2 Emiten Tambang Raksasa Mau Bangun Rumah MBR, Kapan Realisasinya?
Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan PT Berau Coal dan PT Adaro akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan. [365] url asal
#emiten-tambang #rumah-mbr #pt-adaro-energi #pt-berau-coal #pembangunan-perumahan #kalimantan-timur #peresmian #berau-coal-energy #coorporate #penanganan #jawa-barat #asii #ppks #hunian #kalimantan-selatan #apartemen
(detikFinance) 19/12/24 08:59
v/10054/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan sebuah emiten tambang akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Berau, Kalimantan Timur. Emiten tambang tersebut yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengatakan bahwa perusahaan tambang lainnya, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) juga akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.
"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," kata Ara pada acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).
Selain itu, Ara juga mengatakan dirinya baru mendapat kabar bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) siap membangun 250 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia tak merinci waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan tersebut.
"Barusan saya di-WA (WhatsApp), saya baca, dari Astra juga akan membangun 250 rumah untuk rakyat yang membutuhkan. Belum lagi dari Sinar Mas, Barito, dan sebagainya," tuturnya.
"Jadi kami melihat semangat gotong royong tidak hanya dipidatokan tetapi sudah dikerjakan," tambahnya.
Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember 2024. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).
Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).
"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.
Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.
(abr/das)
Menko AHY harap program penanganan PPKS jadi solusi perumahan
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan ... [511] url asal
#kemenko-infrastruktur-dan-pembangunan-kewilayahan #agus-harimurti-yudhoyono #program-penanganan-ppks #pemprov-jabar #rusunawa-rancaekek #rusunawa-solokanj
Bandung (ANTARA) -
Sebab, kata AHY, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terkategori PPKS untuk memiliki hunian layak, serta meningkatkan perekonomiannya melalui pelatihan kewirausahaan.
"Mudah-mudahan ini semua bisa diperkuat dan sama-sama kita mencari solusi bagi perumahan rakyat," ujar AHY saat peresmian Apartemen Transit (Rusunawa) Rancaekek, Kabupaten Bandung di Bandung, Rabu.
Saat ini, kata AHY, Indonesia masih kekurangan perumahan, wajah kemiskinan dengan kondisi rumah yang tidak layak huni di sana-sini, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
Namun, dengan program penanganan PPKS kemiskinan ekstrem perkotaan yang merupakan kerja gotong royong antara pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan, AHY yakin persoalan kemiskinan di Indonesia bisa segera dituntaskan meski tidak secara cepat.
"Saya senang atas kolaborasi ini, satu per satu bisa kita selesaikan. Hari ini kita berbahagia masyarakat bisa menghuni rumah susun di Rancaekek dan Solokanjeruk. Semoga segera ditempati, dijaga, dipelihara dengan baik dan menghadirkan kebaikan, keberkahan untuk bapak, ibu dan anak-anak kita. Sekolahnya makin baik, makin pintar, makin sehat. Makin shaleh dan shalehah, karena bisa beribadah lebih tenang lagi," katanya.
AHY menegaskan program ini memberikan kesempatan pada masyarakat terkategori PPKS.
"Tamansari yang tadinya kumuh penuh sampah, ke depan bisa digunakan dengan baik. Ini semangat kami atas arahan Presiden bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk membantu masyarakat, utamanya masyarakat kecil," ucap AHY.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Ia mengatakan selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau sekitar 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri atas Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian, dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey mengatakan selain mendapatkan fasilitas Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta/KK untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian, tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Tiga menteri resmikan rusun Rancaekek-Solokanjeruk untuk tangani PPKS
Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan ... [648] url asal
#pemprov-jabar #bey-machmudin #rusunawa-rancaekek #rusunawa-solokanjeruk #program-penanganan-ppks #tiga-menteri-indonesia
Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar
Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.
"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.
Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.
"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.
Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.
"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.
Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.
"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.
Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.
Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.
Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.
Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.
"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.
Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024