Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana Prabowo membentuk Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri terpisah dari Kementerian PUPR. Pemisahan ini agar pemerintah bisa lebih fokus membangun perumahan.

Melalui kementerian baru ini, Prabowo dinilai mempunyai PR menangani masalah backlog rumah di Indonesia. Konsultan Properti Anton Sitorus menanggapi rencana tersebut dengan menyebutkan tugas yang perlu diatasi Kementerian Perumahan antara lain backlog rumah.

Menurutnya, hal ini dengan cara menggencarkan pemberian subsidi hingga meningkatkan stok perumahan Kementerian Perumahan.

"Intinya bagaimana mengurangi backlog dengan cara penyediaan rumah yang makin tahun makin bertambah, bukan berkurang. Artinya menyediakan sarana dan prasarananya, dukungan, kayak masalah subsidi, lalu juga memperbanyak stock perumahan yang terjangkau," kata Anton kepada detikProperti, Minggu (1/9/2024).

Ia pun menyinggung jumlah subsidi yang diberikan untuk pembiayaan rumah murah malah menurun dari tahun ke tahun. Padahal, permintaan terhadap rumah akan terus meningkat.

"Harus ada perencanaan yang matang yang detail intinya merealisasikan target perumahan yang lebih baik dibanding yang belakangan ini. Karena kenyataannya permintaan itu makin lama makin, backlog makin lama makin meningkat," ucapnya.

Backlog rumah memang sudah menjadi penyakit menahun di Indonesia. Namun, apa sebenarnya maksud dari backlog rumah dan berapa jumlah yang perlu diatasi Prabowo melalui Kementerian Perumahan?

Angka Backlog Rumah Indonesia

Melansir dari Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (2/9/2024) backlog rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat. Artinya, backlog rumah merupakan krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah.

Diketahui, angka backlog ini terus meningkat karena faktor bertumbuhnya keluarga baru yang membutuhkan rumah. Adapun kebutuhan akan kepemilikan rumah per tahunnya itu sekitar 600 ribu hingga 800 ribu.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta rumah tangga. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 juta dari tahun 2022 yang jumlahnya 11 juta rumah tangga.

Adapun sekarang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, jumlah backlog perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah. Hal itu disebutkan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna dalam konferensi pers Program Tapera di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (31/5/2024) lalu.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus