Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese sepakat untuk memperdalam kerja sama strategis dengan Indonesia demi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. PM Albanese menganggap Indonesia mitra penting Australia.

"Saya datang ke kawasan ini terlebih dahulu karena kawasan ini adalah yang utama. Saya di Indonesia karena tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada hubungan ini, dan tidak ada negara yang lebih penting bagi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas Indo-Pasifik daripada Indonesia," kata PM Albanese saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

PM Albanese memuji perkembangan pesat Indonesia, yang kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Bahkan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima pada dekade berikutnya.

"Indonesia sudah menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada akhir dekade berikutnya. Pertumbuhan dan transformasi ini merupakan hasil kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia," tutur PM Albanese.

PM Albanese pun mengapresiasi program-program pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satunya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Program pembangunan bangsa yang meningkatkan kehidupan seperti inisiatif Makan Bergizi Gratis dari Presiden. Pertumbuhan bangsa dan wilayah Anda juga berbicara tentang kemakmuran dan kesempatan yang diciptakan oleh perdagangan bebas dan adil serta oleh perdamaian dan stabilitas yang memungkinkannya," lanjutnya.

Di bidang hubungan luar negeri, PM Albanese menyampaikan bahwa Australia mendukung Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

"Saya jamin, Pak Presiden, Australia mendukung Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan juga kenaikan Indonesia ke CPTPP," ujarnya.

Dalam konteks kerja sama ekonomi, PM Albanese menekankan pentingnya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di antara kedua negara. PM Albanese mengajak semua pihak, pemerintah, sektor bisnis, hingga masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam memanfaatkan potensi ini.

"Untuk mengubah potensi luar biasa menjadi kemajuan konkret, kita semua, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil perlu menunjukkan keterlibatan dan ambisi yang lebih besar," lanjutnya.

Lebih lanjut, PM Albanese menyoroti pentingnya hubungan kedua negara dalam memperkuat keamanan regional, dengan menegaskan pentingnya implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah diumumkan bersama pada Agustus 2024 lalu. Ia berharap ke depannya kedua negara bisa bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan.

"Ini merupakan langkah paling signifikan dalam kemitraan keamanan Australia dan Indonesia selama tiga dekade. Saya tegaskan bahwa saya tidak melihat perjanjian ini sebagai langkah terakhir, melainkan langkah berikutnya. Saya ingin kita memiliki tujuan yang lebih tinggi, melangkah lebih jauh, dan bekerja sama lebih erat," ucap PM Albanese.

PM Albanese juga mengapresiasi Prabowo atas sambutan hangat yang diberikan terhadap kunjungannya di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia tidak hanya penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

"Saya berterima kasih atas sambutan luar biasa dan kemurahan hati yang telah kami terima di sini. Merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi saya untuk mewakili negara yang saya cintai di sini, di wilayah yang kita cintai bersama," tutup PM Albanese.

Simak Video 'Prabowo Bertemu PM Albanese, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Ekonomi':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memuji program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Albanese meyakini program MBG Presiden Prabowo merupakan upaya untuk membangun bangsa (nation-building) yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pertumbuhan dan transformasi yang dicapai Indonesia merupakan hasil dari kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia, mulai dari program-program pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti makan bergizi gratis, yang merupakan inisiatif Presiden (Prabowo),” kata PM Albanese saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

PM Albanese, dalam pernyataan yang sama, menyebut Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar dunia. Albanese melanjutkan Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat saat ini.

Albanese pun optimistis kerja-kerja yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Indonesia dapat membantu Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia pada akhir 2035.

Oleh karena itu, Albanese pun berkomitmen meneruskan hubungan yang kuat antara Australia dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan dagang.

“Bagi Australia, memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia, dan meningkatkan investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar, dan penting, dan tidak terelakkan,” kata PM Albanese.

PM Albanese melaksanakan kunjungan kenegaraan (state visit) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi, setelah dia tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Rabu (14/5) malam.

Di Istana Merdeka, PM Albanese disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan. Keduanya kemudian juga bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Delegasi Pemerintah Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo dan PM Albanese kemudian menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) hasil pertemuan di hadapan wartawan-wartawan Istana dari Indonesia, dan wartawan yang mengikuti PM Albanese dari Australia.

