KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

“MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat,” kata Dadan, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (7/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan menu nasional dalam program ini, namun menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi.

Adapun standar yang dimaksud adalah, antara lain, kebutuhan kalori yang seimbang, serta komposisi gizi yang mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan yang sempat menjadi perbincangan hangat mengenai potensi penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan menegaskan bahwa pilihan menu pangan akan disesuaikan dengan kebiasaan atau selera konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

“Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 64,6 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang puas merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

Sebanyak 87,1 persen responden juga menyatakan setuju dengan pelaksanaan program ini.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran perlu mewaspadai angka ketidakpuasan yang masih ada terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 733.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733.000 penerima manfaat,” kata Dadan, seperti ditulis Antara, Jumat (7/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan menu nasional dalam program ini, tetapi menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi.

Adapun standar yang dimaksud adalah, antara lain, kebutuhan kalori yang seimbang, serta komposisi gizi yang mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan yang sempat menjadi perbincangan hangat mengenai potensi penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan menegaskan bahwa pilihan menu pangan akan disesuaikan dengan kebiasaan atau selera konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

“Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 64,6 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang puas merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

Sebanyak 87,1 persen responden juga menyatakan setuju dengan pelaksanaan program ini.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran perlu mewaspadai angka ketidakpuasan yang masih ada terhadap program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, alokasi APBD kabupaten/kota untuk MBG itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemda turut membantu pelaksanaan MBG melalui pengalokasian anggaran masing-masing daerah.

“Laporan dari para bupati/wali kota, seluruh daerah di Kalteng sudah menyiapkan anggaran masing-masing untuk APBD, sebagian mengalokasikan dari belanja kegiatan dan belanja tak terduga (BTT),” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).

Meski seluruh daerah telah menganggarkan, Edy menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran tersebut.

“Seluruhnya sudah mengalokasikan, tapi masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk teknis penggunaannya,” ungkap Edy.

Ditanya perihal adanya daerah yang kurang mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBG lantaran APBD-nya yang kecil, Edy menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kalteng.

Di samping itu, porsi anggaran untuk mendukung MBG juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.

“Kan jumlah penerima MBG ini disesuaikan dengan total penerima manfaat di setiap daerah, tentu masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang nominalnya berbeda-beda,” ungkap Edy.

Ditanya perihal jumlah dana APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk MBG di Kalteng, Edy belum memberikan jawaban konkret.

Dia menyebutkan bahwa jumlah nominal itu masih pihaknya koordinasikan.

“Masing-masing daerah kami sudah mengkalkulasi jumlah penerima manfaatnya, kami juga sudah menyiapkan anggarannya,” tuturnya.

Edy mengatakan bahwa APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk MBG itu digunakan untuk menyiapkan dapur umum dan tim yang akan mengolah makanan MBG.

Sementara anggaran yang bersumber dari APBD, lanjut Edy, dialokasikan untuk menambah apa saja yang kurang setelah kucurnya anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu teknis penggunaan anggaran itu.

“Kami dari pemprov kan diminta sharing dana, itu maksudnya daerah diminta mencoba untuk menutupi mana nanti yang kurang,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis belum dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Salah satu penyebab adalah dapur sehat yang disiapkan Kodim 1407 Bone atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) Bone belum terverifikasi BGN pusat.

Hal tersebut disampaikan Pasiter Kodim 1407 Bone, Lettu Inf Idris, yang dilansir TribunBone.com (8/1/2025).

Secara umum, Kodim 1407 bekerja sama dengan BGN, untuk menyiapkan dapur sehat bagi sekolah yang terdapat di Bone.

“Namun untuk pelaksanaanya, kami belum tahu kapan, karena satu hal termasuk penyiapan dapur yang saat ini sudah disiapkan setelah verifikasi oleh BGN Nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terang Idris.

Lantaran alasan tersebut kabupaten bersama Kodim Bone belum dapat melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga sampai saat ini, Kodim Bone beserta BGN kabupaten masih menunggu keputusan pusat untuk pelaksanaan lebih lanjut,” tambahnya.

Tunggu keputusan BGN untuk pelaksaan program makan siang gratis

Keterlibatan Kodim 1407 Bone dalam membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis, agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

“Namun itu terjadi ketika telah ada kontrak dari BGN dan dapur yang sudah disiapkan. Tapi sudah ada pembicaraan sisa kontraknya saja,” terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari BGN pusat.

“Apabila dapur yang telah diajukan telah memenuhi syarat atau BGN pusat yang telah menyiapkan kelengkapan dapur itu sendiri, karena dapur yang ditunjuk yang berada di wilayah belum tentu memenuhi syarat tempat dan peralatannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Idris berharap BGN pusat dapat memfasilitasi dapur umum.

“Kami berharap BGN Pusat dapat memberikan bantuan dapur atau membuat dapur sendiri di Kabupaten Bone,” ujarnya.

Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggota Kodim 1407 Bone yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

“Koramil serta kodim telah siap namun hingga saat ini belum ada perintah, untuk sementara terfokus di wilayah Koramil 07 TR (Tanete Riattang), yang rencananya akan didirikan dapur sehat,” ucapnya.

Sementara, Dandim telah memerintahkan seluruh jajaran untuk selalu siap melaksakan kegiatan makan bergizi gratis bekerjasama dengan BGN.

Pelaksaan program makan bergizi gratis serentak di 26 provinsi

Pemerintah pusat melaksanakan program makan bergizi gratis secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin 6 Januari 2025.

Program makan bergizi gratis disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah tempat.

Untuk program makan siang serentak 6 Januari 2025, sejumlah SPPG telah disiapkan.

SPPG atau dapur umum tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, terdiri dari 6 SPPG di Aceh, 2 SPPG di Bali, 3 SPPG di Di Yogyakarta, 3 SPPG di Banten, 5 SPPG di DKI Jakarta, 1 SPPG di Gorontalo, dan 55 SPPG di Jawa Barat.

Kemudian ada 39 SPPG di Jawa Tengah, 32 SPPG di Jawa Timur, 2 lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Utara, 4 SPPG di Lampung, 8 SPPG di Kepulauan Riau, 2 SPPG di Maluku, 2 SPPG di Maluku Utara, dan 1 SPPG di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu, 2 SPPG di Papua Barat, 2 SPPG di Riau, 1 SPPG di Papua Selatan, 1 SPPG di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, 1 SPPG Sumatera Barat, serta 1 SPPG Sumatera Utara.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai 78 hari sejak pelantikan presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” terang Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (05/01/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Penyebab Program Makan Gratis Belum Terlaksana di Bone Sulsel, makassar.tribunnews.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 190 Dapur Bakal Beroperasi Mulai Besok untuk Makan Bergizi Gratis, Klik untuk baca: money.kompas.com