Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Mataram menyatakan kesiapan untuk berbagai biaya (sharing costs) untuk menjalankan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di Mataram.

"Kami tentu siap untuk mendukung program strategis nasional ini, yakni program MBG. Tentunya, kami harus konsultasi dahulu ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Dan itu (konsultasi) sudah dilakukan oleh Kepala Bappeda," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui di Kantor DPRD Mataram, Senin (20/1/2025).

Menurut Mohan, ada kemungkinan pemenuhan program MGB di Mataram melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkot Mataram. Mohan mengeklaim sudah menyampaikan kemungkinan itu di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram.

Mohan menegaskan Pemkot Mataram siap untuk melakukan refocusing anggaran untuk menyukseskan program MBG. "(Bisa) sharing anggaran juga, ya harus ada skala prioritaslah, ini sebagai sesuatu prioritas program strategis nasional, dan tentu harus kita lakukan," imbuh Mohan.

"Kalau misalkan ada program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, barangkali mungkin bisa kami tunda dahulu. Yang penting program (MBG) bisa berjalan lebih dulu," jelas Mohan.

Sebagai informasi, simulasi program MBG di Mataram pekan lalu mendapatkan antusias positif dari para siswa. Sebanyak 3.115 anak dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima manfaat program makan bergizi gratis ini di hari pertama dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

Pelaksanaan program MBG di Mataram dilakukan secara bertahap. Program MBG di Mataram meliputi tiga kecamatan terlebih dahulu, yakni Kecamatan Selaparang, Mataram, dan Sekarbela. Program MBG ini nantinya menyasar sekitar 70 ribu pelajar, ibu hamil, dan menyusui di Mataram.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]