JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

JAYAPURA, iNews.id – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, George Arnolf Awi, menyampaikan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya pada Senin (10/3/2025), ia menekankan pentingnya program ini bagi generasi muda.

Menurut Arnolf Awi, asupan gizi yang baik sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak-anak, yang pada akhirnya berdampak pada semangat dan efektivitas mereka dalam belajar. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Port Numbay, Jayapura, untuk mendukung dan menyukseskan program ini.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Port Numbay, Jayapura, agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden kita,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah hanya demi kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, yang nantinya akan menjadi pemimpin di Papua, khususnya Kota Jayapura.

“Mari kita bersama-sama menyatukan pikiran dan komitmen demi pembangunan yang lebih baik, untuk melahirkan generasi penerus yang siap membawa kemajuan bagi daerah kita,” tambahnya.

Arnolf Awi juga mendorong masyarakat yang belum memahami sepenuhnya program ini agar mencari informasi langsung dari pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud dan tujuan dari Program MBG ini.

Dukungan dari tokoh adat seperti George Arnolf Awi diharapkan dapat memperkuat implementasi program ini di Papua, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas, terutama oleh anak-anak yang menjadi sasaran utama kebijakan ini.

Editor : Darul Mutaqim

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden optimistis bahwa program nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan anggarannya ditambah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Menurutnya, program ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 persen.

"Anggaran Rp171 triliun dipakai untuk pengadaan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ini akan menambah growth, pertumbuhan ekonomi kita 1,995 persen," kata Hashim dalam acara Perayaan Imlek Forum Masyarakat Indonesia Emas di Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi dari program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia yang bekerja sama dengan Qatar, dapat mengerek industri semen yang sedang lesu dan industri meubel.

"Saya dapat laporan dari Asosiasi Semen Indonesia, mereka bergembira karena 3 juta unit rumah dan apartemen membutuhkan 15 juta ton semen setiap tahun. Mereka senang sekali karena ternyata industri semen lagi lesu di Indonesia," ujar Hashim.

Dia menyebut, dua program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia optimistis apabila program ini berjalan dengan baik maka perekonomian Indonesia akan turut bertumbuh.

"Belum termasuk program hilirisasi, belum termasuk kawasan food estate, belum termasuk internet connectivity yang bisa 1 persen per tahun, kita bisa dapat 10 persen per tahun. Saya sangat-sangat optimis," ujarnya.

Berjalannya program nasional ini, kata dia, juga didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang akan difokuskan kepada program-program yang lebih produktif.

"Anggaran Rp306 triliun itu sudah dihemat dan akan dianggarkan, akan dialokasikan untuk program-program yang produktif. Bukan pengadaan seminar, kunker, studi banding yang banyak tidak ada gunanya. Tapi kita nanti akan arahkan ke hal-hal yang positif," katanya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis di sekolah telah dimulai sejak awal Senin, 9 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian dan lembaga turut ikut serta. Termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BRIN Laksana Tri Handoko usai Penganugerahan MURI BRIN di Gedung BRIN, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Handoko menjelaskan jika BRIN ikut serta dalam persiapan produksi Makan Bergizi Gratis.

"Makan Bergizi Gratis itu sudah menjadi program nasional dan kami menjadi salah satunya. Tetapi kami memang ada di sisi yang agak berbeda yaitu kami menyiapkan dari sisi kesiapan penguatan hulu di produksinya," jelas Handoko.

Handoko pun menyinggung permasalahan pertanian Indonesia umumnya berkisar pada food lost dan food waste. Food lost ini mencakup bahan pangan yang busuk sebelum produksi, sementara food waste merupakan siswa hasil pangan.

Melihat permasalahan ini, BRIN mengembangkan teknologi demi menjaga bahan pangan. Teknologi itu kemudian dikirimkan kepada UMKM di daerah-daerah.

"Sehingga mereka nanti bisa menjadi produsen karena harapan pemerintah kan seperti itu, menjadi produsen untuk makan bergizi di daerahnya sendiri," paparnya.

Ia mencontohkan bahan pangan seperti cabe yang hanya dijual mentah saja, bisa ditambahkan dengan bungkus agar lebih awet.