Selepas itu, Presiden Prabowo menjamu PM Albanese dan delegasi Pemerintah Australia santap siang. Beberapa menu yang disajikan merupakan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado, dan ada juga kopi jos.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan korban keracunan dari program makan bergizi gratis (MBG) dapat ditanggung asuransi. Hal ini dikarenakan BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan saat merespon terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak.

Lalu, pihaknya memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Kepada korban, BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya. Tigor menerangkan pihaknya telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung seluruh biaya pengobatan.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjut Tigor.

Kemudian SPPG-nya sendiri akan diberikan lagi pelatihan terutama bagian penjamah makanan sehingga mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menambahkan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan Program MBG ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," terang Tigor.

Sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kini bekerja keras melampaui batas perencanaan awal demi memenuhi target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menyebut lembaganya kini jungkirbalik untuk mengejar target 82,5 juta peserta pada 2025, angka yang jauh melampaui capaian negara-negara maju, seperti Finlandia.

"Tadinya kami membuat rencana itu 15 juta pada tahun ini. Karena kita berpikir seperti Finlandia, itu persiapannya saja 5 tahun lebih kurang, tidak sampai 10 juta (penerima manfaat-red)," katanya dalam forum diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan Tigor, rujukan angka di negara paling berbahagia versi laporan World HappinessReport itu diketahuinya saat pertemuan BGN dengan tim dari Finlandia di European Union, baru-baru ini.

Tigor mengungkapkan awalnya BGN hanya merancang program MBG untuk menjangkau 15 juta anak pada 2025. Target yang awalnya sudah dianggap paling ambisius, mengingat tantangan logistik dan infrastruktur, termasuk menyiapkan ribuan dapur layanan gizi yang harus memenuhi standar harian.

Menurut Tigor, keputusan mendadak untuk mengubah capai target itu diambil usai Presiden Prabowo menyaksikan langsung antusiasme siswa dan orang tua terhadap program MBG di sekolah.

Banyak yang belum kebagian, bahkan mendatangi presiden secara langsung meminta kejelasan kapan mereka akan ikut menikmati layanan serupa, kata Tigor.

Dikatakan Tigor, situasi tersebut mengubah total strategi BGN, dari rencana awal membangun 5.000 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini melonjak jadi 30 ribu unit agar bisa melayani seluruh peserta dalam satu tahun. Setiap dapur ditargetkan melayani sekitar 3.000 anak per hari.

“Membahas ini, kami langsung jungkir balik. Gimana caranya menyediakan 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizinya? Karena kan proses pemberian makannya dengan dapur-dapur yang melayani 3 ribu anak per hari," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Pradanna Putra Tampi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Artikel ini sebagai permintaan maaf dan klarifikasi detikcom terhadap berita aturan Program Makan Bergizi Gratis. Ada pengambilan kesimpulan yang keliru dan kami memutuskan mencabut berita tersebut.

==

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan soal Peraturan Presiden (Perpres) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah saat ini sedang mempercepat penerbitan peraturan untuk mempercepat program MBG demi mencapai target 82,9 juta penerima. Menurut Dadan, aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini jumlahnya mencapai 5 juta jiwa di berbagai negara, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah impian. Mereka disediakan kuota sebanyak 20.000 rumah bersubsidi yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terobosan dan inovasi dilakukan untuk menyasar semua kalangan masyarakat. Kini KemenPKP menyasar segmen pekerja migran Indonesia agar bisa memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Imran menjelaskan, hal ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya melalui program 3 Juta Rumah menjadi prioritas nasional yang diusung pemerintah saat ini.

"Kami ingin mensukseskan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini melalui SKB 3 Menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan lebih cepat dan pembebaskan PPN rumah sampai Rp 2 M," katanya.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara. Sudah sepatutnya kita beri dukungan penuh mereka melalui penyediaan hunian layak dan memastikan pekerja migran miliki rumah sepulangnya dari tempat kerja di luar negeri dan menjadi simbol harapan awal kehidupan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menciptakan keharmonisan keluarga," ungkap Imran menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, program 3 Juta Rumah dengan kebijakan rumah pekerja migran ini merupakan bagian dari sejarah di Indonesia. Apalagi program ini baru direncanakan sejak satu bulan lalu dan terlaksana dengan baik di lapangan berkat kolaborasi dan kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," ucap Abdul Kadir Karding.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri. Program ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh para pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," bebernya.

