Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan usul dana zakat dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dibicarakan dengan para pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1).

Haedar mengatakan pembicaraan usulan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i yakni 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Haedar pun tak mempersoalkan dengan adanya usulan tersebut jika untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan lebih jauh jika usulan ini mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bakal ada perbedaan di antara para ulama terkait penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com.

Anwar mengatakan penggunaan dana zakat untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tidak tepat. Namun, ia mengatakan peluang program MBG menggunakan dana infak dan sedekah bisa dilakukan karena ketentuan penyalurannya tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

Muhammadiyah khawatir TNI dilibatkan untuk mengurus program makan bergizi gratis di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas sangsi dengan kemampuan aparat. Terlebih, ia mengaku punya pengalaman buruk dengan TNI.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita? Apalagi TNI dilibatkan," ungkap Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Saya khawatir berat karena saya juga punya pengalaman di era Orde Baru beberapa kali diperiksa intelijen, TNI terutama," tegasnya.

Busyro menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu. Menurutnya, kehadiran tentara dalam pemeriksaan aktivis hanya untuk menakut-nakuti alias meneror.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu khawatir apa yang terjadi di masa lalu akan terulang. Apalagi, Busyro menyinggung track record Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer.

Di lain sisi, Busyro menyinggung beberapa kasus, mulai dari penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) hingga korupsi sejumlah bahan pokok. Ia menegaskan apa yang terjadi adalah skandal imoralitas yang harus dihindari pemerintahan Prabowo.

"Kalau saya tadi menyebut beberapa kasus yang tidak mungkin kita lupakan, itu merupakan bisnis penderitaan rakyat. Maka, ini juga tidak terlepas dari refleksi pemerintahan yang semakin otoriter dan sentralistik," jelasnya.

"Korupsi di negara kita ini sudah betul-betul, belum membudaya pada rakyat, tapi semakin membudaya pada aparat-aparat keamanan. Saya khawatir kalau TNI, mungkin kalau Polri ditarik-tarik (dilibatkan ke makan gratis), akan merusak imej kepercayaan rakyat," imbuh Busyro.

Busyro menyarankan pimpinan TNI bersikap tegas. Menurutnya, ini bisa ditempuh melalui penjelasan yang bijak terkait alasan pelibatan TNI dalam proses-proses, seperti makan gratis.

TNI tampak punya sentral di program makan bergizi gratis Prabowo. Pasalnya, mayoritas pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diisi oleh purnawirawan TNI.

Aparat juga pernah ikut menguji coba program ini. Misalnya, Polrestabes Bandung bersama Kodim 0618/Kota Bandung yang menguji coba sekaligus mengenalkan program ini kepada anak-anak di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Jakarta: Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk menjalankan Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK), sebuah inisiatif yang mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong-royong lintas sektor demi mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas.

"Program ASIK merupakan bentuk gotong-royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Insya Allah, dengan bergabungnya Muhammadiyah, kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar," kata Ketua Pembina YLPKGI, Arsjad Rasjid, Sabtu 14 Desember 2024.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, dengan kehadiran para tokoh kunci dari kedua organisasi. Di antaranya Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
Baca juga: Banyak Dampak Positif, Program Makan Bergizi Gratis Harus Terus Berlanjut

Mengusung Pendekatan Pentahelix

Program ASIK mengadopsi pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. YLPKGI telah sukses menjalankan proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kebumen (Jawa Tengah), Kulon Progo (DI Yogyakarta), Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Kolaborasi dengan Muhammadiyah dinilai sangat strategis mengingat jaringan lebih dari 10.000 sekolah yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dalam kerja sama ini, program ASIK akan mengintegrasikan kegiatan pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan dukungan Dapur Sehat dan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyambut baik kerja sama ini. "Dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong-royong mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah," ujar Didik.

Kerja sama strategis ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menilai kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah adalah langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis.

"Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul, dan saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Program ASIK diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan generasi emas Indonesia sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara YLPKGI dan Muhammadiyah ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa gotong-royong lintas sektor dapat menciptakan dampak besar dalam membangun masa depan bangsa.

(DHI)