...Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah termasuk di Kota Pontianak, untuk memastikan program strategis nasional tersebut terlaksana dengan baik.

"Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan program tersebut terus kita lakukan di semua daerah, tidak terkecuali di Pontianak. Hal ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program," kata Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan pada kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja di Pontianak, Rabu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Kecamatan Pontianak Selatan dihadiri sekitar 300 peserta. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo.

Gunalan, menegaskan pentingnya pengawasan terpadu terhadap program MBG. Menurutnya, BGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi seimbang, aman, serta menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"BGN tidak hanya bertugas menyusun pedoman gizi, tapi juga aktif memonitor implementasi di lapangan. Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh agar program ini benar-benar menyentuh sasaran utama, yakni anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif dengan DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci suksesnya program MBG, terutama dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengapresiasi peran aktif BGN dalam menyukseskan program ini. Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dari DPR RI agar program MBG tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas.

"Kami menekankan agar pelaksanaan program ini terus diawasi dengan baik, termasuk kualitas bahan pangan yang digunakan. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk," kata Alifudin.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia unggul dan produktif.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Namun, keindahan jembatan yang diresmikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini dirusak ketika ada yang menjadikan kolong jembatan tersebut sebagai tempat tinggal. Jika dilihat, seakan Pontianak berasa di Jakarta.

Pantauan detikKalimantan, kolong jembatan memang dijadikan tempat tinggal oleh beberapa orang. Tampak pula pakaian bergantungan di tali yang dibentangkan antarpilar. Bahkan, terlihat ada dipan sederhana untuk menjadi alas tempat tidur.

Hal ini pun menjadi perhatian publik. Banyak yang menyoroti, terutama menyoal kebersihan dan keamanan. Nanang, salah satunya.

"Setiap hari saya lewat Jembatan Kapuas I dari rumah ke Gajah Mada pasti terlihat jelas di bawah Duplikasi Jembatan Kapuas I ada yang tinggal di sana," kata warga Tanjung Raya II ini kepada detikKalimantan, Rabu (19/3/2025).

Pekerja swasta ini berharap ada solusi dari pemerintah agar jembatan yang dibangun sesuai fungsinya.

"Semoga bisa dicarikan solusi. Karena Pontianak ini sudah mulai indah dan rapi, jangan sampai jadi kumuh. Kayak Jakarta aja, banyak tinggal di kolong jembatan," harapnya.

Desi, pelintas lainnya juga mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya, jika tidak segera diatasi, maka kebiasaan buruk itu akan menjamur.

"Coba saja kalau tidak percaya. Kalau satu dua orang itu dibiarkan tinggal di kolong jembatan, pasti nanti ramai yang tinggal di situ," ujarnya.

Ia pun berharap sama, agar pemerintah setempat bisa mengatasi hal ini.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro menegaskan, temuan ini segera diproses sesuai peraturan yang berlaku.

"Aman, sudah kami data dan siap diproses. Mereka warga negara Indonesia yang harus ditangani secara persuasif dan humanis," tegasnya.

Mencicipi Kelezatan Tahu Segar Hasil Buatan Sendiri di Pontianak

Mencicipi Kelezatan Tahu Segar Hasil Buatan Sendiri di Pontianak

Pontianak (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu lokasinya di Kota Pontianak dan mendapat antusiasme ratusan warga.

"Dalam sosialisasi yang sukses digelar ini diikuti 300 peserta. Sosialisasi MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata dia.

Ia berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran.

"Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” katanya.

Bukan sekadar meningkatkan gizi saja, Program MBG juga dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini.Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” ucap Alifudin

Ia menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

“BGN telah mempercayakan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program MBG di Kalbar sebagai proyek percontohan perdana se-Indonesia. Hal itu bentuk secara bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya sosialisasi serupa terlebih dahulu dilakukan di Mempawah Sabtu (8/3). Kegiatan sosialisasi Program MBG ini dilaksanakan di Gedung Mempawah Convention Center yang dihadiri oleh 30 an peserta yang merupakan warga sekitar.

