Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja]," kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.

Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

"Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: "tell me what you eat and I will tell you who you are".

Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

“Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

“Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari berbagai bidang membuat geger banyak kalangan, salah satunya kalangan di sektor konstruksi yang anggarannya dipangkas besar-besaran.

Diketahui, usai efisiensi anggaran ditetapkan secara resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran hingga 80%. Sebelumnya Kementerian PU memiliki anggaran Rp 110,95 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti walaupun cadangan dana APBN kita sangat terbatas. Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” ucap Andi saat dihubungi, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Andi, proyek-proyek nasional yang telah digodok pemerintah adalah dimaksudkan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Pada ujungnya, pembangunan proyek-proyek tersebut akan membantu masyarakat pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi BPP Gapensi, mengingat 80% anggotanya berasal dari kalangan pelaku UMKM.

Andi mengetahui bahwa efisiensi anggaran sektor konstruksi dimaksudkan untuk memuluskan proyek unggulan pemerintah lainnya, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Namun menurutnya, pemerintah tetap tidak bisa mengorbankan sektor infrastruktur demi program lainnya.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak infrastruktur pendukung sektor pendidikan yang belum mumpuni. Apalagi, pengalihan anggaran ini memiliki potensi PHK bagi para pekerja sektor konstruksi.

"(Program MBG) ini mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM. Tapi kita juga harus memikirkan pekerjaan perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, membuat jembatan-jembatan gantung yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok. Bagaimana anak-anak kita yang pergi sekolah dengan infrastruktur yang menurut saya belum tercapai sasarannya, bagaimana begitu banyak central kitchen itu dibangun,” beber Andi.

Dia menuturkan, infrastruktur yang terbatas malah akan menyulitkan implementasi makan bergizi gratis dan berbagai program lain. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menata ulang rencana efisiensi anggaran dan belanja, baik dalam APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan dampak lanjutan atas efisiensi itu ke sektor-sektor UMKM.

“Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapaknya yang dikasih makan itu di-PHK,” pungkas Andi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.