Rumah Tak Layak Huni di Jateng Bakal Direhab, Tiap Daerah Dapat Jatah 322 Unit
Pemerintah Jawa Tengah akan rehabilitasi 322 unit rumah tak layak huni (RTLH) per kabupaten/kota. Bantuan ini bertujuan mengatasi kemiskinan ekstrem. [587] url asal
#rumah #renovasi-rumah #rumah-tak-layak-huni #jateng #jawa-tengah #ahmad-luthfi #kecamatan-ampel #pkp #rtlh #tni #kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman #wagiman #agus-irawan #kabupaten-boyolali #detikjateng
(detikFinance) 17/05/25 10:58
v/53713/
Jakarta - Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.
Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).
Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.
"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.
Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.
"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.
Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.
"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.
Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.
"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.
Artikel ini sudah tayang di detikJateng.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/abr)
60 Ribu KK di Majalengka Belum Punya Rumah, Ini Langkah Pemkab
Kebutuhan hunian di Majalengka meningkat, dengan 60 ribu KK belum memiliki rumah. Pemkab dorong pengembangan perumahan dan ikut program 3 juta rumah. [718] url asal
#perumahan-majalengka #program-3-juta-rumah #kebutuhan-hunian #insentif-perumahan #masyarakat-berpenghasilan-rendah #majalengka #bisnis-jabar #pkp #pemerintah-pusat #detikjabar #kertajati #pemkab-majalengka #sukah
(detikFinance) 16/05/25 20:30
v/53596/
Majalengka - Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.
"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).
Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.
Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.
"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.
Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah
Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.
"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.
Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.
"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.
Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi
Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).
"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.
"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.
(mso/mso)
Koleksi Properti Menteri Ara dari Jakpus-Toba Samosir, Nilainya Rp 393 Miliar!
Menteri PKP Maruarar Sirait sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Total hartanya mencapai Rp 1,5 triliun, termasuk properti senilai Rp 393,2 miliar. [1,068] url asal
#properti #maruarar-sirait #harta-kekayaan #lhkpn #kpk #menteri-pkp #menteri-perumahan-dan-kawasan-permukiman #tanah #bangunan #rumah #menteri #mercedez-maybach #toyota-land-cruiser #humbang-hasundutan #menteri-ara
(detikFinance) 16/05/25 14:05
v/53503/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil laporannya menunjukkan Ara mempunyai koleksi properti dengan total nilai mencapai Rp 393,2 miliar.
Dengan jabatan menteri, Ara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk periode 2024 pada 17 Januari 2025.
Berdasarkan LHKPN, diketahui Ara mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 1,55 triliun. Sebagian kekayaannya berupa properti dengan total nilai Rp 393.261.530.000 atau Rp 393,2 miliar.
Ara memiliki 40 properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat hingga Toba Samosir. Berikut ini daftar properti milik Ara.
1. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 66.847.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.237.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.468.550.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.193.621.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA, Rp 106.216.000
6. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 291.491.000
7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 209.766.000
8. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 292.545.000
9. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp 468.072.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 2.528.007.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 832.304.000
12. Tanah Seluas 9395 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.064.454.000
13. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.798.466.000
14. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.700.226.000
15. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp 2.012.739.000
16. Tanah Seluas 21354 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 625.132.000
17. Tanah Seluas 2980 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 307.043.000
18. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 409.497.000
19. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 1.188.572.000
20. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 906.631.000
21. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/203 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 3.181.309.000
22. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 4.515.152.000
23. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000
24. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000
25. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000
26. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000
27. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR, HASIL SENDIRI Rp 137.368.000
28. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/68 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 378.421.000
29. Tanah Seluas 5520 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 85.008.000
30. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 284.292.000
31. Tanah dan Bangunan Seluas 909 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000.000
32. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 813.684.000
33. Tanah dan Bangunan Seluas 1991 m2/1137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.000
34. Tanah Seluas 5323 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 81.974.000
35. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 32.725.000
36. Tanah Seluas 7620 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 18.348.000
37. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 28.385.297.000
38. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 9.782.025.000
39. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000.000
40. Tanah Seluas 7575 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 858.248.000
Selain aset properti, kekayaan Ara juga terdiri dari kendaraan bermotor mewah. Total nilai kendaraannya Rp 7.652.701.000, ini rinciannya.
