REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar), Bey Triadi Machmudin menyoroti komplek-komplek perumahan elit dan industri yang belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah, Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Bey menilai, perumahan dan industri yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah seharusnya memiliki TPS 3R. Agar, semua sampah bisa dikurangi dari hulu, tidak langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

"Saya minta perumahan-perumahan pemukiman itu seharusnya sudah mulai punya TPS 3R. Jadi sampah berhenti di situ saja, tidak sampai dikirim lagi ke TPA," ujar Bey di Gedung Sate, Senin (13/1/2025).

Bey pun mendorong agar pemerintah daerah bisa memberikan kesadaran terhadap para perumahan elit dan industri yang belum memiliki TPS 3R untuk segera membuatnya. Hal ini, akan membantu upaya pembuangan sampah ke TPAS. "Jadi saya berharap akan dilakukan permintaan atau penyuluhan kepada mereka agar membuat TPS 3R. Jadi misalnya di Sumarecon, Kota Baru Parahyangan seharusnya sudah punya sendiri, pengelolaan sampah sendiri," katanya.

Bey berharap, TPS 3R ini bisa ada di setiap wilayah kecamatan dan lainnya yang ada di kabupaten dan kota se Jabar. Selain itu, Pemerintah provinsi dalam hal ini baru bisa memberikan imbauan. "Kami hanya meminta saja dan sepertinya aturan memang ada sih. Tapi kalau memang tidak ada kami imbauan lah. Kan itu yang membantu pemerintah kan," katanya.

Selain TPS 3R, Bey juga menyoroti masih banyaknya sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bey meminta hal ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah se-Jabar.

"Saya mendengar juga laporan bahwa justru banyak sampah, semakin banyak sampah di sungai-sungai. Saya juga minta tadi Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota agar betul-betul ditindak yang membuang sampah bukan pada tempatnya," kata dia.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025