Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.