Satuan Brimob Polda Metro Jaya membagikan makan siang untuk para siswa di sekolah alternatif untuk anak jalanan (SAAJA), Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kegiatan tersebut bertujuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program makan bergizi gratis oleh pemerintah," kata Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, AKP Sunarto dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Sunarto mengatakan total ada 100 orang siswa penerima makan bergizi gratis tersebut. Kegiatan dipimpin langsung Danyon A Pelopor Kompol Anton Asrar. Adapun menu yang diberikan yakni susu, ayam, tempe, tahu, sayur, buah dan air mineral.

Brimob Polda Metro Bagikan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Anak Jalanan (Dok Istimewa)

"Makanan bergizi diperuntukan untuk anak sekolah TK di sekolah alternatif anak jalanan beserta wali muridnya," imbuhnya.

Sunarto berharap kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi para penerima. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri dan ikut mensukseskan program pemerintah.

"Kegiatan tersebut sekaligus untuk memperkenalkan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan tugas-tugasnya serta peralatannya. Dari kepala sekolah dan wali murid sangat berterimakasih atas kunjungan dan makan bergizi gratis," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya sewaktu kampanye Pilkada Jakarta yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai bahwa pernyataan Maruarar Sirait terkait elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno bisa terkikis dari unsur nonmuslim karena didukung oleh Anies Baswedan bisa masuk ranah pidana.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana pernyataan tersebut bisa masuk pidana umum.

"Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara [Maruarar] yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika Pak Ahok waktu itu, saat berkampanye," tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

Menurut Ronny, pihaknya masih menunggu hasil laporan PDI-Perjuangan ke Bawaslu terkait pernyataan Maruarar Sirait tersebut.

"Kita masih menunggu hasil laporan kami ke Bawaslu," katanya.

Ronny menegaskan setelah melaporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan Marurar Sirait ke Kepolisian atas pernyataannya yang dinilai mengandung SARA.

"Kami tidak menutup kemungkinan juga akan melaporkan ke Polisi segera," ujarnya.

BEKASI, KOMPAS.com -Denden Imadudin Soleh, salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online, tinggal di Perumahan Vida, salah satu perumahan elite di Kota Bekasi.

Persisnya, Denden tinggal di Cluster Botanica, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya.

Di perumahan ini, Denden tinggal bersama istrinya, I, dan dua anaknya sejak 2020 silam.

"(Denden) memang termasuk warga baru di Botanica. Pak Denden beli rumah dan tinggal di nomor tiga. Sudah tinggal sejak tahun 2020," ujar seorang warga berinisial IL (46) ketika ditemui Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

Pantauan Kompas.com pada Selasa siang, gerbang pintu Cluster Botanica dijaga ketat oleh beberapa sekuriti.

Untuk bisa memasuki area dalam Cluster Botanica, setiap pengunjung tidak bisa keluar-masuk secara leluasa.

Setiap pengunjung wajib melapor terlebih dahulu ke pihak sekuriti.

Di area dalam Cluster Botanica, terdapat sebuah pendopo yang berada di tengah taman.

Aktivitas pemilik rumah terlihat sepi, hanya ada beberapa warga yang keluar-masuk cluster.

IL menyebut bahwa warga Cluster Botanica umumnya mengetahui sosok Denden sebagai pegawai Komdigi.

Warga setempat juga cukup mengenal dekat dengan sosok Denden dan istrinya yang aktif dalam kegiatan pengajian dan posyandu setempat.

"(Denden) termasuk sering (terlibat kegiatan pengajian). Asik kalau lagi ngobrol-ngobrol masalah keagamaan, dia suka nanya," kata IL.

IL mengungkapkan, Denden termasuk warga yang ringan mengulurkan tangan untuk memberikan donasi.

Kemurahan hati inilah yang membuat warga setempat mengenal Denden sebagai sosok yang baik.

"Aktif mau ngasih donasi, besar-kecil itu relatif, tapi dia berkontribusi," ungkap IL.

Namun, pandangan warga terhadap sosok Denden seketika berubah ketika sejumlah personel Polda Metro Jaya menggeledah rumahnya pada akhir Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat itu, petugas menggeledah kediaman Denden hingga pukul 03.00 WIB.

Petugas turut membawa sejumlah barang dari kediaman Denden.

IL tidak bisa memastikan apakah petugas menangkap Denden pada saat penggeledahan, atau sebelum penggeledahan dilakukan.

Namun, ia memastikan bahwa Denden berada di lokasi pada saat penggeledahan dilaksanakan.

"Ada Pak Deden dan kooperatif sama petugas kepolisian," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya akhirnya menampilkan tersangka Adhi Kismanto dan Denden Imadudin Soleh, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (25/11/2024), keduanya dipamerkan ke hadapan awak media bersama 22 tersangka lain yang turut ditangkap dalam kasus ini.

Sama seperti yang lainnya, mereka mengenakan kemeja berwarna oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” yang terletak di punggung.

Hanya saja, mereka mengenakan celana pendek.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Dari ke-24 tersangka tersebut, mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi.

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judi agar tidak terblokir.

Padahal, Kemenkomdigi seharusnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, dan Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU TPPU dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.