"Kalau cabe, bawang satu bulan sudah hancur harganya. Tapi dengan teknologi yang ada di kami seenggaknya bisa disimpan sampai 3 bulan," ujarnya.

Handoko menyatakan banyak riset BRIN yang menjadi bagian dari teknologi penyimpanan makanan.

"Itu peran kami di Makan Bergizi Gratis saat ini," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin, 9 Januari 2025. Terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi.

Seluruh SPPG tersebar di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Penjabat Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, mendorong peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program makan bergizi gratis. Ia menilai desa-desa memiliki peluang besar untuk menjalankan program-program pemerintah pusat, terutama terkait ketahanan pangan dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Ke depan desa-desa di Lombok Timur saya pikir akan ada peluang untuk menjadi pelaku dalam menjalankan program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis," kata Juaini saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2025).

Juaini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, mendukung penuh pelaksanaannya.

"Ya tentu semua instansi pemerintah harus mendukung program ini, karena ini program nasional, termasuk pemerintah desa juga harus mendukung," lanjut Juaini.

Terkait kendala yang ditemukan selama uji coba program, Juaini menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta lembaga penyelenggara di tingkat daerah, seperti Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG).

"Ingat ini masih uji coba ya. Kira-kira nanti bagaimana pola yang baik itu menjadi evaluasi tersendiri oleh BGN, karena lembaga inilah yang menangani program tersebut. Sekali lagi, ini murni dari BGN ya," pungkas Juaini, yang juga merupakan mantan Sekda Lombok Timur.

Juaini juga menegaskan pemerintah daerah tidak terlibat dalam penunjukan pengurus Unit PPMBG maupun lokasi penyelenggaraan program. Ia menyebutkan bahwa proses tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN.

"Pendaftaran SPPG-nya ini murni dari BGN. Providernya itu langsung ada link-nya. Untuk BGN, Pemda tidak pernah ada merekomendasikan maupun membahasnya dalam rapat-rapat tertentu," kata Juaini.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Gorontalo (ANTARA) - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) siap menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, kata Rektor UNG Prof Dr Eduart Wolok.

Menurut Eduart Wolok di Gorontalo, Jumat, UNG memberi dukungan penuh terhadap program nasional makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen UNG untuk menyukseskan program tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), terkait implementasi program nasional makan bergizi gratis dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan Eduart yang juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Dalam menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melibatkan sebanyak 56 Perguruan Tinggi Negeri, yang salah satunya adalah UNG.

Eduart memastikan UNG berkomitmen penuh untuk mendukung serta menyukseskan seluruh program pemerintah khususnya program makan bergizi gratis.

Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan, khususnya jaminan terhadap keamanan pangan yang menjadi objek dalam program makan bergizi gratis.

"UNG sebagai institusi pendidikan akan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi, serta mendukung distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Peran ini tentunya dapat dimaksimalkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat," kata Eduart.

Selain makan bergizi gratis, Eduart menegaskan bahwa UNG pun siap mengambil peran dalam mendukung pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan.

"Dukungan tersebut diberikan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki UNG, termasuk hasil inovasi melalui penelitian yang dilakukan dosen," ujarnya.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kami sampaikan lebih lanjut datanya. Lagi kami data,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Budi Arie mengatakan, Kemenkop juga mendata koperasi-koperasi yang akan menyuplai kebutuhan susu sapi dalam makan bergizi gratis.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Budi Arie juga memastikan bahwa produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia akan seluruhnya diserap.

Ia menyebutkan, produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia mencapai 1,3 juta liter per hari, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter per hari.

“Jadi memang pasti diserap semua susu. Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Sebelumnya, Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telur, beras, hingga susu dalam distribusi pada program makan bergizi gratis.

Oleh sebab itu, dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut.

"Kita harap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplier effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie dalam siaran pers Kemenkop, Rabu (13/11/2024).

Budi Arie mengungkap empat tujuan utama dari program makan bergizi gratis, yaitu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Untuk itu, ia meminta program makan bergizi gratis ini harus didukung oleh semua pihak.