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 641.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000
3. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000
4. MOBIL, MERCEDEZ MAYBACH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 3.500.000.000
5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E 240 AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 110.000.000
6. MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2018, WARISAN Rp 500.000.000
7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000
8. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp 326.701.000
Selain itu, Ara juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 33.919.457.123, surat berharga senilai Rp 900.223.551.910, kas dan setara kas senilai Rp 65.555.580.924, dan harta lainnya dengan nilai mencapai Rp 163.211.238.714.
Di sisi lain, ia tercatat mempunyai utang sebesar Rp 9.792.150.015. Dengan begitu, total harta kekayaan Ara sebesar Rp 1.554.031.909.656 atau Rp 1,55 triliun.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Menteri Ara Apresiasi Yayasan Tzu Chi Paling Banyak Bantu Rumah Tak Layak Huni
Pemerintah mengapresiasi Program Bebenah Kampung yang diinisiasi Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah. [268] url asal
#yayasan-tzu-chi #maruarar-sirait #aguan #jakarta-utara #pkp #prabowo-subianto #bang-ara #pbg #yayasan-buddha-tzu #bebenah-kampung #pemerintah #yayasan-buddha-tzu-chi #jawa-tengah #program-rumah-murah #indonesia #flp
(detikFinance) 15/05/25 19:48
v/53295/
Jakarta - Pemerintah mengapresiasi Program Bebenah Kampung yang diinisiasi Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program yang digagas Yayasan Tzu Chi itu telah membantu mendukung Program 3 Juta Rumah.
"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam kegiatan Program 3 Juta Rumah melalui Program Bebenah Kampung yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti di Jakarta, Jawa Barat serta menyusul di Jawa Tengah dan Banten. Apalagi proses renovasinya cepat sekali dan mendapat dukungan dari Pemda setempat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di acara Ramah Tamah Program Rumah Murah di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, di Jakarta Utara, dikutip Kamis (15/5/2025).
Maruarar Sirait atau yang disapa Bang Ara ini mengatakan, dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong. Dukungan dari Yayasan Tzu Chi, kata Ara, untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.
"Kami ucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi rumah masyarakat, terutama yang tidak mampu," kata Ara.
Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah agar masyarakat punya rumah. Ara mengatakan berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan pemerintah, seperti PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis, alokasi kuota FLPP paling besar di era Prabowo dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha di sektor perumahan.
"Adanya kebijakan FLPP merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah," ujarnya.
(whn/dhn)
Kejati Jabar Telisik Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu
Kejati Jabar selidiki dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu senilai Rp 16,8 miliar. Enam saksi telah diperiksa untuk mengumpulkan bukti. [338] url asal
#korupsi #kejati-jabar #berita-jabar #jawa-barat #laporan-hasil-keuangan #dprd-indramayu #bpk #nur-sricahyawijaya #lhp #korupsi #pidana #kejanggalan #rampung #dugaan-korupsi #tindak #pemberian #orang #dprd #dugaan-korup
(detikFinance) 15/05/25 16:40
v/53200/
Bandung - Kejati Jawa Barat (Jabar) sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pada tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Penyelidikan itu pun dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan hasil keuangan (LHP) BPK.
"Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu (dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (15/5/2025).
Berdasarkan LHP BPK yang dikumpulkan, ada dugaan kejanggalan dalam proses pemberian tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nilainya mencapai Rp 16,8 miliar pada tahun anggaran 2022.
Saat ini, pemeriksaan telah dilakukan Kejati Jabar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat demi bisa mengungkap dugaan korupsi tersebut.
"Informasinya sudah ada enam orang yang dimintai keterangannya. Tapi untuk siapa saja mereka, belum bisa kami ungkapkan," ucapnya.
Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kejati Jabar belum mau membeberkan siapa yang saja yang sudah dimintai keterangan. Menurut Cahya, Kejati akan memberikan informasinya secara resmi setelah penyelidikan rampung dilakukan.
"Nanti saja ya. Mungkin nanti perkembangannya akan dirilis," pungkasnya.
(ral/dir)
Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit
Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program KPR FLPP menjadi 350 ribu unit. [232] url asal
#kpr #rumah-subsidi #kpr-flpp #prabowo-subianto #kuota-kpr-flpp #flpp #tim-pendamping-keluarga #maruarar-sirait #kpr-flpp #apbn-2025 #penambahan #menteri-perumahan #pembiayaan-perumahan #tpk #pemerinta
(CNN Indonesia) 15/05/25 14:28
v/53150/
Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.
Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.
"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).
Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.
Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.
"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.
Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.
Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.
Menteri PKP-Kepala BKKBN sepakat alokasikan rumah subsidi untuk TPK
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga ... [333] url asal
#menteri-pkp #kepala-bkkbn #rumah-subsidi #tpk #tim-pendamping-keluarga #menteri-ara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.
"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.
Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.
Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.
"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.
Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.
Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.
"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.
Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.
Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.
"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Sesai Arahan Prabowo, Danantara Sokong Dana Program 3 Juta Rumah
Prabowo meminta Danantara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Begini hasil pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Satgas Perumahan dan Danantara. [341] url asal
#program-3-juta-rumah #danantara #prabowo #maruarar-sirait #satgas-perumahan #menteri-pkp #kementerian-pkp #midplaza-2-jakarta #danantara-rohan-hafas #hasyim #hashim-djojohadikusumo #emir #pkp #himbara #hasim #bonny
(detikFinance) 09/05/25 18:30
v/51857/
Jakarta - Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.
"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.
"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.
Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.
"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.
Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.
"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.
(aqi/das)
Sesuai Arahan Prabowo, Danantara Sokong Dana Program 3 Juta Rumah
Prabowo meminta Danantara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Begini hasil pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Satgas Perumahan dan Danantara. [341] url asal
#program-3-juta-rumah #danantara #prabowo #maruarar-sirait #satgas-perumahan #menteri-pkp #kementerian-pkp #midplaza-2-jakarta #danantara-rohan-hafas #hasyim #hashim-djojohadikusumo #emir #pkp #himbara #hasim #bonny
(detikFinance) 09/05/25 14:00
v/51871/
Jakarta - Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.
"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.
"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.
Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.
"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.
Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.
"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.
(aqi/das)
Pemerintah Siapkan Subsidi Tanah buat Tekan Harga Rumah
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usulkan subsidi tanah untuk rumah rakyat. Kebijakan ini diharapkan menurunkan harga rumah di kota besar hingga 50%. [377] url asal
#subsidi-tanah #harga-rumah #perumahan-rakyat #fahri-hamzah #pkp #the-energy-building #2nd-innovation-summit-southeast-asia #tekan #subianto #jatuhnya #regulate #subsidy #akibat #tanah-tanah #tekan-harga #harganya
(detikFinance) 07/05/25 14:00
v/50963/
Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.
"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).
Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.
Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.
"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.
Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.
"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.
Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.
Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.
Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.
"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.
(das/das)
Peduli dengan Kesejahteraan Pegawai, MenPAN-RB Diapresiasi Menteri PKP
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri PAN-RB Rini Widyantini peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. [276] url asal
#kemenpanrb #kementerian-pan-rb #bkn #lan #menpan #maruarar-sirait #asn #lembaga-administrasi-negara #anri #rini-widyantini #jakarta #kantor-kementerian-pkp #semangat #sasaran #diapresiasi #pkp #hunian #kemanusiaan
(detikFinance) 07/05/25 14:00
v/51213/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini lantaran telah peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PAN-RB.
Namun dalam perkembangannya Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
"Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PAN-RB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).
Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta beberapa waktu lalu. Maruarar Sirait pun menyambut baik inisiatif penyediaan hunian layak bagi para pegawai, yang menjadi kebutuhan dasar.
Menurutnya ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.
Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini proses inventarisasi pegawai kembali dilakukan, sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.
Sementara itu, Rini Widyantini menegaskan peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.
"Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka," ujarnya.
Dia berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.
(akn/ega)
Ara Serah Terima Kunci 100 Rumah Subsidi buat Wartawan, Ini Lokasinya
Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk wartawan di Bekasi. Acara ini melibatkan berbagai pejabat dan pengembang. [671] url asal
#rumah-subsidi #serah-terima-kunci #wartawan #kementerian-perumahan #maruarar-sirait #bp-tapera #tol-gabus #meutya-hafid #golf-car #wilayah-bekasi #acara-serah-terima-kunci-program-rumah #pkp #btn #perumahan-gra
(detikFinance) 06/05/25 18:45
v/50836/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.
Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.
Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.
Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.
"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.
Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.
"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.
Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.
Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.
"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.
Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.
"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.
"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
(abr/zlf)