Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan," beber Fitrah selepas acara.

"Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas anak buah Ara itu.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025