Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menanggapi sikap politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, yang membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Rano menyebutkan tak ada yang dilanggar dari keputusan Maruarar tersebut.

"Sebetulnya nggak ada masalah karena emang nggak ada aturan yang melarang sayembara dan lainnya," kata Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Rano menyebutkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi KPK untuk bergerak cepat menuntaskan kasus itu. Dia menilai hal ini semestinya menjadi pemantik bagi lembaga antirasuah itu.

"Mungkin jadi satu motivasi bagi pimpinan KPK yang baru ke depan untuk menjadi target, PR-PR perkara yang lama bisa diselesaikan," tambahnya.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11). Tampak dalam video itu Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia mengatakan kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Maruarar pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengapresiasi sikap politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, yang membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Hinca berharap keputusan itu jadi pemantik pimpinan KPK yang baru untuk bergerak cepat (gercep).

"Ketika Pak Maruarar Sirait menyebutkan atau memberikan sayembara istilah teman-teman media itu, saya kira ini tantangan sekaligus peluang bagi pimpinan yang baru untuk segera gercep gitu ya, gerak cepat untuk melakukan tugasnya. Ini kan tugas dan kewajiban KPK," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Hinca mendukung sikap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu. Politikus Partai Demokrat ini menilai persoalan Harun Masiku mengganggu semua pihak.

"Jadi saya dukung Bang Maruarar Sirait, saya dukung KPK untuk menuntaskan ini. Karena ini harapan masyarakat dan utang KPK untuk ke depan yang harus dibayar lunas. Saya dari Komisi III tentu punya harapan yang sama. Segeralah ini dituntaskan karena ini PR yang mengganggu kita semua," ucapnya.

Hinca menyebut gerakan cepat pimpinan KPK sejalan dengan yang disampaikan oleh Komisi III DPR dalam agenda fit and proper test pimpinan dan anggota Dewas KPK beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu menjadi pertaruhan nama baik KPK di publik.

"Ini penting karena baru juga selesai di Komisi III memilih 5 pimpinan KPK yang baru, yang dalam beberapa hari ke depan kita paripurnakan kemudian serahkan ke Presiden. Ditetapkan tanggal 20 Desember, rencananya itu harusnya sudah nahkoda baru, kecuali Pak Tanaknya, 4 baru," tutur Hinca.

"Jadi, apa yang disampaikan Maruarar Sirait, saya kira relevan dengan apa yang kami dapatkan atau kami sampaikan kepada 5 pimpinan KPK yang baru. Ini menjadi penting sekali dan pertaruhan penegakan hukum di kita terutama di KPK," tambahnya.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11). Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Maruarar pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.