Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada besok, Rabu (12/3/2025) untuk menindaklanjuti soal Sarapan Gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menuturkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apapun keputusan dari BGN. Pasalnya, kepastian terlaksananya program Sarapan Gratis tersebut masih abu-abu.

"Jadi secara prinsip pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain. Tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," ujarnya ketika di Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kemudian, apapun putusannya, Dia mengatakan bahwa pemprov Jakarta telah mempersiapkan dua alternatif.

"Di awal, kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu, di tempat-tempat yang seperti itu," ujarnya.

Namun, terkait jumlah sekolah yang akan dipersiapkan, jumlah pastinya akan difinalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional.

Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, dikatakan bahwa Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan," terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).