Kementerian Pekerjaan Umum bersama 3 BUMN Karya akan membangun tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembiayaan pembangunan fasilitas dapur SPPG ini akan berasal dari kantong tiga BUMN Karya, yakni PPPT PP (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya.

"Kami menyadari bahwa penggunaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu pada hari ini, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, para Dirut BUMN, telah menandatangani kerja sama untuk penyediaan aset barang milik negara. Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pengguna dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya, dengan pembiayaan bersumber dari CSR-nya," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Sabtu (22/3).

Pembangunan fasilitas tersebut akan bertempat di Kebumen, Banjar, dan Jambi. PT PP (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi.

Dapur SPPG tersebut akan dibangun di lahan milik Kementerian PU dengan luas masing-masing sekitar 900 meter persegi.

Anggaran yang disiapkan oleh masing-masing BUMN Karya untuk pembangunan ini adalah Rp4,5 miliar.

Dody menjelaskan fasilitas yang dibangun dalam proyek ini adalah dapur beserta sarana pendukung SPPG, termasuk ruang serba guna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, hingga instalasi pengolahan limbah.

Lebih lanjut, Dody menyebut pembangunan tiga dapur ini hanya awal. Ia mengaku siap jika BGN membutuhkan Kementerian PU di kemudian hari untuk proyek serupa.

"Jika ada kesempatan lain, Pak Kepala Badan (Gizi Nasional) butuh kami, sebagai tukang misalnya, kami siap. Jadi tiga tempat ini hanya awal saja. Jika ada tempat lain yang Pak Kepala Badan butuh support, insyaallah kami bisa bantu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan pihaknya kerap mendapat masukan terkait SPPG di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal). Di wilayah seperti ini pemerintah dibutuhkan karena sulit mengandalkan mitra.

"Kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak kenapa SPPG tidak ada di daerah-daerah 3T terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah," katanya.

Merespons hal tersebut, Dadan menyebut pihaknya akan membangun 1542 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan membangun 1.542 SPPG kurang lebih yang kita difokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu, mitra agak kesulitan hadir. Karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan saya kira itu perlu kehadiran negara," jelasnya.

Maka dari itu, Dadan mengaku akan membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk pelaksanaan sekaligus pengawasan rencana tersebut.