Jakarta -

Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan dan renovasi rumah. Wakil Menteri Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah.

"Untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes," kata Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Anggaran untuk mendukung program renovasi di pedesaan telah disiapkan, salah satunya dari anggaran negara yakni APBN 2025 yang disahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, Fahri menyebut anggaran tersebut masih kecil yakni hanya Rp 850 miliar yang dapat memperbaiki 35-40 ribu rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ungkapnya.

Fahri menyampaikan ada harapan jika anggaran tersebut dapat ditambah setelah proposal APBN Presiden Prabowo diserahkan pada Agustus 2025 mendatang.

"Itu (APBN 2025) belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah. Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden sudah bisa dieksekusi secara masif," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes nantinya.

Saat ini, ia meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan untuk program perumahan beserta mekanismenya agar anggaran dari pusat dapat terserap dengan tepat.

"Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem. Soal kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik gitu," jelasnya.

Ia optimis adanya Program 3 Juta Rumah di pedesaan dapat berdampak positif untuk perekonomian di daerah. Sebab, dengan adanya renovasi yang masif di daerah-daerah, maka akan muncul pelaku usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sana.

"Ya sebagai tenaga kerjanya. Selain mereka beli material dan sebagainya. Yang kedua itu tentu akan langsung menghapus kemiskinan di desa-desa, dan yang ketiga ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dirancang oleh Bapak Presiden," ucapnya.

(aqi/das)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto baru bisa terwujud tahun depan.

Hal itu karena anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Menurutnya, hal itu baru bisa terwujud setelah program perumahan Prabowo didukung penuh APBN 2026.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," kata Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri berkata pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Misalnya, anggaran renovasi rumah di APBN 2025 hanya Rp850 miliar. Uang itu hanya cukup merenovasi sekitar 40 ribu unit rumah.

APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Karena ini memakai APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya tahun ini. Fahri berkata ada kemungkinan Prabowo menambah anggaran untuk perumahan tahun ini.

"Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya, terutama teman-teman di daerah, untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," ucap Fahri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun. Dia ingin pemerintah membangun atau merenovasi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang pernah menyebut usulan anggaran untuk program ini mencapai Rp21,6 triliun. Uang salah satunya digelontorkan untuk subsidi cicilan Rp600 ribu per bulan per rumah.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, MBG merupakan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat, ujar Darmawan, Senin (28/4/2025).

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak.

Salah satu dapur yang dikelola Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan jelas", katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.

Darmawan menuturkan dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.

"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," ujarnya.

Dia juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.

"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo," ucapnya.

Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung bergerak cepat mengungkap siapa saja para Sengkuni yang bermain di balik program MBG.

"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegasnya.

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

Solo -

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

(dil/dil)

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Program ini juga langkah tepat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu dibahas dalam diskusi interaktif yang digelar Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) dengan mengangkat tema "Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Tebet, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.

Wawan Sugianto menjelaskan kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu aplikasi Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Hal ini merupakan jalan bagi anak Indonesia seluruhnya khususnya kalangan menengah ke bawah bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka.

Ex Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini juga menyoroti adanya penolakan MBG di wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua. Menurut Wawan hal itu terjadi karena kurang harmonisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

?Program MBG merupakan kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia khususnya di Wilayah Timur karena hal ini merupakan agenda pemerintah pusat untuk memeratakan kebutuhan pangan yang bergizi. Maka dari itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusi MBG khususnya di wilayah Indonesia timur," ujurnya, Jumat (25/4/2025).

Wawan juga mendorong agar program yang baik seperti MBG harus diperhatikan, jangan sampai program sebagus ini hanya untuk bahan bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara, Andra Bani Sagalane mengungkapkan Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala sesuatu yang ada harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus merasakan pangan yang cukup.



?Hari ini pemerintah membuktikan masyarakat harus makan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada maka MBG merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,? ucapnya.

Perpres 2024 tentang makanan bergizi adalah landasan MBG hadir di Indonesia untuk anak-anak yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Program MBG merupakan kebijakan yang digalang pemerintah untuk mengentaskan stunting agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Senada, Nandang Sudrajat juga mengungkap MBG merupakan jalan agar stimulus ekonomi berjalan pada kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Distribusi pasokan kebutuhan MBG adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama untuk menentukan agar ketahanan pangan lewat MBG bisa berjalan dengan baik. ?Pemenuhan kebutuhan MBG harus dilakukan pemetaan yang benar agar distribusi yang ada bisa tetap sasaran,? ucapnya.