Salah satu pekerja migran Nurlia mengaku pernah bekerja di Hongkong selama 5 tahun dengan penghasilan dengan gaji 4.110 Dollar atau sekitar Rp 7 juta. Dirinya yang belum berkeluarga sangat senang karena bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi.

"Terima kasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk.membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyampaikan, Pemerintah daerah sangat siap dan mendukung program penyediaan perumahan pekerja migran ini. Pihaknya mengapresiasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Kementerian PKP, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPS dalam mensukseskan program ini.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menjelaskan, BNI telah membuka cabang perbankan di tujuh negara antara lain Tokyo, London, Hongkong, New York, Seoul dan Sidney dan Taiwan. Adanya cabang BNI itu diharapkan mampu mempermudah akses layanan akses perbankan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Pada kegiatan peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kepala BPS Menteri P2MI, dan Menteri PKP dalam membangun sinergi lintas instansi terkait penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BNI dengan Kementerian P2MI dan BP Tapera dalam sinergi untuk mempermuda akses pembiayaan dan penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia

BNI sebagai penyalur KPR FLPP juga melaksanakan juga akad kredit rumah subsidi yang dilaksanakan oleh 40 orang perwakilan pekerja migran secara offline dan 90 orang pekerja migran yang bekerja di Hongkong dan Taiwan secara online.

Menurut orang tua salah satu pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Wahyudi mengaku sangat senang dengan Program Rumah Untuk Pekerja Migran Indonesia ini. Pasalnya, kesempatan anaknya yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih besar.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Dirinya mengaku, rumah bagi pekerja migran yang berada di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 di Jalan Subang Pamanukan, Neglasari, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Selain itu, fasilitas umum dan sosial yang tersedia juga baik sehingga diharapkan nanti ketika anaknya kembali dari luar negeri bisa langsung menempati rumah yang telah dibelinya dari hasil tabungan selama bekerja.

"Anak saya membeli rumah subsidi ini dengan harga Rp 166 juta dengan angsuran KPR FLPP sebesar Rp 1,2 juta selama 15 tahun. Setiap bulan dia mengirimkan penghasilannya ke saya sebesar Rp 4 juta. Rumahnya ukuran 30/72 dan memiliki kamar ada 2 kanar mandi, 1 toilet dan ruang tamu serta ukuran rumah dan lahannya cukup luas," katanya.

Wahyudi juga berharap program rumah subsidi bagi pekerja migran seperti ini terus berlanjut dan tidak terhenti. Hal itu dikarenakan banyak warga Subang yang bekerja di luar negeri ingin memiliki rumah sendiri meskipun harus mengangsur secara KPR.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

General Manager PT. Harva Jaya Mandiri Coco Mintaria, selaku pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 mengaku optimis program penyediaan rumah bagi pekerja migran ini bisa mendongkrak penjualan rumah bersubsidi di Kabupaten Subang. Apalagi banyak generasi muda dan warga Subang yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

"Di Kabupaten Subang ini banyak warga yang bekerja sebagai pekerja imigran baik sebagai TKI dan TKW. Kami optimis penjualan rumah subsidi di Subang bisa terus meningkat dengan adanya program perumahan dari pemerintah ini," katanya.

Saat ini, imbuhnya, untuk perumahan pekerja migran pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagai penyalur KPR FLPP ini. Pihak pengembang juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk pemberkasan administrasi KPR FLPP.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya memiliki lahan seluas 5 hektar dengan target pembangunan 402 rumah dimana sebanyak 308 rumah adalah rumah subsidi dan sisanya rumah komersial. Untuk rumah subsidi dibangun tipe 30/72 dengan harga jual Rp 166 juta sesuai harga KPR FLPP zona Jawa Barat.

"Harapan kami setiap tahun kuota untuk segmentasi pekerja migran kalau bisa jangan hanya tahun ini tapi berkelanjutan. Kami juga akan terus mensosialisasikan program rumah ini baik secara konvensional maupun melalui media sosial agar lebih banyak pekerja migran yang membeli rumah subsidi di sini," tandasnya.

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah