Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tim BGN mengapresiasi antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadi mitra MBG. Hal ini tentu sangat membantu BGN dalam mencapai target pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih banyak lagi penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu.

Menurutnya, SPPG Kecamatan Cibubur menjadi cerminan bahwa BGN membuka peluang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG. Meski begitu ia menegaskan penentuan mitra tetap dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.

"Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG. BGN akan tetap melakukan verifikasi calon mitra secara profesional," ujar Dadan.

Selama ini SPPG dibentuk melalui beragam model baik pembangunan dapur dari nol maupun kerja sama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa renovasi ruko, modifikasi restoran, hingga alih fungsi bangunan tertentu.

Modifikasi bangunan usaha menjadi dapur MBG telah dilakukan di berbagai lokasi. Pemilik warung, selain dapat menyelamatkan usaha yang mulai lesu, juga dapat turut berkontribusi dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Setiap SPPG bahkan mampu menarik setidaknya tiga kali karyawan lebih banyak daripada sebelumnya.

Selain itu, menurut Dadan, pembangunan satu SPPG juga mampu menyediakan tenaga kerja sebanyak 47 karyawan dapur. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja lokal. Alih fungsi usaha yang sulit berkembang dan hampir gulung tikar menjadi nafas segar bagi para karyawan untuk menyambung hidup.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan dan renovasi rumah. Wakil Menteri Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah.

"Untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes," kata Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Anggaran untuk mendukung program renovasi di pedesaan telah disiapkan, salah satunya dari anggaran negara yakni APBN 2025 yang disahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, Fahri menyebut anggaran tersebut masih kecil yakni hanya Rp 850 miliar yang dapat memperbaiki 35-40 ribu rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ungkapnya.

Fahri menyampaikan ada harapan jika anggaran tersebut dapat ditambah setelah proposal APBN Presiden Prabowo diserahkan pada Agustus 2025 mendatang.

"Itu (APBN 2025) belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah. Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden sudah bisa dieksekusi secara masif," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes nantinya.

Saat ini, ia meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan untuk program perumahan beserta mekanismenya agar anggaran dari pusat dapat terserap dengan tepat.

"Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem. Soal kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik gitu," jelasnya.

Ia optimis adanya Program 3 Juta Rumah di pedesaan dapat berdampak positif untuk perekonomian di daerah. Sebab, dengan adanya renovasi yang masif di daerah-daerah, maka akan muncul pelaku usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sana.

"Ya sebagai tenaga kerjanya. Selain mereka beli material dan sebagainya. Yang kedua itu tentu akan langsung menghapus kemiskinan di desa-desa, dan yang ketiga ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dirancang oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan. Rapat ini dihadiri oleh sekitar 2.654 peserta terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.

"Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data," kata Fahri, Selasa (29/4/2025).

Kemudian, Fahri mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.

"Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret," ungkapnya.

Lantas, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung pembangunan perumahan baik di perkotaan dan pedesaan. Untuk perkotaan, Fahri menyebut pembangunan akan memakai tanah milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda).

"Salah satu solusi yang Presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita minta para pengembang bangun, hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi subsidi. Setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti biaya ditambah keuntungan," jelas Fahri dihadapan kepala daerah.

Ia juga meminta kepada kepala daerah yang hadir untuk segera mendata berapa kebutuhan rumah pada masing-masing daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni.

Untuk bentuk rumahnya, ia mengatakan di perkotaan pemerintah akan fokus untuk membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Sementara, untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes.

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," katanya.

Lalu pemerintah juga akan memperbaiki kawasan yang akan dijadikan permukiman tersebut karena kawasan yang kumuh dan tidak memadai juga akan berpengaruh kepada penghuni rumah di kawasan tersebut.

"Tantangan di pedesaan adalah renovasi karena rumah ada, tapi rumahnya tidak layak huni. Sitambah dengan renovasi kawasan karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik.
Tapi kalau rumahnya diperbaiki kawasannya buruk biasanya rumahnya memburuk," ungkapnya.

Ada pun untuk anggaran, Fahri menyampaikan saat ini kementeriannya masih memakai anggaran yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anggaran untuk renovasi rumah, kata Fahri, hanya sekitar Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. 850 miliar ya. Gak sampai 1 triliun," sebutnya.

Rencananya anggaran untuk program di masa Presiden Prabowo akan mulai dibahas pada Agustus mendatang. Di dalamnya juga akan memuat mengenai anggaran untuk program perumahan, khususnya Program 3 Juta Rumah.

Dalam acara ini hadir pula Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, hingga Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar unggahan di sosial media TikTok yang menyebut Presiden Prabowo akan membatalkan program makan bergizi gratis (MBG) dan akan mengantinya dengan pendidikan gratis yang berlaku seumur hidup.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Prabowo Akhirnya Batalkan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Jadi Pendidikan Gratis Sampai Seumur Hidup.

Saya mimpikah? Pantas anak saya belum dapat Makanan di sekolah

Prabowo batalkan program Makan Gratis Bergizi

Waduh programnya kook nggak jakan lagi? Ada apa pa PRESIDEN apakah tidak sesuai harapan dan kenyataan di Lapangan.. oke pak #viral #indonesia”

Namun, benarkah Prabowo batalkan MBG dan menggantinya dengan program pendidikan gratis?

Penjelasan:

Menurut penelusuran ANTARA dengan mesin pencari Google, tidak ditemukan berita resmi tentang Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan pendiidkan gratis seumur hidup. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Sementara itu juga, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan sebanyak 71 dapur makan bergizi di bawah naungan TNI AD masih berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada kasus polemik pendanaan yang menyebabkan dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi.

“Dengan dinamika yang ada itu tidak berdampak atau tidak terjadi pada dapur makan bergizi yang ada di area atau lahan TNI AD, jumlahnya 71, sampai dengan sekarang semuanya beroperasi,” jelasnya pada Jakarta, Rabu (16/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Klaim : Prabowo batalkan Program MBG dan menggantinya dengan program Pendidikan Gratis

Rating : Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Prabowo akan hapus jabatan kepala desa

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kota Serang untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, melalui keterangan yang diterima di Serang, Senin, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di SMKN 2 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

"Peserta yang ikut dalam sosialisasi Program MBG cukup antusias kedatangan tim Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani masalah gizi di Kota Serang, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil.

“Dalam upaya ini, BGN hadir dengan program yang bertujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat," ucapnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yakni dengan Program MBG.

“Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat, salah satu Langkah penting untuk mencapainya adalah dengan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makan bergizi gratis dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan siap bersaing di masa depan.” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasiona BGN Mochammad Halim, mengingatkan kepada masyarakat mengenai berita hoaks atau penipuan untuk ikut bersinergi di Program Makan Bergizi Gratis dengan menjadi petugas dapur gizi.

“Jangan percaya dengan siapapun yang datang dan menawarkan untuk bisa membantu mendaftarkan untuk menjadi SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) atau dapur gizi dengan janji langsung bisa berjalan dan mereka oknum ini meminta bayaran dari bapak dan ibu," katanya.

Sebab, menurut dia, untuk menjadi petugas SPPG ini siapapun harus mendaftar dan mengajukan terlebih dahulu ke badan gizi nasional, dan wajib mengikuti alur yang telah disiapkan.

Ia juga berharap agar program ini dapat berjalan optimal agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul untuk kemajuan bangsa.

“Pemenuhan gizi yang baik dan sehat, agar nantinya tujuan kita semua ini melahirkan masa depan yang gemilang untuk anak-anak Indonesia dan berdampak besar kepada perubahan Indonesia menuju Indonesia emas 2045, dimana 100 tahun Indonesia di 2045 menjadi momentum atas terciptanya generasi yang sehat dan cemerlang." katanya lagi.

Menurutnya, tujuan dari pada makan bergizi gratis adalah untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khusus nya pada kelompok rentan, kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan hadirnya program ini diharapkan dapat menjadi mengentaskan permasalahan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Kota Serang, sehingga nantinya akan terealisasikan dengan menyeluruh dan dampaknya terasa di seluruh masyarakat, dan menjadikan masyarakat yang sehat dan cerdas menuju Indonesia emas 2045.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak atau siswa disabilitas perlu penanganan khusus. Ia pun mengajak pihak swasta maupun masyarakat untuk aktif terlibat.

Andra menyampaikan, menu makanan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tak boleh sembarangan. Ia menyebut ABK sensitif terhadap jenis bahan makanan tertentu.

"Sangat sulit terkait memenuhi atau menyediakan makan bergizi gratis untuk anak-anak istimewa, bukan perkara mudah. Anak disabilitas makan tepung atau senyawa tertentu bisa membuat anak tidak stabil secara emosi dan sebagainya," ujar Andra dalam uji coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Uji coba MBG ini dilakukan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk SKh di daerah Tangerang Raya. Dalam acara itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani.

Sekitar 1.500 murid sekolah khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan mendapat makanan bergizi selama satu minggu. Makanan tersebut dibuat oleh UMKM dengan standar dan konsultasi dari pihak sekolah.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra kepada wartawan.

Sementara itu, Reda Mantovani, yang juga merupakan tokoh penggerak disabilitas, menyebut belum ada kelompok yang fokus membahas MBG untuk anak disabilitas.

"Untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa ini, kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - OJK mengusulkan pembentukan konsorsium industri asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap program-program prioritas pemerintah dari potensi terjadinya berbagai risiko.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Jakarta, Ahad.

Sebagai upaya untuk mendukung kinerja para pelaku jasa keuangan, terutama di bidang asuransi, pihaknya melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program-program unggulan pemerintah dari hulu ke hilir.

“OJK melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program ini dan melihat apa yang bisa didukung oleh industri asuransi nasional untuk melindungi risiko-risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pada program 3 juta rumah OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum, serta reasuransi.

Nantinya, konsorsium itu akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran, dan lain-lain.

Ogi menyampaikan bahwa industri asuransi juga dapat berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peran tersebut mulai fase produksi pangan melalui asuransi pertanian atau asuransi kesehatan untuk melindungi penerima MBG dari risiko keracunan makanan (food poisoning).

Produk asuransi lainnya yang dapat diterapkan juga adalah asuransi kredit untuk melindungi UMKM pengolah hidangan MBG dari risiko pembiayaan maupun asuransi kecelakaan untuk melindungi dari risiko yang mungkin terjadi saat melakukan distribusi makanan.

Ia mengatakan bahwa industri asuransi siap untuk memberikan perlindungan terhadap program-program prioritas pemerintah karena produk-produk asuransi tersebut sudah tersedia di pasaran.

Meskipun demikian, imbuhnya dia tetap dibutuhkan dukungan pemerintah melalui subsidi premi maupun insentif bagi para pelaku jasa keuangan tersebut.

“Keseluruhan produk untuk usulan ini sudah tersedia di industri asuransi, dan industri asuransi sudah dianggap siap, apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025