Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul berbagai usulan pendanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, masyarakat yang membantu Program Makan Bergizi Gratis diusulkan mendapatkan insentif keringanan pajak.

Usulan tersebut disampaikan oleh pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio alias Hensat, merespons Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang merekomendasikan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) bersumber dari zakat.

Hensat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program MBG merupakan ide yang baik. Apalagi, sambungnya, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi berdasarkan temuan Lembaga Survei KedaiKOPI

Analisis komunikasi politik itu pun mengusulkan masyarakat yang mau membantu program MBG mendapatkan semacam imbalan seperti keringanan pajak.

“Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah,” kata Hensat, dikutip Minggu (19/1/2024).

Sejumlah pakar menyampaikan pro dan kontra dari usulan tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin misalnya, yang melihat pemerintah membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG. Oleh sebab itu, dia menilai dukungan dari masyarakat atau pihak swasta sangat diperlukan.

Dia mencontohkan praktik di Malaysia dan Singapura, yang mana perusahaan-perusahaan aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

"Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit karena penuh dengan pendekatan diskresi," ujar Wijayanto.

Sejalan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Tri Astuti melihat usulan tersebut seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi bisa membantu meringankan beban pemerintah, tetapi di sisi lain malah membebani pemerintah.

"Plusnya, pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minusnya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak," kata Esther.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya program MBG tidak melibatkan masyarakat. Jika program MBG turut dibiayai masyarakat maka terdapat risiko pertanggungjawaban.

Menurut Piter, MBG harus sepenuhnya dibiayai APBN. Tugas pemerintah, sambungnya, mencari sumber pembiayaan program itu sehingga jika tidak sanggup maka artinya MBG merupakan program yang memang belum bisa diterapkan.

"Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat," ujar Piter.

Perlu Rp400 Triliun

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan memerinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan mengatakan, program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada 2025.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung mulai Senin (10/1/2025). Sebanyak 3.000 paket makanan disediakan pada tahap awal pelaksanaan program tersebut.

Penjabat Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, sasaran dalam program tersebut adalah sekolah yang berada di sekitar Komando Distrik Militer (Kodim) 0614 Kota Cirebon.

"Ini sesuai dengan arahan dan kesiapan teknis dari Dinas Kesehatan,” kata Agus, Jumat (10/1/2025).

Agus menyebutkan, Kota Cirebon berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan fokus pada pemerataan distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan.

Ia juga berharap, peluncuran Program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi siswa di wilayah ini. Dengan dukungan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, dan TNI, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendukung generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Semua pihak harus berkolaborasi agar pelaksanaan program ini berjalan optimal. Kami juga akan terus memantau dan mengevaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tutup Agus.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan menyediakan makanan bergizi seimbang secara gratis bagi kelompok sasaran, khususnya siswa sekolah dasar hingga menengah, sebagai upaya menekan angka stunting dan kekurangan gizi.

Dalam pelaksanaannya, program ini memastikan makanan yang disediakan mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang sesuai standar.

Selain itu, bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, dan ikan menjadi prioritas dalam penyusunan menu sehingga program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.

Pelaksanaan MBG dilakukan secara terjadwal dan diawasi oleh pihak terkait untuk menjamin kualitas dan keberlanjutannya, khususnya di wilayah rentan gizi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.