Sementara, Hadi Suprapto Rusli mengungkapkan Program MBG memiliki beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan stunting yang ada. MBG harus bisa menjadi pelopor untuk Indonesia 2045 agar bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.

?Kehadiran MBG di harapkan bisa memertakan perekonomian yang ada agar Asta Cita bisa berjalan dengan baik. Perputaran uang dengan hadirnya MBG dapat menciptakan perputaran perekonomian yang baik agar kemerataan bisa tercapai,? katanya.

Untuk itu MBG harus dengan pemerataan yang adil mulai dari awal hingga akhir jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program yang baik harus di eksekusi dengan benar.

Jakarta -

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

(dhn/wnv)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada profesor nyinyir mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkelakar agar profesor itu belajar dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya itu ada yang profesor nyinyir. Tapi tidak apa-apalah, biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, tidak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar," kata Prabowo saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia menyebutkan, dari 4 anak, 1 anak di antaranya terbilang kurang gizi.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25 persen dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pihak yang mengkritik tidak melihat bahwa ibu hamil juga menjadi bagian dari program MBG. Ia menyebutkan Indonesia satu-satunya negara yang memberikan makan bergizi gratis kepada ibu hamil. Padahal, itu sudah termasuk, dan banyak negara lain yang ingin ke Indonesia untuk belajar mengenai program MBG ini.

"Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Sudah-sudah sekali saya dapat surat dari pimpinan negara lain, ke Indonesia mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum, nanti akhir tahun baru kita selesai semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya profesor, yang mengkritik pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih tidak berguna. Padahal, menurut Prabowo, pembangunan koperasi yang akan memiliki gudang untuk hasil pangan itu, akan mengamankan kondisi pangan di desa.

"Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya kooperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan. Minimal 70 ribu koperasi merah putih baru, kalau bisa 80 ribu. Katanya tak ada gunanya," kata Prabowo.

"Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu," lanjut Prabowo.

Prabowo berencana membangun gudang hingga kamar pendingin di tiap desa sehingga hasil panen aman sampai mau dijual oleh petani. Ia juga berharap tiap koperasi memilik satu truk supaya dapat mengangkut hasil panen itu.

Meski begitu, Prabowo menghormati segala kritik yang datang. Ia berharap para pihak yang mengkritik terbuka hatinya untuk melihat keluhan rakyat.

"Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Yang mau menyerah, silakan. Yang mau nyinyir, silakan. Yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Kita buktikan," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Heran Diejek soal Makan Bergizi: Profesor Pintar atau Bodoh?

(eva/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warta humaniora kemarin, Selasa (22/4) masih menarik dibaca hari ini, mulai dari Presiden Prabowo Subianto yang merespons terkait dugaan penggelapan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persiapan Katedral Jakarta terkait Misa Requiem untuk mendiang Paus Fransiskus.

Selain itu, ada juga warta tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta penjurusan SMA dikaji bersama Menteri Kooordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, usulan 11 strategi untuk menekan angka perceraian dari Menteri Agama, hingga penanaman sejuta pohon Matoa untuk memperingati Hari Bumi.

Berikut rangkuman berita:

Presiden Prabowo respons dugaan penggelapan dana MBG

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Baca selengkapnya di sini.

Mendikdasmen: Presiden minta soal penjurusan SMA dikaji bersama menko PMK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mengkaji ulang terkait pengadaan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA.

Baca selengkapnya di sini.

Menag usulkan 11 strategi tekan angka perceraian

Menteri Agama Nasaruddin Umar merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dijalankan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

Hari Bumi, Kemenag tanam sejuta pohon Matoa

Kementerian Agama menyelenggarakan Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa (Pometia pinnata) secara serentak di seluruh satuan kerja di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April 2025.

Baca selengkapnya di sini.

Katedral Jakarta siapkan kapasitas hingga 2.500 orang di Misa Requiem

Gereja Katedral Jakarta menyiapkan kapasitas hingga 2.500 orang untuk pelaksanaan Misa Requiem atau misa untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang akan digelar, Kamis (24/4) pukul 18.00 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel) melaporkan yayasan berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto merespons terkait polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal dugaan kasus tersebut. Namun dia menegaskan bahwa apa pun yang berasal dari uang rakyat maka penggunaannya akan dijaga pemerintah.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)