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pontianak dan dari pantauan di SDN 29 Pontianak dan SMPN 9 Pontianak, para pelajar tampak antusias menikmati MBG yang disediakan.

“Peluncurannya dipilih dua sekolah, alhamdulillah lancar dan seluruh siswa antusias menerima program MBG. Mudah-mudahan bisa merata sampai seluruh sasaran siswa,” ujar Sekda Pontianak Amirullah usai memantau di SMPN 9 Pontianak Jalan Pangeran Natakusuma, Senin.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Pontianak terus mendukung program pemerintah pusat, terlebih MBG. Amirullah menjelaskan, dalam menyukseskan program MBG, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti menjaga keamanan pangan dan higienitas makanan sebelum disebar.

“Kita juga menyediakan data sekolah yang disasar,” sebutnya.

Ia menilai, makanan bergizi merupakan strategi paling tepat dalam memperbaiki kualitas manusia Indonesia. Ketika gizi anak sudah terpenuhi, dengan sendirinya intelektual dan ketahanan fisik anak-anak turut meningkat.

“Dukungan anggaran sudah melekat di OPD terkait, sambil berjalan kita tingkatkan hingga programnya berjalan secara maksimal efektif dan mendapat hasil terbaik,” ungkap Sekda.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson menjelaskan Pontianak terpilih sebagai dua daerah di Kalbar, tempat diluncurkannya program MBG perdana bersama dengan Kabupaten Landak. Ia memaparkan di tahap pertama kali ini sementara menyasar total 1.079 anak di dua sekolah di Kota Pontianak. Sedangkan secara total di Kalbar yaitu 2.961 siswa.

“Kalau sudah mulai maka ini akan berlangsung terus setiap hari selama satu tahun ini,” paparnya.

Kendati menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan alat pendukung, Harisson optimis seluruh pelajar di Kalbar akan dapat menikmati program MBG.

“Nanti seluruh siswa di Kalbar akan menerima program MBG dari program Presiden Prabowo," kata dia.*

Pewarta: Dedi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah negeri.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Pontianak telah mengamankan pos anggaran untuk pelaksanaan MBG sebagai bentuk komitmen daerah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan MBG.

“Tapi nanti kita lihat lagi, apabila dana dari pusat sudah cukup maka anggaran Kota Pontianak kita alihkan. Apabila perlu ditambah maka akan kita tambah,” ujarnya belum lama ini.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan tahapan persiapan di Kota Pontianak telah mencapai fase penjadwalan pelaksanaan, meski masih terdapat koreksi dari Badan Gizi Nasional.

“Terakhir progres di Kota Pontianak sudah ada jadwal-jadwal pelaksanaannya namun dikoreksi oleh Badan Gizi Nasional, jadi kita mengikuti sembari simultan kita siapkan lokasi,” jelasnya.

Kemudian, dia menyebutkan melalui dinas terkait juga telah menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok tani lokal sebagai pemasok potensial bahan makanan untuk program MBG.

Edi menargetkan pelaksanaan program ini dapat dilakukan secara serentak di seluruh sekolah di Kota Pontianak.

“Mungkin di awal akan kita uji coba dulu. Namun tetap menunggu arahan teknis yang detail dari (pemerintah) pusat, kita inginnya serentak seluruh sekolah,” ucapnya.

Di sisi lain, Edi memiliki keyakinan kuat bahwa program MBG akan menjadi angin segar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah ini dipandang sebagai investasi strategis dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Adapun, Edi menuturkan bahwa pematangan pelaksanaan program MBG terus menjadi fokus utama.

"Kita tidak hanya mempersiapkan jadwal dan suplai bahan makanan, melainkan juga aspek-aspek pendukung lainnya, mulai dari operasional sekolah hingga kesiapan tenaga pelaksana," pungkasnya.

Sebagai informasi, realisasi program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.