah Bank Indonesia menyatakan akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Kemudian, Program 3 Juta Rumah juga telah menerima investasi dari Qatar. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan Qatar siap membangun sekitar 6 juta rumah di Indonesia. MoU investasi telah ditanda tangani di depan Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

"Mereka sudah ngecek misalnya tanah yang ada dalam Setneg, dalam BUMN, dan dalam Kementerian Keuangan. Contohnya dalam wilayah Kementerian Keuangan, ada di Kalibata, yang perumahan (rumah dinas) DPR. Nah, dikasih daftarnya ke mereka, mereka cek. Itu kan MOU. Sesudah MOU, mereka mau ngecek dong ke lapangan," kata Ara.

Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah tidak dikenakan biaya alias gratis. Begitu pula dengan Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Peta jalan (road map) Program Tiga Juta Rumah masih terus digodok oleh pemerintah. Dengan alokasi APBN yang terbatas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan sejumlah skenario agar mencapai target Program Tiga Juta Rumah ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekenario yang tengah disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan anggaran APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan. Skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

Agenda selanjutnya adalah Kementerian PKP akan bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) untuk membahas target kerjanya.

"Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," kata Ara seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dalam rapat yang digelar pada Jumat (17/1/2024), Kementerian PKP mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah